Pekanbaru – Komitmen dalam mendukung penguatan sistem merit dan pengembangan sumber daya manusia aparatur terus ditunjukkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau melalui partisipasi dalam Pembukaan Kegiatan Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural bagi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan (JFPP) Tahun Anggaran 2026 yang dilaksanakan secara virtual, Senin (18/5/2026).
Kegiatan ini diikuti langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, dari Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah bersama Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), jajaran Tim Pengawas SDM, serta peserta Uji Kompetensi dari internal maupun eksternal wilayah Provinsi Riau. Tercatat sebanyak 2 peserta internal Kanwil Kemenkum Riau dan 7 peserta eksternal dari kementerian/lembaga serta pemerintah daerah di Riau mengikuti pelaksanaan uji kompetensi tersebut.
Rangkaian kegiatan diawali dengan laporan pelaksanaan oleh Kepala Pusat Penilaian Kompetensi BPSDM Hukum, Eva Gantini, yang menyampaikan bahwa kegiatan diikuti oleh total 210 peserta dari berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia dengan metode pelaksanaan hybrid, baik daring maupun luring.
Selanjutnya, Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, secara resmi membuka kegiatan dan menekankan pentingnya penilaian kompetensi sebagai bagian dari penguatan sistem merit dan manajemen talenta nasional. Penilaian ini diharapkan mampu menghasilkan aparatur yang profesional, berintegritas, dan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan organisasi.
Pada sesi pembekalan teknis, peserta menerima pengarahan mengenai tata tertib pelaksanaan ujian, termasuk ketentuan administrasi, standar pengawasan berbasis kamera ganda, hingga larangan penggunaan alat komunikasi tidak sah selama ujian berlangsung. Pengarahan tersebut disampaikan oleh Asesor SDM Aparatur Ahli Utama BPSDM Hukum RI, Sutrisno.
Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan, jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau menyiapkan sarana dan prasarana pendukung, mulai dari ruangan khusus yang representatif, jaringan internet yang memadai, hingga pengawasan melekat guna memastikan pelaksanaan ujian berjalan objektif dan berintegritas.
Melalui kegiatan ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau menegaskan komitmennya dalam mendukung pengembangan kompetensi ASN secara berkelanjutan sebagai bagian dari penguatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia.
