Profil Pejabat
Profil Pejabat Kantor Wilayah Kementerian Hukum
Pekanbaru – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau terus memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang Kekayaan Intelektual (KI) melalui Bimbingan Teknis Pendalaman Kekayaan Intelektual yang diselenggarakan secara virtual, Jumat (28/8/2026). Kegiatan yang berfokus pada Pelindungan Hukum dan Drafting Desain Industri ini menghadirkan narasumber ahli dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).
Kegiatan diikuti oleh Tim Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Riau, pegawai bidang KI, peserta Magang Kemenaker, serta operator Sentra KI se-Riau. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, melalui jajaran Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual turut mendukung pelaksanaan kegiatan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kompetensi dan kualitas layanan KI di wilayah Riau.
Bimbingan teknis menghadirkan Tommy Tyas Abadi, S.T., S.H., M.Si., M.H., Pemeriksa Desain Industri Ahli Madya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, sebagai narasumber. Dalam pemaparannya, disampaikan materi mengenai Desain Industri sebagai salah satu rezim KI yang memberikan pelindungan terhadap tampilan luar, bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis dan warna pada suatu produk yang memberikan kesan estetis.
Selain memahami konsep dasar, peserta juga mendapatkan pendalaman mengenai prinsip kebaruan (novelty), orisinalitas, kesan estetis, first-to-file, hingga penerapan desain secara industri. Narasumber turut menjelaskan aspek teknis drafting dan permohonan e-filing Desain Industri, termasuk persyaratan gambar, kelas Locarno, serta mekanisme klaim parsial, set, dan Graphical User Interface (GUI).
Materi juga mencakup pemanfaatan hak ekonomi melalui lisensi dan pengalihan hak, termasuk pentingnya pencatatan lisensi pada DJKI. Peserta turut mendapatkan pemahaman mengenai mekanisme penegakan hukum dan penyelesaian sengketa KI melalui penyidikan maupun mediasi, serta informasi mengenai perkembangan revisi Undang-Undang Desain Industri dan sejumlah fasilitas layanan KI seperti IP Marketplace, SIVIKI, dan Edukasi KI Indonesia.
Pendalaman materi tersebut menegaskan bahwa pelindungan Kekayaan Intelektual tidak hanya berkaitan dengan kepastian hukum, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam meningkatkan nilai ekonomi, daya saing produk UMKM dan industri, serta mendorong inovasi yang berkelanjutan. Karena itu, peningkatan kompetensi aparatur menjadi bagian penting dalam memastikan masyarakat memperoleh pendampingan dan pelayanan KI yang semakin berkualitas.
Kegiatan berlangsung interaktif melalui sesi diskusi dan tanya jawab. Narasumber mengapresiasi inisiatif Kanwil Kemenkum Riau dalam menyelenggarakan pendalaman materi dan menyambut baik usulan agar kegiatan serupa ke depan turut melibatkan pihak eksternal dan pemangku kepentingan di daerah. Melalui penguatan kompetensi dan kolaborasi tersebut, Kanwil Kemenkum Riau berkomitmen mendukung ekosistem Kekayaan Intelektual yang semakin kuat, terlindungi, dan bernilai ekonomi bagi masyarakat Riau.



Pekanbaru – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau melalui Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) terus memperkuat pemahaman masyarakat terhadap layanan kewarganegaraan. Upaya tersebut diwujudkan melalui Sosialisasi Layanan Administrasi Hukum Umum Lainnya bertema “Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Terhadap Layanan Kewarganegaraan untuk Mewujudkan Kepastian dan Perlindungan Hukum” yang digelar di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Jumat (28/8/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Kanwil Kemenkum Riau dalam memberikan akses informasi hukum yang mudah dipahami masyarakat, khususnya berkaitan dengan status kewarganegaraan. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, menyampaikan bahwa pemahaman yang baik mengenai layanan kewarganegaraan sangat penting agar masyarakat dapat memperoleh kepastian status serta perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam sosialisasi tersebut, Kanwil Kemenkum Riau menjelaskan bahwa layanan kewarganegaraan merupakan bagian penting dari pelayanan Administrasi Hukum Umum. Masyarakat diberikan pemahaman mengenai berbagai layanan yang tersedia, mulai dari pernyataan memilih kewarganegaraan Republik Indonesia, pernyataan untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia, memperoleh kembali kewarganegaraan, kehilangan kewarganegaraan, hingga layanan terkait penegasan status kewarganegaraan.
Selain mengenalkan jenis layanan, peserta juga memperoleh penjelasan mengenai mekanisme pengajuan permohonan, persyaratan administrasi, serta pemanfaatan layanan kewarganegaraan secara elektronik. Pemahaman terhadap tahapan dan kelengkapan dokumen dinilai penting untuk meminimalkan kesalahan dalam pengajuan sekaligus mendukung terciptanya proses pelayanan yang lebih tertib dan efektif.
Kegiatan ini juga menekankan pentingnya tertib administrasi kewarganegaraan sebagai bagian dari upaya memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Melalui informasi yang disampaikan secara langsung, masyarakat diharapkan mampu memahami hak, kewajiban, prosedur, serta dokumen yang diperlukan dalam setiap layanan kewarganegaraan sesuai dengan kebutuhannya.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, melalui kegiatan tersebut turut mendorong agar pelayanan hukum terus hadir secara informatif, transparan, dan mudah diakses masyarakat. Penguatan pemahaman terhadap layanan kewarganegaraan diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas administrasi, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum.
Melalui sosialisasi ini, Kanwil Kemenkum Riau berkomitmen untuk terus memperluas edukasi dan akses masyarakat terhadap layanan Administrasi Hukum Umum. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat, diharapkan layanan kewarganegaraan dapat dimanfaatkan secara tepat sehingga mendukung terwujudnya pelayanan hukum yang semakin mudah, transparan, dan memberikan kepastian bagi masyarakat.





Kementerian Hukum menghadirkan Layanan Fast-Track Apostille sebagai inovasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan legalisasi dokumen secara cepat dan efisien.
Melalui layanan ini, permohonan yang memenuhi persyaratan dapat diselesaikan pada hari yang sama, sehingga proses administrasi internasional menjadi lebih mudah.
Yuk, simak ketentuan layanan serta informasi masa transisinya pada slide di atas.

|
|
|
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUMPROVINSI RIAU |
||||||
| Jl. Jend. Sudirman No.233, Sumahilang, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau 28111 | ||
| 0811-6904-422 | ||
| Email Kehumasan | ||
| humaskumriau@gmail.com | ||
| Email Pengaduan | ||
| humaskumriau@gmail.com |

