London - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum menggelar pertemuan lanjutan dengan Departemen Hak Cipta United Kingdom Intellectual Property Office (UK IPO) di London, pada 6 Mei 2026. Pertemuan tersebut membahas adaptasi regulasi hak cipta di era digital, termasuk pengelolaan royalti, collective management organization (CMO) atau lembaga Manajemen Kolektif, hingga perkembangan regulasi kecerdasan buatan (AI).

Pertemuan ini merupakan upaya Indonesia memperkuat reformasi kebijakan hak cipta nasional melalui penyusunan National IP Roadmap 2026-2035. Selain itu, pemerintah juga tengah menyusun Revisi Undang-Undang (UU) Hak Cipta yang kini sedang di tahap finalisasi agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar menyampaikan bahwa Indonesia tengah menempatkan kekayaan intelektual sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, reformasi regulasi hak cipta harus mampu menjawab tantangan baru akibat disrupsi teknologi dan ekosistem digital.

“Kami sedang membangun National IP Roadmap 2026–2035 agar kekayaan intelektual menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi nasional. Pembaruan regulasi hak cipta juga harus lebih responsif terhadap perkembangan teknologi,” ujar Hermansyah.

Dalam kesempatan tersebut, Hermansyah juga menyampaikan perkembangan Indonesian Proposal yang diajukan di World Intellectual Property Organization. Elements Paper Indonesia telah resmi diakui sebagai dokumen sesi formal untuk WIPO Standing Committee on Copyright and Related Rights (SCCR)/48.

Hermansyah menegaskan bahwa perspektif strategis dari Inggris sangat penting dalam mendukung keberhasilan Roadmap KI, Revisi UU Hak Cipta, serta penguatan posisi Indonesia di forum internasional. Pengalaman Inggris dinilai dapat menjadi referensi penting dalam menyusun kebijakan yang lebih adaptif.

“Pandangan strategis dari Inggris sangat berharga bagi kami. Hal ini penting untuk memperkuat substansi Indonesian Proposal agar mampu menjawab tantangan eksploitasi karya di era digital,” terang Hermansyah.

Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Andry Indrady menambahkan, eksploitasi digital modern saat ini melibatkan algoritma, metadata kompleks, dan aliran data lintas batas negara. Kondisi tersebut menimbulkan celah tata kelola yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam sistem internasional.

Menurutnya, Indonesian Proposal hadir untuk memperkuat pemenuhan hak-hak yang telah diakui tanpa mengubah hukum substantif yang berlaku. Fokus utamanya adalah memastikan remunerasi yang adil dan adanya transparansi algoritmik pada platform digital.

“Tujuan kami adalah memastikan remunerasi yang adil dan adanya transparansi algoritmik pada platform digital. Dengan demikian, hak ekonomi pencipta tetap terlindungi di tengah perubahan model bisnis global,” jelasnya.

Dalam pembahasan teknis, UK IPO menjelaskan bahwa Inggris menerapkan sistem pasar bebas yang teregulasi dalam tata kelola CMO. Setiap CMO wajib merilis Laporan Transparansi Tahunan dan mendistribusikan royalti paling lambat sembilan bulan setelah akhir tahun keuangan.

Model tersebut dinilai menjadi salah satu referensi penting bagi Indonesia dalam memperkuat tata kelola royalti nasional. Sistem pengawasan independen juga dinilai mampu meningkatkan transparansi dan kepastian hukum bagi para pemangku kepentingan.

Terkait regulasi AI, Inggris mengadopsi pendekatan pro-inovasi berbasis sektor dan menghindari regulasi horizontal yang terlalu kaku seperti Undang-Undang terkait kecerdasan buatan Uni Eropa atau EU AI Act. 

Sementara itu, menanggapi Indonesian Proposal, UK IPO mengakui adanya kesenjangan tata kelola dalam eksploitasi digital modern. Khususnya, tantangan tersebut muncul pada pengelolaan metadata kompleks dan aliran data lintas batas.

Pihak Inggris menekankan pentingnya transparansi dan keadilan dalam sistem perlindungan hak cipta. Namun demikian, mereka juga mengingatkan agar tidak memaksakan satu model tunggal sehingga tetap ada ruang fleksibilitas dalam penerapannya.

Sebagai tindak lanjut, DJKI akan mempertimbangkan pendekatan pro-inovasi Inggris dalam penyusunan regulasi AI nasional. Langkah ini dilakukan agar regulasi tidak terlalu kaku namun tetap mampu melindungi industri kreatif.

Selain itu, masukan dari UK IPO akan menjadi bahan penting dalam penyusunan strategi lanjutan Indonesia untuk Sidang SCCR WIPO mendatang. Pembahasan tersebut diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam mendorong tata kelola hak cipta yang lebih adil di tingkat global.

Pekanbaru – Komitmen dalam memperkuat kualitas regulasi daerah kembali ditunjukkan melalui rangkaian konsultasi dan koordinasi pembahasan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) strategis Kabupaten Rokan Hulu yang digelar di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Kamis (7/5/2026). Pembahasan tersebut mencakup Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank Riau Kepri Syari’ah (Perseroda), PT Bank Perekonomian Rakyat Daerah Rokan Hulu (Perseroda), serta Perusahaan Umum Daerah Rokan Hulu Jaya.

Kegiatan yang berlangsung sejak pagi hingga sore hari tersebut dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Yeni Nel Ikhwan, mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan. Hadir dalam rangkaian pembahasan tersebut jajaran pimpinan dan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Rokan Hulu, Ketua dan Wakil Ketua DPRD, Sekretariat DPRD, Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, Direktur perusahaan daerah terkait, serta para Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Riau.

Pembahasan pertama difokuskan pada Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Rokan Hulu Jaya. Dalam forum tersebut, dibahas urgensi penyertaan modal sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap penguatan kapasitas usaha perusahaan daerah agar mampu meningkatkan pelayanan publik sekaligus memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tim harmonisasi menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan catatan perlunya penyempurnaan teknik penyusunan dan substansi regulasi.

Selanjutnya, konsultasi berlanjut pada pembahasan Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank Riau Kepri Syari’ah (Perseroda). Ranperda ini dinilai penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan investasi pemerintah daerah pada badan usaha milik daerah tersebut, sekaligus memperkuat kapasitas permodalan Bank Riau Kepri Syari’ah sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Diskusi berlangsung konstruktif dengan penekanan pada pentingnya regulasi yang tidak hanya memenuhi aspek legal formal, tetapi juga mampu memberikan manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat.

Pada sesi berikutnya, dibahas Ranperda tentang Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah pada PT Bank Perekonomian Rakyat Daerah Rokan Hulu (Perseroda). Forum ini menyoroti pentingnya dukungan permodalan terhadap transformasi kelembagaan bank daerah, pasca perubahan nama dan bentuk hukum dari Perusahaan Umum Daerah menjadi Perseroan Daerah. Penyertaan modal tersebut diharapkan dapat memperkuat layanan kepada masyarakat, meningkatkan daya saing perusahaan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih inklusif.

Kepala Divisi P3H dalam arahannya menekankan bahwa setiap produk hukum daerah harus disusun dengan memperhatikan asas kepastian hukum, kemanfaatan, dan keselarasan dengan regulasi yang lebih tinggi. Harmonisasi menjadi instrumen penting untuk memastikan kebijakan daerah tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga efektif dalam implementasi. Seluruh masukan teknis yang diberikan dalam forum tersebut diterima secara positif oleh jajaran DPRD dan pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu sebagai bahan penyempurnaan draft regulasi.

Secara terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, menyampaikan dukungan penuh terhadap rangkaian pembahasan strategis tersebut. Meskipun mengikuti dari tempat berbeda melalui koordinasi aktif bersama jajaran Divisi P3H, keterlibatan tersebut mencerminkan komitmen kuat Kanwil Kementerian Hukum Riau dalam mengawal pembentukan regulasi daerah yang berkualitas, harmonis, dan mampu menjadi fondasi penguatan investasi daerah. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya menghadirkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Riau.

Pekanbaru – Upaya meningkatkan kualitas kebijakan publik berbasis data terus diperkuat melalui keikutsertaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau dalam kegiatan Policy Talks Forum Komunikasi Kebijakan bertema “Analisis Kebijakan Publik dan Tata Kelola Rekomendasi: Policy Talk Penyusunan Policy Brief untuk Mendukung Pengambilan Keputusan Berbasis Data” yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan secara daring melalui Zoom Meeting, Kamis (7/5/2026).

Kegiatan tersebut diikuti oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kementerian Hukum Riau, Yeni Nel Ikhwan, bersama Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) dan jajaran sebagai bentuk komitmen dalam memperkuat kapasitas analis kebijakan di wilayah. Partisipasi ini juga menjadi bagian dari upaya mendorong lahirnya kebijakan yang lebih adaptif, terukur, dan berbasis kebutuhan masyarakat.

Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, didampingi Kepala Divisi PPPH, Anton Edward Wardhana. Dalam sambutannya, disampaikan pentingnya penyusunan rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran guna mendukung peningkatan kualitas regulasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif.

Pada sesi materi, Direktur Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara, Widhi Novianto, S.Sos., M.Si., memaparkan teknik penyusunan policy brief yang strategis sebagai alat bantu pengambilan keputusan berbasis data empiris. Ia menekankan bahwa ketajaman analisis dan kemampuan menyederhanakan data menjadi rekomendasi yang aplikatif merupakan kompetensi penting bagi analis kebijakan.

Sementara itu, akademisi Universitas Lambung Mangkurat, Dr. Lies Ariany, S.H., M.H., memberikan perspektif mengenai metodologi analisis kebijakan publik dan tantangan implementasinya di tingkat daerah. Menurutnya, integrasi hasil kajian akademik ke dalam kebijakan pemerintah memerlukan sinergi kuat antara praktisi hukum, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar relevan dengan kondisi lapangan.

Diskusi berlangsung interaktif dengan pembahasan mengenai visualisasi data dalam policy brief, strategi advokasi kebijakan, hingga pentingnya akuntabilitas dalam tata kelola rekomendasi kebijakan. Para peserta juga membahas bagaimana analis kebijakan di wilayah dapat berperan sebagai jembatan strategis dalam menyampaikan rekomendasi yang efektif kepada pemerintah pusat maupun pimpinan daerah.

Secara terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, menyampaikan dukungan penuh terhadap penguatan kapasitas analis kebijakan di lingkungan wilayah. Meskipun mengikuti dari tempat berbeda melalui keterlibatan aktif jajaran Divisi P3H dan Tim Kerja BSK, dukungan tersebut menjadi wujud komitmen Kanwil Kementerian Hukum Riau dalam mendorong terciptanya kebijakan publik yang lebih berkualitas, berbasis data, dan berdampak nyata bagi masyarakat di Bumi Lancang Kuning.

~

Rokan Hulu – Dalam rangka memperkuat fungsi pembinaan dan memastikan kepastian hukum bagi masyarakat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau melakukan pemantauan dan evaluasi layanan kenotariatan di wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Jumat (8/5).

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Rudy Hendra Pakpahan, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Febri Mujiono, beserta jajaran Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU). Agenda ini menyasar pada kepatuhan para notaris terhadap regulasi serta efektivitas pelaksanaan jabatan mereka di daerah.

Dalam kunjungannya, Tim Kanwil melakukan pemeriksaan mendalam terhadap aspek administrasi, tertib pelaporan bulanan, hingga pengelolaan protokol notaris. Kegiatan ini bertujuan untuk memetakan kendala yang dihadapi para notaris di lapangan serta memastikan layanan Administrasi Hukum Umum berjalan optimal hingga ke tingkat kabupaten.

Kepala Kantor Wilayah, Rudy Hendra Pakpahan, menegaskan bahwa pengawasan rutin merupakan kunci dalam menjaga marwah profesi notaris. Beliau memberikan atensi khusus bagi para notaris yang masih belum tertib dalam urusan administrasi. "Notaris adalah pejabat umum yang memegang amanah negara dalam memberikan kepastian hukum bagi warga. Oleh karena itu, tertib administrasi dan pelaporan bulanan bukan sekadar kewajiban formalitas, melainkan bentuk tanggung jawab profesi. Kami di Kanwil Kemenkum Riau akan terus melakukan pembinaan agar setiap notaris di Riau, khususnya di Rokan Hulu, semakin profesional dan melek teknologi dalam memanfaatkan sistem AHU Online," tegas Rudy Hendra Pakpahan.

Selain melakukan evaluasi, kunjungan ini juga menjadi wadah dialog untuk menyerap aspirasi para notaris terkait kendala teknis pelayanan. Kakanwil juga menginstruksikan adanya penguatan koordinasi antara Kantor Wilayah dengan Majelis Pengawas Daerah (MPD) agar pengawasan dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan responsif.

Melalui langkah proaktif ini, Kanwil Kemenkum Riau berkomitmen untuk terus mendorong transformasi budaya kerja yang berintegritas dan memastikan setiap layanan kenotariatan di Bumi Lancang Kuning bebas dari pelanggaran prosedur, demi melindungi kepentingan masyarakat luas.

#NyamanBersama #KitaMulaiCaraBaru

#KemenkumRiau #RiauBedelau

#KementerianHukum #LayananHukumMakinMudah #RudyHendraPakpahan

Pekanbaru – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung penguatan implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) melalui partisipasi dalam kegiatan Penutupan Training of Facilitator (TOF) Implementasi KUHP dan KUHAP Angkatan XIV dan XV Tahun 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Kamis (7/5/2026).

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan ini dengan menugaskan Kepala Divisi P3H beserta jajaran untuk mengikuti penutupan TOF sebagai bentuk partisipasi aktif Kanwil Kemenkum Riau dalam penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum pidana.

Kegiatan ini dihadiri oleh pejabat dan pimpinan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Kementerian Hukum, peserta TOF dari berbagai wilayah, serta jajaran Kanwil Kemenkum Riau. Kehadiran peserta dari berbagai unsur menunjukkan pentingnya sinergi nasional dalam mempersiapkan implementasi KUHP dan KUHAP yang baru secara efektif dan terkoordinasi.

Rangkaian acara diawali dengan laporan ketua panitia yang menyampaikan capaian pelaksanaan pelatihan, dilanjutkan dengan penyampaian pesan dan kesan dari peserta TOF. Dalam kesempatan tersebut, para peserta menilai pelatihan ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait substansi KUHP dan KUHAP baru serta tantangan implementasinya di lapangan.

Kepala BPSDM Hukum dalam sambutannya sekaligus secara resmi menutup kegiatan TOF menyampaikan bahwa pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mendalam mengenai substansi KUHP dan KUHAP baru, menyamakan persepsi antar aparat penegak hukum dan akademisi, serta memperkuat koordinasi antar lembaga dalam penerapan aturan baru.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi langkah strategis dalam memastikan implementasi KUHP dan KUHAP dapat berjalan efektif di seluruh wilayah Indonesia. Dengan adanya fasilitator yang telah dibekali pemahaman dan kompetensi yang memadai, diharapkan proses sosialisasi dan penerapan regulasi baru dapat dilakukan secara optimal.

Melalui keterlibatan dalam kegiatan ini, Kepala Kanwil Kemenkum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, menegaskan dukungannya terhadap peningkatan kompetensi aparatur hukum di daerah. Menurutnya, kesiapan sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam mewujudkan implementasi KUHP dan KUHAP yang profesional, adaptif, serta mampu memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

Pekanbaru – Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia terus dilakukan melalui keikutsertaan dalam kegiatan Pra Penilaian Kompetensi (Pra Penkom) Manajerial dan Sosial Kultural bagi Jabatan Fungsional Analis Hukum dan Penyuluh Hukum Tahun 2026 yang dilaksanakan secara virtual pada Kamis (7/5/2026). Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam mempersiapkan aparatur yang profesional dan kompeten di lingkungan Kementerian Hukum.

Kegiatan diikuti oleh jajaran Subbagian SDM Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau yang dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Bagian SDM, Nurhayati Sitorus, bertempat di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah. Dalam pelaksanaannya, disampaikan bahwa terdapat dua orang pegawai dari Kanwil Kemenkum Riau yang akan mengikuti penilaian kompetensi periode Mei 2026 untuk usulan kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum.

Materi pembekalan disampaikan oleh narasumber dari Pusat Penilaian Kompetensi BPSDM Hukum yang menjelaskan mekanisme pelaksanaan penilaian secara hybrid, baik luring maupun daring. Penilaian akan difokuskan pada aspek kompetensi manajerial seperti integritas, komunikasi, dan kerja sama, serta kompetensi sosial kultural sesuai Standar Kompetensi Jabatan.

Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman terkait kesiapan teknis pelaksanaan ujian, mulai dari jadwal pelaksanaan, penggunaan perangkat pendukung, hingga penerapan sistem pengawasan dengan dua sudut pandang kamera. Penyelenggara menekankan pentingnya menjaga integritas selama proses ujian berlangsung untuk menghindari pelanggaran disiplin.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, turut memberikan arahan kepada para peserta agar mempersiapkan diri secara maksimal, menjaga kesehatan, serta memastikan sarana dan prasarana pendukung dalam kondisi optimal guna menghindari kendala teknis saat pelaksanaan ujian.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh peserta dapat mengikuti penilaian kompetensi dengan baik dan mampu meningkatkan kapasitas profesionalisme dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Hukum.

Pekanbaru – Upaya memperkuat kualitas regulasi daerah kembali dilakukan melalui Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Kabupaten Bengkalis yang digelar di Ruang Rapat Pokja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Kamis (7/5/2026). Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memastikan setiap produk hukum daerah selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mampu menjawab kebutuhan pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Rapat pengharmonisasian dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan. Turut hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis, serta para Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Riau.

Dalam rapat tersebut, dibahas dua Ranperbup strategis, yakni Ranperbup tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis, serta Ranperbup tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pada pembahasannya, tim harmonisasi Kanwil Kemenkum Riau memberikan sejumlah catatan penting terhadap Ranperbup terkait perizinan. Kanwil menilai substansi regulasi tersebut masih memiliki kemiripan dengan peraturan sebelumnya, sehingga secara teknik penyusunan lebih tepat dilakukan melalui mekanisme perubahan dibanding pencabutan dan penggantian regulasi secara keseluruhan. Masukan tersebut disampaikan guna menjaga efektivitas, konsistensi, dan kepastian hukum dalam pembentukan regulasi daerah.

Sementara itu, terhadap Ranperbup mengenai pembebasan BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah, Kanwil Kemenkum Riau menilai regulasi ini merupakan bentuk penyesuaian terhadap ketentuan terbaru dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025. Penyesuaian tersebut mencakup besaran penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah serta perluasan ruang lingkup kebijakan guna memberikan kemudahan akses kepemilikan tanah dan bangunan bagi masyarakat.

Dalam arahannya, Kepala Divisi P3H juga menyampaikan harapan agar kedua Ranperbup yang diharmonisasikan mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, mempercepat proses perizinan investasi daerah, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah. Diskusi berlangsung konstruktif dengan berbagai masukan teknis yang diterima baik oleh pihak Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Secara terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan harmonisasi regulasi daerah tersebut. Meskipun mengikuti dari tempat berbeda melalui koordinasi aktif bersama jajaran Divisi P3H, keterlibatan tersebut menjadi bentuk komitmen Kanwil Kemenkum Riau dalam mengawal pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas, harmonis, dan mampu mendukung pembangunan serta pelayanan publik yang lebih optimal di Provinsi Riau.

Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan Konsinyasi Pembentukan Jabatan Fungsional Baru di bidang Layanan Administrasi Hukum Umum (AHU), yang digelar di The Grand Platinum Hotel Jakarta Pusat, Senin (4/5/2026). Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan sosialisasi jabatan fungsional serta pembahasan lanjutan revisi Peraturan Menteri PANRB tentang Jabatan Fungsional di bidang hukum.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, memberikan dukungan penuh terhadap keterlibatan jajaran Kanwil dalam kegiatan strategis tersebut. Dalam pelaksanaannya, Kanwil Kemenkum Riau diwakili oleh Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Dewi Sri Wahyuni, bersama Analis Hukum, Rias Sholihah, sebagai bentuk komitmen dalam mendukung penguatan tata kelola sumber daya manusia di lingkungan layanan hukum.

Kegiatan yang berlangsung sejak pagi hingga malam hari itu menjadi forum penting dalam merumuskan arah pengembangan jabatan fungsional baru di bidang AHU. Selain itu, forum ini juga menjadi wadah koordinasi nasional untuk menyelaraskan kebutuhan sumber daya manusia dengan perkembangan layanan hukum yang semakin dinamis dan berbasis kompetensi.

Rangkaian kegiatan diawali dengan laporan penyelenggaraan oleh Kepala Bagian Pengembangan Karir SDM Sekretariat Jenderal, Andik Prasetyo. Selanjutnya, Sekretaris Direktorat Jenderal AHU, Andi Yulia Hertaty, menyampaikan keynote speech yang menyoroti pentingnya penguatan jabatan fungsional dalam meningkatkan kualitas layanan publik di bidang administrasi hukum umum.

Kegiatan kemudian dibuka secara resmi oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal, Sunu Tedy Maranto. Dalam sesi materi, peserta mendapatkan pemaparan mengenai pembentukan jabatan fungsional baru di bidang layanan AHU, penyelarasan jabatan fungsional di bidang hukum, serta manajemen talenta berdasarkan Keputusan Kepala BKN Nomor 411 Tahun 2025.

Selain sesi materi, peserta juga dibagi ke dalam kelompok kerja yang didampingi langsung oleh Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kelompok kerja tersebut membahas inventarisasi lingkup tugas dan permasalahan SDM di bidang layanan AHU, penyusunan naskah urgensi pembentukan jabatan fungsional baru, hingga penyesuaian substansi rancangan regulasi terkait jabatan fungsional bidang hukum.

Melalui partisipasi aktif dalam kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Riau menegaskan komitmennya untuk terus mendukung transformasi birokrasi dan penguatan profesionalisme aparatur. Dukungan Kepala Kanwil Rudy Hendra Pakpahan terhadap pengembangan SDM di bidang hukum menjadi bagian penting dalam mewujudkan layanan administrasi hukum umum yang semakin adaptif, profesional, dan berkualitas.

Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung penguatan sumber daya manusia di bidang layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) dengan mengikuti kegiatan Konsinyasi Pembentukan Jabatan Fungsional Baru di bidang Layanan AHU. Kegiatan yang berlangsung di The Grand Platinum Hotel Jakarta Pusat pada Selasa (5/5/2026) ini juga membahas sosialisasi jabatan fungsional serta revisi lanjutan regulasi jabatan fungsional di bidang hukum.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, memberikan dukungan penuh terhadap keterlibatan jajaran Kanwil dalam forum nasional tersebut. Dalam kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Riau diwakili oleh Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Dewi Sri Wahyuni, bersama Analis Hukum, Rias Sholihah, sebagai bentuk partisipasi aktif dalam mendukung transformasi manajemen SDM di lingkungan Kementerian Hukum.

Kegiatan yang berlangsung dari pagi hingga malam hari ini menjadi bagian penting dalam merumuskan arah kebijakan pengembangan jabatan fungsional baru di bidang layanan AHU. Forum tersebut juga menjadi wadah strategis dalam menyusun sistem penataan SDM yang lebih adaptif terhadap kebutuhan pelayanan hukum modern.

Dalam pelaksanaannya, peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok kerja yang didampingi langsung oleh Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pembahasan difokuskan pada perhitungan proyeksi kebutuhan dan distribusi jabatan fungsional di bidang layanan AHU, termasuk penyusunan proses bisnis yang sesuai dengan lingkup tugas jabatan tersebut.

Selain itu, forum ini juga membahas konsep grand design dan roadmap penataan SDM Kementerian Hukum, khususnya di bidang layanan AHU. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan pengembangan kompetensi pegawai berjalan secara terarah, terukur, dan selaras dengan kebutuhan organisasi di masa depan.

Peserta kegiatan turut menyusun naskah urgensi pembentukan jabatan fungsional baru beserta rancangan Peraturan Menteri PANRB terkait jabatan fungsional di bidang layanan AHU. Tak hanya itu, dilakukan pula penyesuaian substansi rancangan regulasi jabatan fungsional di bidang hukum agar tetap relevan dengan dinamika birokrasi dan kebutuhan pelayanan publik.

Melalui partisipasi dalam kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Riau menegaskan dukungannya terhadap reformasi birokrasi dan penguatan profesionalisme aparatur. Kepala Kanwil Rudy Hendra Pakpahan menilai bahwa pembentukan jabatan fungsional baru di bidang layanan AHU menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat sekaligus memperkuat tata kelola kelembagaan yang modern dan responsif.

Pekanbaru – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung penguatan legalitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui kegiatan koordinasi layanan Perseroan Perorangan bersama Bank Indonesia Pekanbaru. Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian Riau Sharia Week 2026 ini berlangsung pada Selasa (5/5/2026).

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, memberikan dukungan penuh terhadap keterlibatan jajaran Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum dalam kegiatan tersebut. Keikutsertaan Kanwil Kemenkum Riau menjadi bentuk partisipasi aktif dalam memperluas akses layanan administrasi hukum bagi pelaku UMKM di Provinsi Riau.

Melalui koordinasi ini, Kanwil Kemenkum Riau bersama Bank Indonesia berupaya memperkuat sinergi antarinstansi guna mempercepat legalitas usaha, khususnya melalui skema Perseroan Perorangan. Langkah ini dinilai penting untuk mendorong pelaku usaha memiliki badan hukum yang sah sehingga mampu meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha.

Selain membahas layanan Perseroan Perorangan, kegiatan juga diisi dengan berbagai materi terkait regulasi sertifikasi halal, pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), hingga proses pengajuan sertifikasi halal. Materi tersebut diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha berbasis syariah dan berorientasi pada legalitas.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan mendapat antusiasme dari para pelaku usaha yang hadir. Tercatat sebanyak tiga pelaku usaha berhasil mendaftarkan Perseroan Perorangan secara langsung, sementara satu pelaku usaha masih menghadapi kendala dalam proses pembaruan akun Perseroan Perorangan.

Partisipasi Kanwil Kemenkum Riau dalam kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pelaku UMKM. Dengan legalitas usaha yang jelas, para pelaku usaha diharapkan memiliki akses yang lebih luas terhadap pembiayaan, perlindungan hukum, serta peluang pengembangan usaha di masa mendatang.

Melalui dukungan Kepala Kanwil Kemenkum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan di daerah. Kanwil Kemenkum Riau menegaskan komitmennya untuk terus hadir memberikan layanan administrasi hukum yang mudah diakses, cepat, dan berdampak langsung bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM di Provinsi Riau.

Pekanbaru – Upaya pelindungan warisan budaya daerah terus diperkuat melalui rapat pemetaan potensi Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) berupa lagu daerah yang digelar Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau secara virtual melalui Zoom Meeting, Rabu (6/5/2026). Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam mendukung pencatatan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) berupa lagu dan musik tradisional sebagai bagian dari pelindungan kekayaan intelektual daerah.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Kepala Divisi Pelayanan Hukum tersebut dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Febri Mujiono, Kepala Bidang Kekayaan Intelektual Yuliana Manulang, perwakilan dinas pendidikan dan kebudayaan dari sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Riau, Ketua Tim Pokja 1, serta jajaran Bidang Kekayaan Intelektual. Rapat ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Hukum terkait pencatatan EBT lagu dan musik tradisional pada pusat data KIK nasional.

Dalam keynote speech-nya, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Febri Mujiono, menegaskan bahwa Kekayaan Intelektual Komunal memiliki nilai strategis sebagai identitas bangsa dan bagian dari kedaulatan budaya yang harus dijaga bersama. Menurutnya, pencatatan KIK menjadi instrumen penting untuk mencegah klaim sepihak dari pihak asing sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap warisan budaya daerah.

“Pelindungan terhadap lagu daerah bukan hanya soal administrasi pencatatan, tetapi juga bentuk tanggung jawab dalam menjaga nilai luhur budaya Melayu yang menjadi identitas masyarakat Riau,” ujar Febri Mujiono. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau dalam mendukung pelestarian budaya melalui skema kekayaan intelektual.

Pada sesi pemetaan, Ketua Tim Pokja 1 memaparkan hasil inventarisasi sementara yang mencatat sekitar 90 lagu daerah dari sejumlah wilayah di Riau. Dari jumlah tersebut, Kabupaten Rokan Hulu tercatat memiliki 33 lagu, Kota Dumai 19 lagu, Indragiri Hilir 17 lagu, Bengkalis 11 lagu, dan Indragiri Hulu 10 lagu. Hasil identifikasi awal menunjukkan terdapat tujuh lagu dari Kabupaten Bengkalis dan empat lagu dari Kabupaten Rokan Hulu yang masuk kategori Kekayaan Intelektual Komunal, sementara lagu lainnya dikategorikan sebagai KI personal.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi teknis oleh Sefrika Marni terkait mekanisme pencatatan KIK dan Hak Cipta, mulai dari persyaratan dokumen hingga tahapan pengajuan pencatatan. Diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai pertanyaan dari peserta terkait proses verifikasi, klasifikasi lagu daerah, hingga strategi pelindungan budaya lokal di tengah perkembangan industri digital.

Secara terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, menyampaikan dukungan penuh terhadap kegiatan ini sebagai bagian dari komitmen penguatan pelindungan Kekayaan Intelektual di daerah. Meskipun mengikuti dari tempat berbeda melalui koordinasi aktif bersama jajaran Divisi Pelayanan Hukum dan Bidang Kekayaan Intelektual, keterlibatan tersebut menjadi wujud nyata dukungan dalam menjaga warisan budaya daerah agar tetap lestari, terlindungi, dan memiliki nilai manfaat bagi generasi mendatang.