Pekanbaru – Dalam upaya meningkatkan kompetensi para Penyuluh Hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau mengikuti rapat secara daring (Zoom Meeting) Kegiatan Pengembangan Kompetensi JF Penyuluh Hukum dengan Tema “Alternatif Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi” pada Selasa (04/02/2025).

Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Kepala Divisi P3H dengan dihadiri oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (Kadiv P3H), Dina Rasmalita beserta jajaran, termasuk JFT Penyuluh Hukum Madya, Muda, dan Pertama, serta Pengelola Bantuan Hukum.

Dalam sesi ini, narasumber dari Mahkamah Agung, yaitu Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas MA, Dr. Riki Perdana Waruwu, S.H., M.H., menjelaskan berbagai metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang meliputi arbitrase, mediasi, konsiliasi, konsultasi, dan negosiasi. Metode ini dinilai lebih sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, sehingga memberikan solusi yang menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa.

Salah satu poin penting yang dibahas adalah penerapan mediasi dalam gugatan sederhana. Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, mediasi dapat dilakukan dengan menghadirkan ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat, dengan persetujuan para pihak atau kuasa hukumnya. Lebih lanjut, Pasal 27 ayat (2) PERMA 1/2016 menegaskan bahwa kesepakatan perdamaian hasil mediasi tidak boleh bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, atau kesusilaan, serta tidak boleh merugikan pihak ketiga atau tidak dapat dilaksanakan.

Dalam kesempatan ini juga disampaikan bahwa sesuai Pasal 36 ayat (1) dan (2) PERMA 1/2016, para pihak yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dapat mengajukan kesepakatan perdamaian ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh Akta Perdamaian. Pengajuan gugatan tersebut harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang membuktikan hubungan hukum antara para pihak dan objek sengketa.

Melalui kegiatan ini, diharapkan para Penyuluh Hukum dapat semakin memahami dan menguasai mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sehingga dapat memberikan edukasi hukum yang lebih efektif kepada masyarakat. Kanwil Kementerian Hukum Riau terus berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam memberikan layanan hukum yang berkualitas dan berorientasi pada keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

#KemenkumRI #KemenkumRiau #RiauBedelau #NurIchwan

Pekanbaru - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau menggelar Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) di Ruang Rapat Pokja, Rabu (05/02/2025). Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan keselarasan substansi dan teknik penyusunan peraturan agar tidak terjadi tumpang tindih maupun pertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi.

Rapat ini dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Nur Ichwan, yang diwakili oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (Kadiv P3H), Dina Rasmalita. Dalam sambutannya, Kadiv P3H menekankan pentingnya harmonisasi peraturan agar dapat tersusun secara sistematis, mudah dipahami, serta memberikan kepastian hukum yang sejalan dengan visi-misi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

Hadir dalam rapat ini sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan terkait, di antaranya Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Keuangan Kabupaten Kuansing, Inspektur Kabupaten Kuansing, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kuansing, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kuansing, Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Kuansing, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemda Kabupaten Kuansing, JFT Penyuluh Hukum dan JFT Perancang Perundang-undangan Kanwil Kementerian Hukum Riau, Perancang Perundang-undangan Ahli Muda Bagian Hukum Pemkab Kuansing.

Dalam pembahasannya, rapat ini mengharmonisasi tiga rancangan peraturan yang menjadi fokus utama, yaitu Ranperda tentang Masyarakat Hukum Adat, Ranperda tentang Pengelolaan Zakat, Ranperbup tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah.

Melalui rapat ini, diharapkan peraturan yang dirancang dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat serta mendukung program pembangunan daerah. Harmonisasi ini juga memastikan bahwa setiap regulasi yang disusun selaras dengan ketentuan yang berlaku, sehingga implementasinya dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kuantan Singingi.

#KemenkumRI #KemenkumRiau #RiauBedelau #NurIchwan

Pekanbaru – Ikatan Notaris Indonesia (INI) Provinsi Riau menggelar seminar bertajuk Kupas Tuntas Social Enterprise dalam Bidang Hukum, Implementasi Coretax dalam Pelaksanaan Tugas Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah serta Pembinaan Pejabat Pembuat Akta Tanah pada Rabu (5/2). Kegiatan yang berlangsung di Ballroom SKA Co-Ex ini diikuti oleh para notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) se-Riau.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Nur Ichwan, hadir dalam kegiatan tersebut untuk membuka acara. Dalam sambutannya, Nur Ichwan menekankan pentingnya pemahaman aspek hukum dalam praktik social enterprise serta penerapan sistem perpajakan bagi notaris dan PPAT guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam layanan hukum.

“Social enterprise bukan hanya sekadar konsep bisnis berbasis keuntungan, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial yang perlu dipahami dalam perspektif hukum. Selain itu, implementasi Coretax bagi notaris dan PPAT menjadi bagian dari reformasi sistem administrasi yang harus dijalankan dengan baik agar transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga,” ujar Nur Ichwan.

Direktur Badan Usaha Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kemenkum RI, Andi Taletting, memaparan mengenai regulasi terbaru terkait badan usaha berbasis sosial serta mekanisme pembinaan bagi notaris dan PPAT. Selain itu, turut menjadi narasumber perwakilan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Riau dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang menyampaikan materi terkait aspek perpajakan dan regulasi pertanahan dalam pelaksanaan tugas notaris dan PPAT.

Hadir dalam acara tersebut, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Riau, Johan Manurung, dan Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum, Dewi Sri, yang memberikan dukungan terhadap peningkatan kompetensi para notaris dan PPAT di Riau.

Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman serta meningkatkan profesionalisme para notaris dan PPAT dalam menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#KemenkumRI #KemenkumRiau #RiauBedelau #NurIchwan

Pekanbaru – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau pada Selasa (4/2/2025) secara virtual bertempat di ruang rapat Kakanwil mengikuti Technical Meeting Penyampaian Usulan Kegiatan Pendukung Kinerja Program Kekayaan Intelektual (KI) di Wilayah Kementerian Hukum Tahun 2025. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Kanwil Kementerian Hukum Riau, Nur Ichwan, yang didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Johan Manurung beserta jajaran.

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Razilu, dalam sambutannya menyampaikan bahwa saat ini kementerian tengah menghadapi masa transisi dan tantangan efisiensi anggaran, sehingga diperlukan kerja sama serta komitmen yang lebih kuat. “Kita berada dalam masa transisi dan menghadapi tantangan efisiensi anggaran, yang tentu memerlukan kerja sama serta komitmen yang lebih kuat. Oleh karena itu, saya berharap semangat, dedikasi, serta sinergi antara jajaran pimpinan dan pelaksana di kantor wilayah kementerian hukum dapat terus terjaga. Dengan kolaborasi yang solid, kita dapat terus menghasilkan kinerja terbaik bagi kementerian hukum, khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang kita cintai,” ujar Razilu.

Pada tahun 2025, usulan kegiatan yang mendukung kinerja program KI di kantor wilayah mencakup berbagai aspek penting. Salah satunya adalah pengembangan kawasan berbasis kekayaan intelektual, baik dalam bentuk kawasan karya cipta maupun kawasan desain industri. Selain itu, partisipasi dalam kegiatan pameran kekayaan intelektual juga menjadi salah satu prioritas untuk memperkenalkan dan mempromosikan karya intelektual di berbagai sektor.

Sertifikasi pusat perbelanjaan berbasis KI, baik dalam bentuk sertifikasi baru maupun re-sertifikasi, juga menjadi bagian dari target yang akan dicapai. Upaya peningkatan dan pemanfaatan indikasi geografis turut menjadi perhatian utama guna memastikan produk unggulan daerah mendapatkan perlindungan dan nilai tambah yang lebih tinggi di pasar. Selain itu, penguatan daya saing produk unggulan daerah akan didorong melalui peningkatan permohonan merek di wilayah, sejalan dengan strategi nasional dalam perlindungan hak kekayaan intelektual. Tidak kalah penting, pemerintah juga akan mendorong peningkatan permohonan paten di daerah guna memacu inovasi dan kreativitas masyarakat.

Selain itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) telah menyusun berbagai rencana kerja yang dikemas dalam dua program utama. Program pertama adalah Catur Program Unggulan (CPU), yang mencakup inisiatif seperti Jelajah Kekayaan Intelektual Indonesia, pengembangan kawasan berbasis KI, Klinik KI Bergerak (KKIB), serta akselerasi penyelesaian permohonan kekayaan intelektual dengan fokus pada merek, desain industri, dan paten sederhana. Sementara itu, Catur Program Prioritas (CPP) menitikberatkan pada upaya penegakan hukum kekayaan intelektual, peningkatan jumlah permohonan KI melalui sosialisasi, edukasi, dan diseminasi, serta pengembangan kompetensi aparatur SDM di lingkungan DJKI. Transformasi layanan KI digital juga menjadi salah satu prioritas utama dalam meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi pelayanan.

Dalam kesempatan ini, Kepala Kanwil Kementerian Hukum Riau, Nur Ichwan, menegaskan komitmennya dalam mendukung dan melaksanakan berbagai rencana kerja yang telah ditetapkan oleh DJKI. “Kami siap memberikan kinerja terbaik untuk melaksanakan berbagai rencana kerja yang telah ditetapkan oleh DJKI. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan program kekayaan intelektual di wilayah dapat berjalan dengan optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Nur Ichwan.

#KemenkumRI #KemenkumRiau #RiauBedelau #NurIchwan

Pekanbaru – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Nur Ichwan pada Selasa (4/2/2025) memimpin rapat Evaluasi dan Kinerja Layanan Kenotariatan yang berlangsung di ruang rapat Kakanwil. Rapat ini turut dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Johan Manurung serta Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Dewi Sri, dengan peserta dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) Riau dan Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) Riau.

Dalam kesempatan tersebut, Nur Ichwan menegaskan pentingnya profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas sebagai pengawas dan pembina notaris. “MPWN Riau dan MKNW Riau memiliki peran strategis dalam menjaga marwah profesi notaris di Provinsi Riau. Oleh karena itu, saya menekankan agar tugas ini dilaksanakan dengan baik, profesional, dan berintegritas,” ujar Nur Ichwan.

Ia juga mengingatkan bahwa layanan kenotariatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum yang lebih luas. “Notaris adalah garda terdepan dalam pelayanan hukum bagi masyarakat, sehingga pengawasan dan pembinaan yang dilakukan harus benar-benar sesuai dengan peraturan yang berlaku agar kepercayaan publik terhadap profesi ini tetap terjaga,” tambahnya.

Selain itu, dalam rapat ini juga dibahas berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pembinaan notaris di Riau, termasuk upaya meningkatkan efektivitas dalam menangani pelanggaran kode etik serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Kami mengharapkan sinergi yang lebih erat antara MPWN Riau dan MKNW Riau dalam menjalankan fungsinya meskipun saat ini tengah menghadapi efisiensi anggaran. Kolaborasi yang baik akan memastikan bahwa setiap permasalahan yang muncul dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat, sesuai dengan peraturan yang berlaku,” jelas Nur Ichwan.

Dengan adanya rapat evaluasi ini, diharapkan kinerja MPWN Riau dan MKNW Riau semakin optimal dalam menjalankan tugas pengawasan dan pembinaan terhadap para notaris di wilayah Riau. Kesepakatan dan rekomendasi yang dihasilkan dalam pertemuan ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam meningkatkan kualitas layanan kenotariatan di masa mendatang.

#KemenkumRI #KemenkumRiau #RiauBedelau #NurIchwan