Pekanbaru — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau melaksanakan proses seleksi tingkat provinsi dalam rangka Peacemaker Justice Award (PJA) 2025 selama dua hari berturut-turut, pada Selasa dan Rabu, 15–16 Juli 2025. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Biro Hukum Setda Provinsi Riau dan dipimpin langsung oleh Panitia Seleksi Daerah (Panselda) Provinsi Riau.

Seleksi ini dihadiri oleh sejumlah unsur penting dari berbagai instansi, antara lain Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau, Prayitno Imam; Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Riau, Dina Rasmalita; Kabag Perundang-undangan Kabupaten/Kota Biro Hukum Setda Provinsi Riau, Wan Mulkan; Kabid Bina Pemerintahan Desa Dinas PMDDUKCAPIL, Ibnu Sina; serta perwakilan dari Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, dan Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Riau.

Kegiatan seleksi ini bertujuan untuk menilai aktualisasi layanan penyelesaian sengketa secara non-litigasi di tingkat desa dan kelurahan melalui Pos Pelayanan Bantuan Hukum (Posbakum). Dalam dua hari pelaksanaan, Panselda mewawancarai total 14 kepala desa/lurah dari berbagai daerah di Provinsi Riau. Mereka dinilai berdasarkan beberapa indikator utama, seperti ketersediaan sarana dan prasarana layanan Posbakum, pelaksanaan sosialisasi, keterlibatan kepala desa dalam mediasi konflik, dokumen pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum, serta laporan pelaksanaan program prioritas pemerintah.

Desa dan kelurahan yang mengikuti wawancara di antaranya adalah Pinang Sebatang Barat, Temusai, Dayang Suri, Sungai Gondang, Kulim, Teluk Pulau Hulu, Pulau Terap, Sari Galuh, Alam Panjang, Siabu, Bagan Melibur, dan Tobek Godang.

Kegiatan berlangsung tertib dan lancar, serta ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Penilaian Seleksi oleh Panitia Seleksi Daerah sebagai bentuk dokumentasi resmi dan tindak lanjut proses seleksi nasional Peacemaker Justice Award Tahun 2025.

Pekanbaru — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (KI) pada Rabu, 16 Juli 2025 bertempat di Ruang Serbaguna Ismail Saleh. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Kementerian Hukum untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual, khususnya dalam lingkungan pusat perbelanjaan dan sentra niaga di wilayah Riau.

Mengangkat tema “Sertifikasi Pusat Perbelanjaan sebagai Upaya Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah”, kegiatan ini menghadirkan narasumber dari lintas sektor, yaitu Analis KI Ahli Muda Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, perwakilan Ditreskrimsus Polda Riau, serta praktisi dan konsultan di bidang KI. Kegiatan dibuka oleh Plt. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Riau dan diikuti oleh jajaran bidang Kekayaan Intelektual Kanwil.

Salah satu agenda utama kegiatan ini adalah penyerahan sertifikat pusat perbelanjaan bebas pelanggaran KI kepada dua lokasi, yakni Mall Pekanbaru dan Gedung Promosi Sentra Tuah IKM. Pemberian sertifikasi ini merupakan bentuk dukungan kepada pelaku usaha yang aktif berpartisipasi dalam menjaga keaslian produk dan menghormati hak atas kekayaan intelektual.

Paparan dari para narasumber mencakup isu-isu strategis, mulai dari mekanisme penegakan hukum atas pelanggaran KI, pentingnya peran pusat perbelanjaan dalam mendukung produk legal, hingga langkah-langkah pencegahan terhadap praktik pemalsuan. Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang berjalan kondusif dan interaktif.

Kegiatan ini menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan pelaku usaha dalam mewujudkan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan melalui perlindungan KI yang kuat dan konsisten.

Pekanbaru — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau menyelenggarakan Rapat Sosialisasi Legislasi Indonesia pada Selasa, 15 Juli 2025, bertempat di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran fungsional dari Kanwil Kemenkum Riau, seperti perancang peraturan perundang-undangan, analis hukum, dan analis kebijakan, serta narasumber dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum RI.

Rapat ini dibuka oleh Plt. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Riau, yang dalam kesempatan tersebut diwakili oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman teknis serta mendorong partisipasi aktif para pemangku kepentingan terhadap pengembangan keilmuan di bidang legislasi.

Sosialisasi Legislasi Indonesia menjadi wadah bagi para pejabat fungsional untuk memperluas wawasan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan regulasi yang mengatur jabatan fungsional perancang dan analis hukum. Materi yang disampaikan meliputi dorongan pemanfaatan jurnal ilmiah sebagai media publikasi legislasi, penyampaian rencana pra-penerjemahan regulasi daerah, serta penguatan informasi JDIH di lingkungan pemerintah daerah.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Riau menegaskan komitmennya untuk terus menjadi ruang tumbuh kompetensi hukum di tingkat wilayah, sekaligus memperluas jejaring keilmuan dalam rangka membangun legislasi yang berkualitas, adaptif, dan berdaya guna. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan tertib dan lancar.

Pekanbaru — Dalam rangka memperingati Hari Lahir Pengayoman ke-80 tahun 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau melaksanakan kegiatan bakti sosial dengan mengunjungi dan menyalurkan bantuan ke tiga panti asuhan di Kota Pekanbaru, Selasa (15/07/2025). Kegiatan ini menjadi wujud nyata kepedulian sosial insan pengayoman terhadap masyarakat, khususnya anak-anak yang tinggal di panti asuhan.

Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Johan Manurung, memimpin langsung kegiatan tersebut dengan mengunjungi Panti Asuhan Darul Ilmi, Panti Asuhan Fajar Harapan, dan Panti Asuhan Kemuliaan. Turut mendampingi dalam kegiatan ini, Kepala Divisi P3H Dina Rasmalita, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Dean Satria, Analis Anggaran Ahli Madya Ibnu Rizal, serta Analis Anggaran Ahli Muda Nobelman Siringoringo.

Dalam keterangannya, Plt. Kakanwil menyampaikan bahwa kegiatan bakti sosial ini merupakan bagian dari semangat Hari Pengayoman yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan kepedulian terhadap sesama. Kementerian Hukum Riau, menurutnya, tidak hanya berperan dalam tugas-tugas teknis di bidang hukum, tetapi juga hadir langsung di tengah masyarakat untuk berbagi dan menguatkan solidaritas sosial.

Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi dan tanya jawab ringan bersama pengurus dan anak-anak panti asuhan. Suasana berlangsung hangat, tertib, dan penuh semangat kebersamaan. Bakti sosial ini sekaligus menjadi pengingat bahwa peringatan Hari Pengayoman tidak hanya dimaknai secara seremonial, tetapi juga melalui aksi nyata yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

Pekanbaru — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau menggelar kegiatan Sosialisasi Layanan Kenotariatan yang berlangsung pada Selasa, 15 Juli 2025 di Aula Ismail Saleh. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Kanwil untuk memperkuat pemahaman para pemangku kepentingan terhadap regulasi terbaru dalam tata kelola kenotariatan. Sosialisasi ini dipimpin langsung oleh Kepala Divisi P3H, Johan Manurung, S.H., M.H., didampingi Kepala Bidang AHU, Dewi Sri Wahyuni, S.P., M.H.

Dalam forum ini disampaikan pokok-pokok penting dari sejumlah regulasi yang menjadi landasan hukum layanan kenotariatan, di antaranya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2014, serta Permenkumham Nomor 22 Tahun 2025 yang mengatur tata cara pengangkatan, cuti, perpindahan, pemberhentian, dan perpanjangan masa jabatan notaris. Tak hanya itu, turut dibahas Permenkumham Nomor 17 Tahun 2025 terkait formasi jabatan dan kategori daerah, serta PP Nomor 45 Tahun 2024 tentang tarif PNBP.

Disampaikan pula bahwa per April 2025, tercatat 22.658 notaris aktif di seluruh Indonesia. Dalam hal pemberhentian karena usia pensiun, notaris akan diberhentikan otomatis melalui sistem saat mencapai usia 65 tahun, atau hingga 67 tahun bila mengajukan perpanjangan. Setelah pemberhentian, notaris wajib mengusulkan pemegang protokol, yang kemudian akan ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) dan disahkan melalui SK Menteri.

Namun demikian, masih ditemukan banyak kasus notaris yang pensiun tanpa kejelasan protokol karena kantor sudah tidak aktif atau keberadaannya tidak diketahui. Oleh karena itu, peran MPD sebagai garda terdepan dalam pengawasan notaris ditegaskan kembali, terutama dalam memastikan transisi protokol berlangsung tertib dan terdokumentasi dengan baik.

Melalui sosialisasi ini, Kanwil Kemenkum Riau berharap agar para notaris dan jajaran terkait semakin memahami hak dan kewajibannya, serta mendukung terciptanya sistem layanan kenotariatan yang akuntabel dan profesional di wilayah Riau.