Pekanbaru – Dalam upaya memperkuat tata kelola pengaduan masyarakat yang transparan, akuntabel, dan terintegrasi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau mengikuti pembukaan kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Hukum Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Laporan Pengaduan, Rekonsiliasi Data Pengaduan Masyarakat, serta Rekonsiliasi Data Hukuman Disiplin Pegawai Kementerian Hukum yang diselenggarakan secara hybrid oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum, Selasa (19/5/2026).

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, mengikuti kegiatan tersebut secara virtual bersama jajaran dari wilayah, sebagai bentuk komitmen dalam mendukung penguatan sistem pengawasan internal dan pengelolaan pengaduan yang lebih efektif. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan pengelolaan laporan pengaduan masyarakat serta penegakan disiplin pegawai berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan resmi, laporan pelaksanaan kegiatan, serta sambutan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum yang menekankan pentingnya sinergi seluruh satuan kerja dalam membangun budaya kerja yang berintegritas, responsif terhadap pengaduan masyarakat, dan konsisten dalam penegakan disiplin aparatur. Materi utama pada hari pertama mencakup tata cara penjatuhan hukuman disiplin pegawai serta sosialisasi implementasi Peraturan Menteri Hukum Nomor 4 Tahun 2026 sebagai pedoman baru dalam pengelolaan laporan pengaduan.

Selanjutnya, agenda kegiatan dilanjutkan dengan rekonsiliasi data pengaduan masyarakat dan data hukuman disiplin pegawai yang melibatkan peserta serta petugas penghubung dari seluruh satuan kerja Kementerian Hukum. Proses ini bertujuan untuk memastikan validitas data, keselarasan pelaporan, serta memperkuat koordinasi antarunit dalam mendukung sistem pengawasan yang lebih tertib dan akurat.

Melalui partisipasi aktif dalam kegiatan ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola organisasi, memperkuat akuntabilitas internal, serta menghadirkan budaya kerja yang profesional, bersih, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau melaksanakan kegiatan Arisan DWP Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Serbaguna Ismail Saleh Kanwil Kemenkum Riau, Selasa (19/05/2026). Kegiatan ini menjadi wadah silaturahmi sekaligus penguatan pengetahuan anggota DWP dalam bidang pengelolaan lingkungan dan literasi keuangan berbasis syariah.

Kegiatan arisan dibuka langsung oleh Ketua DWP Kanwil Kemenkum Riau, Ny. Nova Rudy Pakpahan, didampingi Wakil Ketua DWP Yeni Nel Ikhwan dan Ny. Vera Febri Mujiono. Dalam sambutannya, Ny. Nova Rudy Pakpahan menyampaikan pentingnya menjaga kekompakan, solidaritas, dan semangat kebersamaan antaranggota Dharma Wanita sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan tugas organisasi dan keluarga besar Kementerian Hukum.

Rangkaian kegiatan diawali dengan doa bersama, menyanyikan Mars dan Hymne Dharma Wanita Persatuan, sambutan Ketua DWP, serta sesi foto bersama. Selanjutnya, kegiatan diisi dengan penyuluhan mengenai pengelolaan sampah melalui program “Bank Sampah” yang disampaikan oleh narasumber dari LPS Widya Kesturi. Dalam penyuluhan tersebut dijelaskan pentingnya memilah sampah rumah tangga sebagai langkah mengurangi volume sampah sekaligus membuka peluang ekonomi melalui pengelolaan sampah daur ulang.

Para peserta diberikan pemahaman bahwa sampah seperti botol plastik, kardus, kaleng aluminium, minyak jelantah, hingga botol kaca tertentu memiliki nilai jual apabila dikelola dengan baik melalui bank sampah atau pengepul daur ulang. Kegiatan ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran anggota DWP terhadap pentingnya menjaga lingkungan sekaligus membangun pola hidup yang lebih produktif dan ramah lingkungan.

Selain penyuluhan lingkungan, kegiatan juga diisi dengan edukasi mengenai investasi emas berbasis syariah oleh Bank Syariah Indonesia (BSI). Dalam pemaparannya disampaikan berbagai layanan investasi emas syariah seperti Tabungan Emas dan Cicil Emas BSI yang dapat diakses melalui aplikasi digital. Investasi emas dinilai menjadi salah satu pilihan investasi jangka panjang yang aman, fleksibel, dan sesuai prinsip syariah.

Kegiatan berlangsung interaktif melalui sesi tanya jawab bersama peserta Dharma Wanita Persatuan. Selain itu, turut dilaksanakan pencabutan arisan anggota, pengundian lotere hadiah, serta doorprize kehadiran yang semakin menambah suasana kebersamaan dan kekeluargaan dalam kegiatan tersebut.

Acara ditutup dengan halal bihalal, sambutan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, serta makan siang bersama. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan lancar, tertib, dan penuh keakraban sebagai bentuk penguatan silaturahmi keluarga besar Dharma Wanita Persatuan Kanwil Kementerian Hukum Riau.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual melaksanakan kegiatan Pendampingan dan Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) berupa Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) di Kabupaten Kuantan Singingi, Senin (18/05/2026). Kegiatan yang berlangsung di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kuantan Singingi ini merupakan bentuk komitmen Kanwil Kemenkum Riau dalam mendukung pelindungan dan pelestarian budaya daerah melalui pencatatan kekayaan intelektual komunal.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kuantan Singingi, Ir. Emmerson, Kepala Bidang Kebudayaan Andri Meirik beserta jajaran, Ketua Timja 1 Mirsahwal, serta pegawai Bidang Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Riau. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, memberikan dukungan penuh terhadap upaya inventarisasi dan pencatatan budaya daerah sebagai langkah strategis dalam menjaga identitas budaya masyarakat Riau.

Dalam kegiatan pendampingan, dibahas proses penyusunan deskripsi EBT untuk Jaluar dan Silek Pandekar Batuah yang akan didorong menjadi Kekayaan Intelektual Komunal. Pendampingan ini bertujuan agar budaya lokal tersebut memiliki pelindungan hukum sekaligus nilai ekonomi yang dapat meningkatkan daya tarik wisata budaya di Kabupaten Kuantan Singingi.

Selain itu, pembahasan juga menyoroti potensi Warisan Budaya Takbenda (WBTB) lainnya seperti rumah adat Kuantan Singingi yang memiliki nilai historis dan budaya tinggi. Rumah adat yang tersebar di wilayah Kuantan Singingi direncanakan untuk diinventarisasi dan didorong menjadi bagian dari KIK serta dikembangkan melalui sektor UMKM agar mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat.

Tidak hanya itu, potensi budaya lain seperti Pengetahuan Tradisional (PT), unsur arsitektur tradisional, hingga lagu daerah khas Kuantan Singingi seperti “Melayang di Taluk Kuantan” juga menjadi perhatian untuk dicatatkan sebagai Kekayaan Intelektual Komunal. Upaya ini diharapkan mampu memperkuat identitas budaya daerah sekaligus menjaga keberlanjutan warisan budaya bagi generasi mendatang.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kuantan Singingi menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen mendukung penggalian, pelestarian, dan publikasi budaya daerah sebagai identitas masyarakat Kuantan Singingi. Sinergi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau dinilai penting dalam memastikan proses pelindungan budaya berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sebagai penutup kegiatan, dilaksanakan serah terima sertifikat EBT Perahu Beganduang yang telah terbit dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kuantan Singingi. Kegiatan berlangsung dengan tertib, lancar, dan penuh suasana kebersamaan sebagai bentuk penguatan sinergi dalam pelestarian budaya dan pengembangan Kekayaan Intelektual Komunal di Provinsi Riau.

PEKANBARU – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, bersama Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) serta jajaran penyuluh hukum mengikuti kegiatan Peresmian Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan di wilayah Provinsi Papua Barat secara virtual pada Senin, 18 Mei 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan terpusat di Provinsi Papua Barat dan diikuti oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum se-Indonesia.

Kegiatan peresmian dihadiri langsung oleh Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Agtas, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum RI, Gubernur Papua Barat Daya, Wakil Gubernur Papua Barat, Panglima Kodam Kasuari, Kapolda Papua Barat Daya, Kejaksaan Tinggi Papua Barat, kepala daerah kabupaten/kota se-Provinsi Papua Barat, Ketua Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya, para lurah dan kepala desa, serta paralegal se-Provinsi Papua Barat.

Acara diawali dengan laporan pelaksanaan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat, Sahata Marlen Situngkir. Dalam laporannya disampaikan bahwa pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak dalam memperluas akses layanan hukum hingga ke tingkat kampung dan kelurahan. Program tersebut diharapkan mampu mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Papua.

Selanjutnya, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menyampaikan dukungannya terhadap pembentukan Posbankum sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan akses keadilan kepada masyarakat. Menurutnya, keberadaan Posbankum tidak hanya berfungsi membantu penyelesaian persoalan hukum, tetapi juga menjadi sarana edukasi hukum, khususnya bagi masyarakat di wilayah dengan keterbatasan akses layanan hukum.

Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani dalam sambutannya turut menyoroti berbagai hambatan yang selama ini dihadapi masyarakat dalam memperoleh layanan hukum, mulai dari faktor geografis, jarak tempuh, hingga keterbatasan biaya. Oleh karena itu, Posbankum diharapkan dapat menjadi solusi dalam memberikan layanan konsultasi dan pendampingan hukum yang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Agtas juga menyerahkan piagam penghargaan kepada kepala daerah kabupaten/kota se-Provinsi Papua Barat sebagai bentuk apresiasi atas dukungan dan komitmen dalam pembentukan Pos Bantuan Hukum di daerah masing-masing.

Dalam arahannya, Menteri Hukum RI menegaskan bahwa Posbankum merupakan bagian dari upaya memperluas akses keadilan yang berorientasi pada masyarakat atau people-centered justice. Ia menekankan pentingnya penyelesaian persoalan hukum melalui pendekatan musyawarah, kearifan lokal, dan peran tokoh adat agar keadilan dapat lebih dekat dan dirasakan langsung oleh masyarakat Papua.

Melalui partisipasi dalam kegiatan ini, Kanwil Kementerian Hukum Riau menunjukkan dukungannya terhadap penguatan layanan bantuan hukum berbasis masyarakat. Diharapkan keberadaan Posbankum di berbagai daerah dapat semakin memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum yang cepat, mudah, dan berkeadilan.

PEKANBARU – DPRD Provinsi Riau menggelar Rapat Paripurna pada Senin, 18 Mei 2026, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta Ranperda tentang Perlindungan Anak. Rapat juga diisi dengan penyampaian pendapat Kepala Daerah terhadap Ranperda tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Riau dan dihadiri unsur DPRD, Pemerintah Daerah, Forkopimda, instansi vertikal, akademisi, organisasi kemasyarakatan, wartawan, serta Perancang Peraturan Perundang-undangan. Kehadiran berbagai unsur tersebut menunjukkan besarnya perhatian terhadap pembentukan regulasi yang menyangkut perlindungan hak-hak masyarakat di Provinsi Riau.

Dalam rapat tersebut, fraksi-fraksi DPRD Provinsi Riau pada prinsipnya menyatakan dukungan terhadap pembentukan Ranperda tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta Ranperda tentang Perlindungan Anak. Regulasi tersebut dinilai penting sebagai upaya memperkuat perlindungan hukum, meningkatkan kesejahteraan, serta menjamin pemenuhan hak perempuan dan anak di daerah.

Selain itu, pembahasan Ranperda tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya juga menjadi perhatian penting dalam rapat paripurna. Ranperda tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan tanah ulayat dan hak masyarakat hukum adat, sekaligus mengatur pemanfaatannya secara adil dan berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun dasar hukum yang menjadi landasan pembahasan Ranperda antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dalam pelaksanaan rapat, seluruh rangkaian agenda berlangsung tertib dan lancar. DPRD bersama Pemerintah Daerah menunjukkan komitmen bersama untuk melanjutkan pembahasan ketiga Ranperda tersebut agar dapat menghasilkan regulasi yang berkualitas, implementatif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Provinsi Riau.

Melalui pembahasan Ranperda ini, diharapkan tercipta kepastian hukum serta perlindungan hak bagi perempuan, anak, dan masyarakat hukum adat di Provinsi Riau. Selain menjadi instrumen hukum daerah, Ranperda tersebut juga diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang berkeadilan, inklusif, dan berorientasi pada perlindungan hak masyarakat.

PEKANBARU – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau melaksanakan Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi terhadap tujuh Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Kabupaten Kampar pada Senin, 18 Mei 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Pokja II Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau sebagai bagian dari upaya memastikan kualitas produk hukum daerah yang harmonis dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rapat dihadiri oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kampar, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar, Kepala Bagian Hukum Setda Kampar, perwakilan Biro Hukum Setda Provinsi Riau, serta Pejabat Fungsional Tertentu (JFT) Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Kegiatan pengharmonisasian ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas tujuh surat permohonan dari Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar tertanggal 13 Mei 2026 terkait permohonan harmonisasi regulasi daerah. Dalam rapat tersebut, pembahasan difokuskan pada tujuh draf Ranperbup yang dinilai strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Adapun tujuh Ranperbup yang dibahas meliputi Ranperbup tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2027, Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2027, Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2027, Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 Tahun Pra Sekolah Dasar, Pedoman Umum Pengelolaan Dana Kelurahan, serta Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Kampar Tahun 2025–2029.

Dalam proses harmonisasi, Tim Perancang Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau bersama Biro Hukum Setda Provinsi Riau memberikan berbagai koreksi dan masukan komprehensif, baik dari aspek formal maupun substansi. Hal tersebut dilakukan guna memastikan setiap rancangan peraturan tidak tumpang tindih, selaras antarregulasi, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pemerintah Kabupaten Kampar dalam rapat tersebut juga menyampaikan penjelasan teknis terkait urgensi masing-masing regulasi. Beberapa fokus utama yang menjadi perhatian antara lain penguatan standardisasi anggaran daerah tahun 2027, pengembangan pendidikan anak usia dini (PAUD), tata kelola dana kelurahan, serta perencanaan pembangunan kependudukan yang lebih terukur dan berkelanjutan.

Sebagai hasil rapat, seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Kampar menyepakati berbagai masukan dan koreksi yang diberikan oleh Tim Perancang Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau. Pemerintah daerah juga berkomitmen untuk segera melakukan penyempurnaan terhadap draf akhir Ranperbup sebelum memasuki tahap penandatanganan dan pengundangan. Rapat berlangsung tertib, lancar, dan menjadi wujud sinergi antara pemerintah daerah dan Kementerian Hukum dalam mewujudkan regulasi daerah yang berkualitas dan implementatif.

Pekanbaru – Komitmen dalam mendukung penguatan sistem merit dan pengembangan sumber daya manusia aparatur terus ditunjukkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau melalui partisipasi dalam Pembukaan Kegiatan Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural bagi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan (JFPP) Tahun Anggaran 2026 yang dilaksanakan secara virtual, Senin (18/5/2026).

Kegiatan ini diikuti langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, dari Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah bersama Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), jajaran Tim Pengawas SDM, serta peserta Uji Kompetensi dari internal maupun eksternal wilayah Provinsi Riau. Tercatat sebanyak 2 peserta internal Kanwil Kemenkum Riau dan 7 peserta eksternal dari kementerian/lembaga serta pemerintah daerah di Riau mengikuti pelaksanaan uji kompetensi tersebut.

Rangkaian kegiatan diawali dengan laporan pelaksanaan oleh Kepala Pusat Penilaian Kompetensi BPSDM Hukum, Eva Gantini, yang menyampaikan bahwa kegiatan diikuti oleh total 210 peserta dari berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia dengan metode pelaksanaan hybrid, baik daring maupun luring.

Selanjutnya, Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, secara resmi membuka kegiatan dan menekankan pentingnya penilaian kompetensi sebagai bagian dari penguatan sistem merit dan manajemen talenta nasional. Penilaian ini diharapkan mampu menghasilkan aparatur yang profesional, berintegritas, dan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan organisasi.

Pada sesi pembekalan teknis, peserta menerima pengarahan mengenai tata tertib pelaksanaan ujian, termasuk ketentuan administrasi, standar pengawasan berbasis kamera ganda, hingga larangan penggunaan alat komunikasi tidak sah selama ujian berlangsung. Pengarahan tersebut disampaikan oleh Asesor SDM Aparatur Ahli Utama BPSDM Hukum RI, Sutrisno.

Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan, jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau menyiapkan sarana dan prasarana pendukung, mulai dari ruangan khusus yang representatif, jaringan internet yang memadai, hingga pengawasan melekat guna memastikan pelaksanaan ujian berjalan objektif dan berintegritas.

Melalui kegiatan ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau menegaskan komitmennya dalam mendukung pengembangan kompetensi ASN secara berkelanjutan sebagai bagian dari penguatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia.

Pekanbaru – Komitmen dalam memperkuat kualitas kebijakan publik berbasis data terus ditunjukkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau melalui partisipasi aktif dalam kegiatan Policy Talks: Penguatan Analis Kebijakan di Daerah yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat secara daring, Senin (18/5/2026). Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat kapasitas aparatur, khususnya analis kebijakan, dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif, responsif, dan berbasis bukti.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, turut mengikuti kegiatan tersebut secara daring bersama Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Yeni Nel Ikhwan, serta Analis Hukum Ahli Muda dan Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kemenkum Riau. Keterlibatan langsung pimpinan ini menjadi wujud nyata komitmen Kemenkum Riau dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia di bidang analisis kebijakan.

Kegiatan diawali dengan laporan penyelenggaraan oleh Kepala Divisi P3H Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat, Ferry Gunawan, dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat serta Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta ASN Nasional Lembaga Administrasi Negara. Acara kemudian dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat, Asep Sunandar, sebelum Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) diresmikan oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum RI, Andry Indrady.

Pada sesi materi, Dosen Ilmu Administrasi Publik Universitas Padjadjaran, Slamet Usman Ismanto, memaparkan pentingnya memahami siklus kebijakan publik yang mencakup agenda setting, formulasi, implementasi, hingga evaluasi kebijakan. Ia menekankan bahwa kebijakan publik tidak dapat disusun secara parsial, melainkan harus melalui pendekatan interdisipliner dengan dukungan data, partisipasi publik, serta kemampuan memetakan persoalan secara tepat agar solusi yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Materi berikutnya disampaikan oleh Analis Kebijakan Ahli Utama dari Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta ASN Nasional Lembaga Administrasi Negara, Joni Dawud, yang menyoroti peran strategis Analis Kebijakan dalam seluruh tahapan kebijakan publik. Ia menegaskan bahwa pengambilan keputusan di lingkungan pemerintahan harus berlandaskan evidence-based policy, bukan sekadar asumsi atau intuisi, agar kebijakan yang lahir memiliki legitimasi kuat, tepat sasaran, dan berdampak nyata.

Dalam forum tersebut juga dibahas penguatan kompetensi Analis Kebijakan, mulai dari kemampuan teknis, manajerial, hingga sosial kultural. Berbagai strategi peningkatan kapasitas seperti pelatihan policy brief, advokasi kebijakan, regulatory impact analysis, hingga penulisan karya ilmiah disebut sebagai langkah penting dalam membentuk analis kebijakan yang profesional dan mampu menjadi katalisator perubahan di daerah.

Secara terpisah, Rudy Hendra Pakpahan menegaskan bahwa penguatan kapasitas analis kebijakan merupakan investasi strategis dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan hukum. Menurutnya, sinergi antara pimpinan, analis kebijakan, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya harus terus diperkuat agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya berkualitas secara normatif, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di Provinsi Riau.

Tahukah kamu, Apostille merupakan pengesahan resmi dokumen publik agar dapat digunakan di negara anggota Konvensi Den Haag 1961 tanpa legalisasi berjenjang di kedutaan.

✅ Lebih cepat
✅ Lebih praktis
✅ Diakui internasional

📌 Dokumen yang bisa diajukan:
📄 Akta Kelahiran
🎓 Ijazah
💍 Akta Perkawinan
✍️ Surat Kuasa
🏅 Sertifikat
📑 Dokumen publik lainnya

Dengan layanan Apostille, urusan pendidikan, pekerjaan, maupun bisnis di luar negeri jadi lebih mudah 🌐

📍 Layanan Apostille
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau

#Apostille #KemenkumRiau #KemenkumhamRI #InfoHukum #PelayananPublik #BerAKHLAK #BanggaMelayaniBangsa

~

Pekanbaru – Komitmen dalam melakukan penataan birokrasi dan akselerasi target kinerja terus ditunjukkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau. Kepala Kantor Wilayah, Rudy Hendra Pakpahan, memimpin langsung pelaksanaan apel pagi rutin yang digelar di Lapangan Upacara Kantor Wilayah, Senin (18/5).

Apel diikuti secara langsung oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Febri Mujiono, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Yeni Nel Ikhwan, serta seluruh pejabat struktural, fungsional, pelaksana, PPPK, CPNS, hingga peserta magang di lingkungan Kanwil Kemenkum Riau.

Bertindak sebagai Pembina Apel, Kepala Kantor Wilayah, Rudy Hendra Pakpahan, mengawali amanatnya dengan menyampaikan apresiasi tinggi atas kedisiplinan jajaran yang konsisten mengikuti apel pagi sebagai cerminan kesiapan kerja dalam sepekan ke depan. Selanjutnya, Kakanwil secara khusus membedah 9 poin arahan strategis dari Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum terkait tata kelola SDM dan optimalisasi manajemen talenta.

Kakanwil mengingatkan pentingnya ketepatan waktu dalam periodisasi pengusulan kenaikan pangkat. Untuk TMT 1 Agustus 2026, proses pengusulan harus segera diajukan melalui aplikasi Simutasi dalam rentang waktu 16 Mei hingga 15 Juni 2026. Selain itu, seluruh pegawai diwajibkan melakukan pemutakhiran data mandiri pada Dashboard Document Management System (DMS) di aplikasi MyASN guna mendongkrak Indeks Kualitas Data ASN Kementerian Hukum yang terintegrasi dengan SIASN BKN. "Arahan dari Sekretaris Jenderal mengenai manajemen talenta dan pemutakhiran data kepegawaian ini sifatnya mandatori dan harus segera ditindaklanjuti secara valid oleh setiap pegawai. Ini adalah bagian dari upaya kita meningkatkan profesionalisme aparatur," tegas Rudy Hendra Pakpahan.

Tidak hanya fokus pada administrasi kepegawaian, dalam momentum apel tersebut Kakanwil juga memberikan atensi serius terhadap progres pembangunan Zona Integritas menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Berdasarkan hasil evaluasi berkala, Kakanwil meminta jajaran tim kerja untuk memaksimalkan seluruh persiapan, khususnya pada penguatan data dukung inovasi agar memenuhi seluruh indikator penilaian nasional.

Apel pagi yang berlangsung tertib dan khidmat ini ditutup dengan bersama-sama menggelorakan tata nilai Kementerian Hukum dan pembacaan doa, sebagai pemantik semangat jajaran Kanwil Kemenkum Riau dalam menghadirkan pelayanan publik yang semakin mudah, akuntabel, dan berdampak nyata bagi masyarakat Bumi Lancang Kuning.

#NyamanBersama #KitaMulaiCaraBaru

#KemenkumRiau #RiauBedelau

#KementerianHukum #LayananHukumMakinMudah #RudyHendraPakpahan