Jakarta -  Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau Nur Ichwan menghadiri Kegiatan Launching Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan dan Portal Informasi Bantuan Hukum,  Pembukaan Pelatihan Paralegal Serentak Tahun 2025 dan Pelatihan Juru Damai bagi Kepala Desa/Lurah (Peacemaker Training) serta Penandatangan Perjanjian Kerja Sama secara langsung dan Kepala Divisi Peraturan Perundangundangan Dan Pembinaan Hukum Dina Rasmalita beserta jajaran  mengikuti secara virtual, kegiatan  bertempat Graha Pengayoman Kementerian Hukum RI di Jakarta pada hari Kamis (05/06/25)

Peserta yang hadir antara lain  Ketua Mahkamah Agung, Menteri hukum, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Wakil Menteri Hukum, Wakil Menteri Desa & Pembangunan Daerah Tertinggal, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak, Pimpinan Tinggi Madya,  Pimpinan Tinggi Pratama, Ketua Umum Organisasi advokat, Direktur Organisasi Masyarakat,  Gubernur, Peserta PJA, Peserta Parletak

Kegiatan ini diawali dengan laporan oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional. Adapun laporan yang disampaikan yaitu: meningkatkan akses keadilan bagi mayarakat yang membutuhkan bantuan hukum yg lebih dekat dan mudah melalui posbankum desa/kelurahan dan  Jumlah Posbankum yang telah terbentuk di seluruh Indonesia berjumlah 5.008.

Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pembinaan Hukum Nasional dengan Mahkamah Agung, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa & Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian PPA.

Selanjutnya sambutan dari  Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, Wakil Menteri Desa & Pembangunan Daerah Tertinggal

Menteri Hukum RI Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H dalam sambutannya menegaskan bahwa akses keadilan merupakan hak semua warga negara. “Hadirnya Posbankum adalah manifestasi dari keadilan hukum yang menyentuh hingga lapisan masyarakat terbawah, terutama di desa dan kelurahan,” tegas beliau

“Keadilan bukan sekedar tuntutan, tapi akses keadilan merupakan hak seluruh warga negara, melalui pelatihan paralegal dan juru damai  maka dapat menjadi juru damai yang adil. Dan Kegiatan ini dapat membantu Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung dalam menyelesaikan permasalahan hukum” tambah Menkum

 Setelah Sambutan Menkum dilanjutkan dengan Launching Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan dan Portal Informasi Bantuan Hukum, Pembukan Pelatihan Paralegal Serentak & Peacemaker Training

Dalam Kegiatan ini Keynote Speech oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Prof. DR. H. SUNARTO, S.H., M.H. juga menyampaikan bahwa Kegiatan ini merupakan langkah strategis yang semakin mendekatkan akses keadilan kepada masyarakat, khususnya di tingkat desa/kelurahan, Jumlah perkara tahun 2024. Ditingkat pertama 2.927.815, tingkat banding 30.217 dan tingkat Mahkamah Agung 30.991 ini merupakan jumlah yang tinggi.

Beliau juga meyampaikan bahwa Menyelesaikan sengketa diluar pengadilan sebagai upaya mengurangi beban litigasi. Penyelesaian secara non litigasi memberikan banyak keuntungan bagi masyarakat. Mencapai win-win solution.

Mengakhiri kegiatan Pesan Keynote Speech “dDiharapkan kedepannya akan lahir paralegal yang handal serta juru damai yang adil.

#KemenkumRiau #RiauBedelau #NurIchwan

#KementerianHukum #LayananHukumMakinMudah #KerjaTerlaksana

Pekanbaru — Memasuki hari keempat rangkaian Orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, para peserta mendapatkan pembekalan yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Kali ini, mereka mengikuti pelatihan fisik dan baris-berbaris (PBB) yang berlangsung di halaman kantor Kanwil Kemenkum Riau, Kamis (5/6).

Kegiatan ini bertujuan membentuk sikap disiplin, kerja sama tim, serta ketahanan fisik dan mental para CPNS sebagai bekal dalam menjalankan tugas sebagai ASN Pengayoman di masa mendatang. Di bawah arahan instruktur, para peserta berlatih gerakan dasar baris-berbaris, tata sikap, serta kekompakan dalam formasi kelompok.

Pelatihan berlangsung sejak pagi hari dan dilaksanakan dengan penuh semangat dan antusiasme dari seluruh peserta. Meski digelar di bawah terik matahari, para CPNS tetap menunjukkan komitmen dan kekompakan dalam mengikuti setiap instruksi.

Kegiatan ini merupakan bagian penting dalam orientasi guna membentuk karakter ASN yang tangguh, disiplin, dan mampu bekerja sama dalam tim. Selain membina fisik, latihan ini juga menjadi sarana membangun mentalitas kuat yang siap menghadapi tantangan di lingkungan kerja pemerintahan.

Rangkaian kegiatan orientasi ini diharapkan dapat membentuk karakter, komitmen, serta integritas para CPNS dalam menerapkan nilai-nilai dasar ASN selama melaksanakan tugas kedepannya.

Pekanbaru – Komitmen menghadirkan keadilan yang merata hingga ke tingkat akar rumput terus diwujudkan oleh Kementerian Hukum, khususnya melalui Kementerian Hukum (Kemenkum) Riau. Rabu, 4 Juni 2025, Kanwil Kemenkum Riau melaksanakan Pelatihan Paralegal Serentak Angkatan II (Parletak II) yang memasuki hari kedua, bertempat di Ruang Rapat Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H).

Sebanyak 45 peserta dari berbagai desa di Provinsi Riau dibagi ke dalam dua kelas (room) untuk mengikuti materi-materi fundamental seputar bantuan hukum, advokasi, dan keparalegalan. Mereka adalah figur-figur kunci yang nantinya diharapkan dapat menjadi penghubung hukum yang mencerahkan di tengah-tengah komunitas desa masing-masing.

Di room pertama, para peserta mendapat pembekalan materi bertema:
Bantuan Hukum dan Advokasi oleh Bapak Rachman Ardian Maulana dari LBHI Batas Indragiri, Pengantar Hukum dan Demokrasi oleh Bapak Markoni Effendi, serta Keparalegalan oleh Bapak Ondroita Tafonao dari LBH Permata.

Sementara itu, room kedua menghadirkan para pemateri dengan perspektif yang tak kalah kuat, yakni:
Bapak Hari Akbar dari LBH Tuah Negeri Nusantara (Bantuan Hukum dan Advokasi), Bapak Rachmad Oky Syaputra dari LBH Fakultas Hukum Unilak (Pengantar Hukum dan Demokrasi), serta Bapak Suryanto dari LBH Geradin (Keparalegalan).

Kegiatan berlangsung dinamis, interaktif, dan aplikatif. Para peserta tidak hanya menyimak materi, tetapi juga berpartisipasi aktif dalam sesi tanya jawab dan sharing session yang membahas berbagai persoalan hukum yang mereka hadapi secara langsung di lingkungan desa.

Kepala Kanwil Kemenkum Riau, Nur Ichwan, menegaskan pentingnya keberadaan paralegal desa sebagai perpanjangan tangan negara dalam mengedukasi, membela, dan mendampingi masyarakat yang berhadapan dengan persoalan hukum.

“Melalui pelatihan ini, kita sedang membangun fondasi keadilan berbasis komunitas. Paralegal desa adalah garda depan perlindungan hukum bagi masyarakat yang sering kali tidak terjangkau oleh advokat,” ujar beliau dalam keterangannya.

Hari kedua pelatihan ini menjadi bukti nyata sinergi antara lembaga bantuan hukum, akademisi, dan pemerintah dalam memperluas akses terhadap keadilan. Pelatihan berjalan dengan lancar dan penuh antusiasme hingga sesi terakhir.

Kanwil Kemenkum Riau akan terus melanjutkan kegiatan ini hingga seluruh peserta Parletak II tuntas mendapatkan bekal yang memadai, sekaligus siap untuk turun langsung membantu masyarakatnya.

•
•
•
#KemenkumRiau #RiauBedelau #NurIchwan
#KementerianHukum #LayananHukumMakinMudah #KerjaTerlaksana

Pekanbaru – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau diwakili oleh Penyuluh Hukum Ahli Muda mengikuti zoom Peacemaker Training sebagai PIC dari Riau yang dilaksanakan  Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau pada hari Selasa (03/06/25)

Kegiatan Peacemaker Training batch satu di ikuti oleh 10 orang peserta yang merupakan Kepala Desa dan Lurah dari Provinsi Riau, dan Pemateri pada masing-masing kelas  Moderator dari BPHN, Peserta Peacemaker Training serta  Tim Penyuluh Hukum

Materi sesi satu Pengantar Negara dan Pancasila di mulai pukul 10.00-11.30 wib. Negara hukum Pancasila adalah konsep negara yang menerapkan hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila, dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Ini berarti bahwa setiap peraturan perundang-undangan dan tindakan pemerintah harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial, kemanusiaan, dan persatuan.

 Sesi kedua Pengantar Singkat Hukum Pidana pukul 12.30-14.00 wib. Hukum pidana adalah cabang hukum yang mengatur tindakan yang dilarang dan diancam sanksi, dengan tujuan melindungi kepentingan umum dan menjaga ketertiban sosial. Hukum pidana menetapkan apa yang dianggap sebagai tindak pidana (kejahatan atau pelanggaran), serta sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.

Sesi ketiga Pengantar Singkat Hukum Perdata mulai pukul 14.00-15.30 wib. Hukum perdata adalah cabang hukum privat yang mengatur hubungan antara individu atau entitas hukum dalam konteks hubungan sipil, seperti perjanjian, kepemilikan properti, dan tanggung jawab hukum. Hukum ini fokus pada hak dan kewajiban individu dalam hubungan tersebut, serta menyediakan kerangka hukum untuk penyelesaian sengketa.

Kegiatan Peacemaker Training Batch I Hari Pertama berjalan lancer dan tertib

#KemenkumRiau #RiauBedelau #NurIchwan

#KementerianHukum #LayananHukumMakinMudah #KerjaTerlaksana

Pekanbaru, 4 Juni 2025 — Memasuki hari ketiga pelaksanaan Orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, para peserta kembali mendapatkan penguatan materi terkait tugas dan fungsi (tusi) dari unit-unit teknis di lingkungan Kanwil. Kegiatan berlangsung di Aula Ismail Saleh, Rabu (4/6), dan diikuti oleh seluruh peserta CPNS dari berbagai formasi.

Materi pada hari ketiga difokuskan pada pengenalan tiap unit serta layanan di Kemenkum Riau seperti bagian Tata Usaha dan Umum, Layanan Kekayaan Intelektual, Layanan Administrasi Hukum Umum serta Layanan pada Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum. Para narasumber dari masing-masing unit menyampaikan ruang lingkup pekerjaan, proses layanan, mekanisme pengajuan permohonan, serta inovasi layanan berbasis digital yang saat ini tengah dikembangkan di lingkungan Kanwil Kemenkum Riau.

Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman komprehensif kepada CPNS mengenai bagaimana peran dan kontribusi unit-unit kerja tersebut dalam mendukung misi pelayanan hukum kepada masyarakat. Dengan metode interaktif dan sesi diskusi, para CPNS tampak antusias menggali informasi, termasuk terkait alur pelayanan hingga standar operasional prosedur yang berlaku.

Pelaksanaan orientasi yang telah memasuki hari ketiga ini menunjukkan semangat dan kesiapan peserta untuk terlibat aktif dalam sistem birokrasi yang berintegritas, adaptif, dan melayani. Diharapkan, melalui orientasi ini, CPNS dapat mengembangkan pola pikir sebagai abdi negara yang profesional dan berkomitmen dalam menjalankan tugasnya kelak.