Rokan Hilir – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) menggelar Sosialisasi Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum (IRH) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai, Kamis (13/03/2025). Kegiatan ini juga sekaligus mendorong pembentukan Pos Bantuan Hukum (POSBANKUM) guna meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat.
Sosialisasi yang berlangsung di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai ini dipimpin langsung oleh Kepala Divisi P3H Kanwil Kemenkum Riau, Dina Rasmalita serta dihadiri oleh Kepala Bagian Hukum, Analis Kebijakan, Analis Hukum, serta pelaksana terkait di masing-masing daerah.
Dalam pemaparannya, Kepala Divisi P3H, Dina Rasmalita menjelaskan bahwa Penilaian Mandiri IRH merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas reformasi birokrasi, khususnya di bidang reformasi hukum di lingkungan pemerintah daerah. Sosialisasi ini bertujuan untuk membangun pemahaman yang komprehensif terkait penilaian IRH tahun 2025, yang mencakup empat variabel utama dalam pengukurannya.
Selain memberikan pedoman teknis pelaksanaan IRH, tim Sekretariat IRH Kanwil Kemenkum Riau juga mendorong Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dan Pemerintah Kota Dumai untuk segera menyiapkan dan mengunggah data dukung yang diperlukan dalam sistem IRH sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan. Langkah ini diharapkan dapat memastikan partisipasi optimal dari kedua daerah dalam penilaian tahun 2025.
Tidak hanya fokus pada IRH, dalam kesempatan ini juga dilakukan koordinasi untuk mendorong pembentukan POSBANKUM di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai. Keberadaan POSBANKUM diharapkan dapat memperkuat layanan bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu, serta mendukung komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan akses keadilan.
Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai dapat lebih siap dalam menghadapi penilaian IRH serta mempercepat pembentukan POSBANKUM sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem hukum yang lebih inklusif dan responsif di daerah.
#KemenkumRiau #RiauBedelau #LayananHukumMakinMudah
