Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau mengikuti kegiatan Kick-Off Meeting Penyusunan Peta Proses Bisnis Level n Kementerian Hukum yang diselenggarakan secara virtual melalui Zoom Meeting pada Senin, 18 Mei 2026. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum sebagai bagian dari penguatan tata kelola organisasi dan penyelarasan proses bisnis di lingkungan Kementerian Hukum.
Kegiatan tersebut diikuti oleh jajaran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dari seluruh Indonesia. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan ini sebagai langkah strategis dalam mewujudkan proses kerja yang lebih efektif, efisien, dan terintegrasi di lingkungan Kementerian Hukum.
Dalam rapat dibahas reviu proses bisnis level n pada bidang Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual sebagai tindak lanjut penyusunan Peta Proses Bisnis Level 0, Level 1, dan Level 2 Kementerian Hukum. Penyusunan peta proses bisnis ini bertujuan memperjelas alur kerja, pembagian tugas, serta hubungan antarunit kerja agar pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dapat berjalan lebih optimal.
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual bersama Kantor Wilayah turut melakukan pembahasan dan diskusi terkait penyelarasan proses bisnis bidang Penegakan Hukum KI. Pembahasan difokuskan pada upaya meningkatkan efektivitas koordinasi antarunit, menghindari tumpang tindih kewenangan, serta memperkuat sistem tata kelola organisasi yang terukur dan akuntabel.
Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk memastikan setiap tahapan proses kerja memiliki keterkaitan yang jelas dan terstandar. Melalui reviu proses bisnis yang dilakukan secara menyeluruh, diharapkan setiap satuan kerja dapat memiliki pedoman pelaksanaan tugas yang rinci, sistematis, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi saat ini.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, menegaskan bahwa penyusunan peta proses bisnis merupakan langkah penting dalam mendukung reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan tata kelola yang baik, seluruh jajaran diharapkan mampu bekerja lebih profesional, responsif, dan adaptif terhadap dinamika organisasi.
Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar. Melalui kegiatan ini diharapkan tersusun peta proses bisnis yang komprehensif dan terstandar sebagai pedoman pelaksanaan tugas di seluruh lingkungan Kementerian Hukum guna mendukung terciptanya pelayanan publik yang efektif dan berkualitas.
