Pekanbaru – Upaya memperkuat kualitas regulasi daerah kembali dilakukan melalui rapat pengharmonisasian Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Kabupaten Pelalawan yang digelar di Ruang Pokja 2 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rabu (22/4/2026). Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memastikan regulasi yang disusun selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan di tingkat desa.

Rapat tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, di antaranya Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), jajaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan, perwakilan Biro Hukum Provinsi Riau, serta para Perancang Peraturan Perundang-undangan. Kehadiran lintas sektor ini memperkuat pembahasan baik dari sisi teknis maupun substansi regulasi yang diharmonisasikan.

Dalam arahannya, Kepala Divisi P3H menegaskan bahwa proses harmonisasi merupakan tahapan penting dalam pembentukan peraturan kepala daerah. Melalui forum ini, dilakukan penyelarasan substansi, penyerapan masukan dari pemangku kepentingan, serta penyamaan persepsi agar regulasi yang dihasilkan tidak bertentangan dengan hukum nasional dan dapat diimplementasikan secara efektif di masyarakat.

Adapun Ranperbup yang dibahas dalam rapat tersebut adalah perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2021 mengenai tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa. Regulasi ini dinilai memiliki peran penting dalam mendukung tata kelola keuangan desa yang lebih transparan, adil, dan akuntabel.

Berdasarkan hasil pembahasan, Ranperbup tersebut pada prinsipnya bertujuan untuk menyempurnakan mekanisme pengalokasian dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah agar lebih adaptif terhadap perkembangan regulasi dan kondisi fiskal daerah. Namun demikian, tim perancang menyarankan agar substansi tersebut dituangkan dalam rancangan peraturan bupati yang baru serta disesuaikan dengan ketentuan terbaru, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026.

Diskusi berlangsung konstruktif dan interaktif, dengan berbagai masukan teknis yang bertujuan menyempurnakan substansi regulasi. Seluruh pihak sepakat bahwa diperlukan penyesuaian lanjutan guna memastikan regulasi yang dihasilkan memiliki kepastian hukum serta mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa secara optimal.

Secara terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan kegiatan ini. Meskipun tidak mengikuti secara langsung, keterlibatan aktif jajaran Divisi P3H mencerminkan komitmen kuat dalam mengawal proses harmonisasi regulasi daerah, sebagai bagian dari upaya mewujudkan sistem hukum yang tertib, sinkron, dan berdampak nyata bagi masyarakat Kabupaten Pelalawan.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau melaksanakan kegiatan Serah Terima Protokol Notaris Kabupaten Kampar pada Senin, 20 April 2026, bertempat di Ruang Rapat Pokja Kanwil Kemenkum Riau. Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas pengawasan dan pembinaan terhadap jabatan notaris guna memastikan tertib administrasi dan kepastian hukum.

Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk menjamin keberlangsungan penyimpanan serta pengelolaan protokol notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Protokol notaris sebagai arsip negara memiliki nilai penting dalam pembuktian hukum, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara profesional dan akuntabel.

Serah terima protokol dilakukan dari Notaris Disa Victoria Deran, S.H., M.Kn. yang berpindah wilayah jabatan dari Kabupaten Kampar ke Kota Depok, kepada Notaris Triana Handayani, S.H., M.Kn. sebagai penerima protokol yang telah ditetapkan. Proses ini turut disaksikan oleh Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum serta diketahui oleh Ketua Majelis Pengawas Notaris Daerah Kabupaten Kampar.

Dalam kegiatan ini juga dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen protokol notaris, meliputi minuta akta, buku daftar akta, serta dokumen pendukung lainnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan seluruh dokumen tersimpan dengan baik dan memenuhi standar administrasi yang ditetapkan.

Dalam arahannya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, menegaskan pentingnya pengelolaan protokol notaris secara tertib, profesional, dan sesuai ketentuan hukum. Hal ini menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan kenotariatan serta menjamin kepastian hukum.

Kegiatan ini juga menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat serta memperkuat fungsi pengawasan terhadap notaris di wilayah Kabupaten Kampar. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan tertib dan lancar.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual melaksanakan kegiatan Rapat Permintaan Pendampingan dan Fasilitasi Pembentukan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) bagi Kelompok Pengrajin Tenun Siak. Kegiatan ini berlangsung pada Selasa, 21 April 2026 di Rumah Tenun Annisa Siak, sebagai bagian dari upaya penguatan perlindungan Kekayaan Intelektual berbasis potensi daerah.

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, antara lain perwakilan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Siak, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda), serta kelompok pengrajin Tenun Siak. Kehadiran lintas sektor ini menunjukkan komitmen bersama dalam mendorong pengembangan dan perlindungan Tenun Siak sebagai produk unggulan daerah.

Rapat dibuka oleh Ketua Timja 1, Mirsahwal, yang menjelaskan pentingnya pembentukan MPIG sebagai langkah strategis dalam perlindungan Indikasi Geografis. Tenun Siak dinilai memiliki karakteristik unik baik dari segi motif, teknik, maupun nilai budaya yang menjadi identitas khas daerah, sehingga layak untuk didaftarkan sebagai Indikasi Geografis.

Dalam pembahasan, disepakati struktur organisasi MPIG Tenun Siak dengan ketua berasal dari unsur pengrajin, sekretaris dari Dekranasda, serta koordinator bidang dari dinas terkait. Ibu Peni ditetapkan sebagai Ketua MPIG Tenun Siak. Selain itu, akan segera disusun Surat Keputusan (SK) MPIG untuk diajukan kepada Bupati Siak melalui Bagian Hukum Setda Siak sebagai bentuk legalitas kelembagaan.

Lebih lanjut, dibahas rencana penyusunan dokumen deskripsi Indikasi Geografis, pembuatan logo MPIG dan logo IG, serta penetapan nama “Tenun Istana Siak” sebagai identitas produk. Persebaran pengrajin yang berada di lima kecamatan menjadi kekuatan dalam pengembangan ekosistem Tenun Siak secara berkelanjutan.

Adapun timeline kegiatan telah disusun secara terstruktur, mulai dari penyelesaian SK MPIG hingga proses pendaftaran Indikasi Geografis dalam kurun waktu lima minggu. Dengan adanya langkah ini, diharapkan Tenun Siak dapat memperoleh perlindungan hukum serta meningkatkan daya saing di tingkat nasional maupun internasional.

Kegiatan berlangsung dengan tertib, lancar, dan penuh semangat kolaborasi. Kehadiran Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, tetap menjadi bagian penting dalam setiap upaya strategis penguatan layanan dan perlindungan Kekayaan Intelektual di wilayah Riau.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau melaksanakan kegiatan Rapat Identifikasi Potensi Kekayaan Intelektual berupa Lagu Daerah dan Indikasi Geografis di Kabupaten Siak. Kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam menggali, melindungi, dan mengembangkan potensi Kekayaan Intelektual daerah sebagai bagian dari penguatan ekonomi kreatif dan identitas budaya lokal.

Rapat yang dilaksanakan di Siak ini dihadiri oleh berbagai perangkat daerah dan stakeholder terkait, di antaranya perwakilan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian, Bapperida, Bagian Hukum Setda Siak, Dekranasda, serta kelompok petani dan pengrajin Tenun Siak. Kehadiran lintas sektor ini menunjukkan komitmen bersama dalam mendorong percepatan pengembangan Kekayaan Intelektual di daerah.

Dalam kegiatan tersebut, disampaikan bahwa Kabupaten Siak memiliki potensi besar dalam pengembangan Kekayaan Intelektual, khususnya pada komoditas Indikasi Geografis seperti Nanas Mahkota Siak dan Tenun Siak, serta Kekayaan Intelektual Komunal berupa lagu daerah. Potensi ini dinilai memiliki nilai ekonomi dan budaya yang tinggi apabila dikelola dan dilindungi secara optimal.

Kanwil Kemenkum Riau sebelumnya telah memfasilitasi pembentukan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Nanas Mahkota Siak sebagai langkah awal dalam proses pendaftaran Indikasi Geografis. Selanjutnya, pembentukan MPIG Tenun Siak juga akan segera dilakukan mengingat keunikan motif dan karakteristiknya yang khas serta memiliki potensi sebagai daya tarik wisata daerah.

Dalam rapat juga dibahas pentingnya penyusunan dokumen deskripsi Indikasi Geografis yang melibatkan peran aktif Bapperida dalam melakukan kajian dan penelitian ilmiah. Target penyusunan dan pendaftaran Indikasi Geografis ditetapkan dalam waktu lima minggu sebagai bentuk percepatan proses perlindungan hukum terhadap produk unggulan daerah.

Selain itu, lagu daerah Siak juga didorong untuk dicatatkan sebagai Kekayaan Intelektual Komunal guna menjaga kelestarian budaya sekaligus memberikan pengakuan hukum. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan karya budaya lokal.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, menegaskan bahwa keberhasilan pengembangan Kekayaan Intelektual daerah sangat bergantung pada sinergi antar perangkat daerah dan stakeholder terkait. Melalui kolaborasi yang kuat, diharapkan potensi Kekayaan Intelektual di Kabupaten Siak dapat berkembang secara optimal dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Jakarta - Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) resmi disahkan dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II DPR RI, Selasa (21/04/2026). Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan pengesahan ini menegaskan komitmen negara dalam memperkuat pelindungan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kerja PRT.

“Pemerintah memiliki kewajiban di bidang ketenagakerjaan untuk melakukan pelindungan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pekerja rumah tangga,” kata Supratman saat menyampaikan Pendapat Akhir Presiden atas RUU tentang PPRT.

Ruang lingkup pengaturan dalam UU ini mencakup perekrutan dan lingkup pekerjaan kerumahtanggaan, serta hubungan kerja berbasis perjanjian antara pekerja rumah tangga dan pemberi kerja. Selain itu, diatur pula hak dan kewajiban pekerja, pemberi kerja, serta perusahaan penempatan pekerja rumah tangga.

Pengaturan lainnya meliputi pelatihan vokasi bagi calon dan pekerja rumah tangga, perizinan usaha bagi PPRT, serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PPRT.

UU ini juga mengatur mekanisme penyelesaian perselisihan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pelindungan pekerja rumah tangga.

*Menkum Supratman: UU PPRT Cegah Eksploitasi dan Kekerasan*

Supratman menjelaskan, UU ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pekerja rumah tangga maupun pemberi kerja, sekaligus mencegah diskriminasi, eksploitasi, dan pelecehan. Selain itu, regulasi ini juga mendorong hubungan kerja yang harmonis dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan.

“Undang-Undang ini memberikan kepastian hukum, melindungi pekerja dari berbagai bentuk perlakuan tidak adil, serta mendorong peningkatan keterampilan dan kesejahteraan pekerja rumah tangga,” ujar Supratman.

Sebelumnya, dalam rapat kerja pembahasan tingkat I, Supratman mengungkapkan bahwa negara berkewajiban untuk melindungi setiap warga negara Indonesia dari seluruh perlakuan yang tidak manusiawi, yang pada akhirnya mengakibatkan pelanggaran HAM. Karena itu, pekerja rumah tangga sebagai bagian dari warga negara memiliki hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara.

“Tujuan dari RUU ini adalah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan antara lain, mulai dari upah yang tidak wajar, dibayar tidak sebagaimana mestinya, jam kerja di luar kewajaran, hingga pelecehan ataupun kekerasan, baik secara fisik, psikis, dan seksual atau penelantaran rumah tangga,” ucapnya Senin (20/04/2026) kemarin.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau melaksanakan kegiatan koordinasi dengan Politeknik Caltex Riau dalam rangka persiapan pelaksanaan podcast memperingati Hari Kekayaan Intelektual Sedunia. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan diseminasi informasi serta pemahaman masyarakat terkait pentingnya perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual.

Koordinasi yang dilaksanakan di Ruang Podcast Politeknik Caltex Riau ini membahas berbagai aspek penting, mulai dari konsep kegiatan, teknis pelaksanaan, hingga substansi materi yang akan disampaikan. Podcast ini dirancang sebagai media edukasi yang komunikatif dan menarik, khususnya bagi kalangan akademisi dan generasi muda.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Bagian Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (BP2M) Politeknik Caltex Riau, Dini Nurmalasari, S.T., M.T., Kepala Program Studi Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Digital, Anggy Trisnadoli, S.S.T., M.T., serta Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Riau, Yuliana Manulang, bersama jajaran.

Dalam pembahasan, disepakati bahwa tema podcast akan mengangkat pentingnya pelindungan, pemanfaatan, serta komersialisasi Kekayaan Intelektual. Hal ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat, khususnya mahasiswa, sebagai generasi inovatif yang memiliki peran penting dalam menciptakan karya dan inovasi.

Selain itu, dibahas pula penentuan narasumber yang akan mengisi podcast, baik dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau maupun dari kalangan pelaku usaha yang telah berhasil memanfaatkan Kekayaan Intelektual dalam pengembangan usahanya. Aspek teknis seperti alur diskusi, durasi, serta kesiapan sarana dan prasarana turut menjadi perhatian guna memastikan kegiatan berjalan optimal.

Strategi publikasi juga menjadi fokus penting, dimana konten podcast direncanakan akan disebarluaskan melalui berbagai platform digital dan media sosial agar dapat menjangkau audiens yang lebih luas. Kolaborasi ini diharapkan dapat terus berlanjut dalam mendukung penguatan ekosistem Kekayaan Intelektual di wilayah Riau.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, menegaskan bahwa inovasi dalam penyampaian informasi hukum sangat diperlukan agar lebih mudah dipahami masyarakat. Melalui podcast ini, diharapkan kesadaran hukum serta pemanfaatan Kekayaan Intelektual dapat semakin meningkat, khususnya di kalangan generasi muda.

Tim Komunikasi Publik dan TI
Kanwil Kemenkum Riau

#NyamanBersama #KitaMulaiCaraBaru #KemenkumRiau #RiauBedelau #KementerianHukum #LayananHukumMakinMudah #RudyHendraPakpahan

Pekanbaru – Upaya meningkatkan kualitas regulasi daerah kembali diperkuat melalui rapat pengharmonisasian Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) Kabupaten Kepulauan Meranti yang digelar secara hybrid pada Selasa (21/4/2026). Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memastikan setiap produk hukum daerah selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mampu menjawab kebutuhan tata kelola pemerintahan desa dan pelayanan publik secara optimal.

Rapat yang dilaksanakan di Ruang Rapat Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) serta melalui Zoom Meeting tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, di antaranya jajaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Biro Hukum Provinsi Riau, serta para Perancang Peraturan Perundang-undangan dari pusat dan daerah. Kehadiran lintas sektor ini memperkuat proses pembahasan baik dari sisi teknis maupun substansi regulasi.

Dalam arahannya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, menegaskan bahwa harmonisasi merupakan tahapan krusial dalam pembentukan regulasi daerah. Proses ini bertujuan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih peraturan, sekaligus memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan mampu berjalan efektif, efisien, dan selaras dengan kebijakan nasional. Ia juga menekankan pentingnya regulasi yang mampu memberikan kepastian hukum serta mendukung visi pembangunan daerah Kepulauan Meranti.

Adapun empat Ranperkada yang dibahas meliputi pedoman tata naskah dinas di lingkungan pemerintahan desa, standar harga satuan di desa, pengadaan barang/jasa pada BLUD RSUD, serta pengaturan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Keempat rancangan ini dinilai memiliki peran strategis dalam memperkuat tata kelola administrasi desa, pengelolaan keuangan, serta pelayanan publik di daerah.

Dalam proses harmonisasi, tim Perancang Peraturan Perundang-undangan memberikan berbagai masukan penting, antara lain perlunya digitalisasi tata naskah dinas melalui sistem elektronik, penyederhanaan format administrasi, penguatan standar harga satuan yang mengacu pada ketentuan nasional, hingga penyesuaian regulasi pengadaan barang/jasa BLUD dengan perkembangan kebijakan terbaru. Selain itu, pada Ranperbup terkait BPD, disarankan adanya penajaman ruang lingkup agar lebih fokus pada tata cara pengisian keanggotaan sesuai delegasi peraturan yang lebih tinggi.

Diskusi berlangsung konstruktif dan interaktif dengan berbagai masukan teknis yang bertujuan menyempurnakan substansi regulasi. Seluruh pihak sepakat bahwa diperlukan penyempurnaan lanjutan agar setiap Ranperkada yang dihasilkan benar-benar implementatif, tidak bertentangan dengan regulasi di atasnya, serta mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Secara terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan ini. Meskipun tidak mengikuti seluruh rangkaian secara langsung, keterlibatan aktif jajaran Divisi P3H mencerminkan komitmen kuat dalam mengawal proses harmonisasi regulasi daerah. Dukungan tersebut menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam mewujudkan sistem hukum yang tertib, adaptif, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Pekanbaru – Upaya memperkuat kualitas regulasi daerah kembali dilakukan melalui rapat pengharmonisasian Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Kabupaten Rokan Hulu yang digelar secara virtual pada Senin (20/4/2026). Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memastikan setiap produk hukum daerah selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Rapat yang dilaksanakan melalui Zoom Meeting tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, di antaranya Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), jajaran Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu seperti Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, perwakilan Biro Hukum Provinsi Riau, Bagian Hukum Kabupaten, serta para Perancang Peraturan Perundang-undangan dari pusat dan daerah.

Dalam arahannya, Kepala Divisi P3H menegaskan bahwa harmonisasi merupakan tahapan penting dalam pembentukan peraturan daerah guna mencegah terjadinya tumpang tindih maupun konflik norma. Proses ini juga menjadi sarana untuk menyelaraskan substansi regulasi agar mampu bekerja secara efektif, efisien, serta mendukung visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Adapun dua Ranperbup yang dibahas meliputi Rencana Strategis Perangkat Daerah serta perubahan atas Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Tahun 2026. Kedua rancangan tersebut memiliki peran strategis dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah serta pengelolaan keuangan yang lebih akuntabel dan terarah.

Dalam proses harmonisasi, tim Perancang Peraturan Perundang-undangan memberikan sejumlah masukan teknis dan yuridis, antara lain penyempurnaan judul regulasi, konsistensi terminologi, penyesuaian substansi dengan ketentuan terbaru, serta perbaikan teknik penyusunan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Selain itu, dilakukan pula pencermatan terhadap kesesuaian materi muatan dengan kebijakan nasional agar regulasi yang dihasilkan tidak menimbulkan multitafsir dalam implementasinya.

Diskusi berlangsung konstruktif dan interaktif, dengan kesepakatan bahwa kedua Ranperbup dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya setelah dilakukan perbaikan sesuai hasil harmonisasi. Hal ini mencerminkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghasilkan regulasi yang berkualitas, implementatif, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Secara terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan ini. Meskipun tidak mengikuti seluruh rangkaian secara langsung, keterlibatan aktif jajaran teknis menjadi wujud komitmen dalam mengawal proses pembentukan peraturan daerah yang harmonis dan berdaya guna. Dukungan tersebut sejalan dengan upaya berkelanjutan dalam mewujudkan sistem hukum yang tertib, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan di daerah.

Pekanbaru – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong transformasi digital di bidang hukum melalui pembahasan program inovasi PASIH DAERAH dan SI-IBU. Kegiatan ini berlangsung dalam rapat yang digelar di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah pada Selasa (21/1/2026), dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk Tim Inovasi Hukum dari Politeknik Caltex Riau.

Rapat tersebut dibuka langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi kepada Tim Politeknik Caltex Riau atas kontribusi dalam pengembangan inovasi hukum berbasis teknologi. Ia menegaskan bahwa PASIH DAERAH dan SI-IBU merupakan langkah strategis dalam menjawab tantangan perkembangan teknologi, sekaligus meningkatkan efektivitas layanan pembinaan hukum.

Menurut Kakanwil, pemanfaatan teknologi digital menjadi kunci dalam mempermudah proses analisis dan evaluasi produk hukum daerah serta pelayanan bantuan hukum. Inovasi ini diharapkan mampu memberikan kemudahan akses bagi pemerintah daerah maupun masyarakat, sehingga pelayanan hukum menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Yeni Nel Ikhwan, turut memberikan apresiasi atas inovasi yang dikembangkan. Ia menilai bahwa kehadiran PASIH DAERAH dan SI-IBU akan sangat membantu dalam meningkatkan kualitas layanan pembinaan hukum, khususnya dalam mendukung analisis regulasi daerah dan penguatan layanan bantuan hukum.

Dalam rapat tersebut, Tim Politeknik Caltex Riau juga memaparkan secara teknis terkait sistem yang dikembangkan, termasuk mekanisme penggunaan aplikasi, akun operator, serta peran pengguna dari Kantor Wilayah, pemerintah daerah, hingga organisasi bantuan hukum. Paparan ini menjadi dasar diskusi lanjutan untuk penyempurnaan sistem.

Diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai masukan konstruktif dari peserta rapat, khususnya terkait pengembangan fitur dalam aplikasi SI-IBU. Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum menekankan perlunya penyempurnaan fitur agar aplikasi dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi pengguna.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Riau menegaskan komitmennya dalam menghadirkan inovasi layanan hukum berbasis digital yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Diharapkan, PASIH DAERAH dan SI-IBU dapat menjadi solusi modern dalam mendukung tata kelola hukum yang lebih baik di daerah.

Pekanbaru – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang kebijakan melalui partisipasi dalam kegiatan Policy Talks bertema “Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan dalam Siklus Kebijakan Publik”. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat dan diikuti secara daring pada Selasa (21/4/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum Riau, Yeni Nel Ikhwan, bersama Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) turut hadir sebagai peserta. Kehadiran mereka menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antarwilayah dalam pengembangan analisis kebijakan yang berbasis data dan kebutuhan riil di lapangan.

Rangkaian kegiatan diawali dengan laporan pelaksanaan oleh Kepala Divisi P3H Sulawesi Barat, John Batara, yang menekankan pentingnya peningkatan kapasitas analis kebijakan dalam mendukung siklus kebijakan publik. Selanjutnya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, dalam sambutannya menegaskan bahwa analis kebijakan memiliki peran strategis dalam memberikan rekomendasi berbasis data guna mendukung pengambilan keputusan organisasi.

Penguatan kapasitas tersebut juga didukung oleh Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum yang menyoroti pentingnya Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) sebagai wadah kolaborasi lintas unit. Forum ini diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang lebih berkualitas, baik di tingkat pusat maupun wilayah.

Dalam sesi materi, narasumber Widhi Novianto memaparkan konsep dasar analisis kebijakan, mulai dari tahapan pra-legislasi, perumusan masalah, hingga teknik pengumpulan bukti hukum. Materi ini menjadi penting dalam upaya meminimalisir tumpang tindih regulasi serta memastikan kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran.

Selain itu, peserta juga mendapatkan pemahaman mengenai siklus kebijakan publik dan penyusunan policy brief. Penjelasan difokuskan pada bagaimana menyederhanakan hasil analisis yang kompleks menjadi dokumen ringkas yang mudah dipahami pimpinan, sehingga dapat mendukung proses pengambilan keputusan secara cepat dan tepat.

Kegiatan ini juga memperkenalkan pemanfaatan Legal Policy Hub sebagai platform digital yang mengintegrasikan data kebijakan hukum nasional. Platform ini diharapkan dapat mempermudah akses informasi bagi analis kebijakan di daerah dalam menyusun rekomendasi yang komprehensif dan berbasis data.

Diskusi yang berlangsung interaktif menunjukkan tingginya antusiasme peserta dalam membahas tantangan implementasi kebijakan berbasis bukti di lapangan. Melalui forum ini, seluruh peserta sepakat untuk terus memperkuat kolaborasi melalui Forum Komunikasi Kebijakan sebagai sarana peningkatan kualitas layanan hukum dan kebijakan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, menegaskan komitmennya dalam mendukung peningkatan kapasitas analis kebijakan di wilayah. Ia berharap kegiatan seperti ini dapat terus diikuti dan dimanfaatkan sebagai sarana pengembangan kompetensi, sehingga mampu mendorong terciptanya kebijakan hukum yang lebih efektif, terintegrasi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pekanbaru – Upaya meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) terus dimatangkan melalui Rapat Persiapan Desk Evaluasi yang dilaksanakan pada Selasa (21/4/2026) di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memastikan kesiapan seluruh jajaran menghadapi proses penilaian internal.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, memimpin langsung jalannya rapat yang dihadiri oleh para pimpinan unit kerja, sekretariat WBBM, serta seluruh kelompok kerja (Pokja). Kehadiran seluruh unsur ini mencerminkan komitmen bersama dalam mendorong keberhasilan pembangunan Zona Integritas.

Dalam arahannya, Kepala Kantor Wilayah menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi seluruh unit kerja dalam memenuhi indikator penilaian WBBM, yang mencakup enam area perubahan, mulai dari manajemen perubahan hingga peningkatan kualitas pelayanan publik. Ia menegaskan bahwa keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan administrasi, tetapi juga implementasi nyata di lapangan.

Rapat juga membahas secara rinci kesiapan data dukung yang akan disajikan dalam Desk Evaluasi. Masing-masing Pokja diminta memastikan seluruh eviden tersusun secara sistematis, relevan, serta mampu menggambarkan capaian pembangunan Zona Integritas secara komprehensif.

Seiring dengan rencana pelaksanaan penilaian internal oleh Tim Penilaian Internal pada 28 April 2026, seluruh jajaran diingatkan untuk segera melakukan finalisasi data dukung, memastikan kesesuaian antara dokumen dan kondisi riil, serta menyiapkan bahan paparan secara matang dan terstruktur.

Kegiatan berlangsung dengan penuh keseriusan dan komitmen, yang ditutup dengan tekad bersama seluruh peserta untuk bekerja optimal dan saling mendukung. Melalui langkah ini, diharapkan kesiapan Kanwil Kemenkum Riau semakin solid dalam meraih predikat WBBM serta menghadirkan pelayanan publik yang bersih, akuntabel, dan berkualitas.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, terus mendorong penguatan kekayaan intelektual daerah melalui fasilitasi pembentukan Masyarakat Peduli Indikasi Geografis (MPIG) Nanas Mahkota Siak di Kecamatan Sungai Apit. Kegiatan ini dilaksanakan oleh jajaran Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual sebagai bentuk komitmen dalam melindungi dan mengembangkan potensi unggulan daerah.

Rapat pembentukan MPIG dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, di antaranya Dinas Pertanian Kabupaten Siak, penyuluh pertanian, serta perwakilan kelompok tani Nanas Mahkota Siak. Sinergi ini menjadi langkah awal dalam membangun kelembagaan yang kuat untuk mendukung pendaftaran Indikasi Geografis.

Dalam kegiatan tersebut disampaikan bahwa Indikasi Geografis merupakan identitas penting yang mencerminkan kekhasan suatu produk berdasarkan faktor geografis. Nanas Mahkota Siak dinilai memiliki keunggulan dari segi rasa dan teknik budidaya yang berbeda, sehingga berpotensi besar untuk didaftarkan sebagai produk Indikasi Geografis.

Sebagai tindak lanjut, telah dilakukan pembentukan struktur MPIG dengan penunjukan ketua kelompok serta rencana penyusunan dokumen pendukung, seperti AD/ART, logo, hingga deskripsi produk. Selain itu, akan dilakukan uji laboratorium untuk memperkuat karakteristik produk sebagai dasar pengajuan pendaftaran.

Wilayah pengembangan Nanas Mahkota Siak yang tersebar di sejumlah desa di Kecamatan Sungai Apit menunjukkan potensi ekonomi yang besar. Dengan dukungan kelembagaan melalui MPIG, diharapkan produk ini dapat menembus pasar yang lebih luas hingga tingkat nasional dan internasional.

Melalui kegiatan ini, diharapkan proses pembentukan dan pendaftaran Indikasi Geografis dapat berjalan optimal. Upaya ini sekaligus menjadi langkah strategis dalam meningkatkan daya saing produk lokal serta kesejahteraan masyarakat petani di Kabupaten Siak.