Pekanbaru – Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia terus dilakukan melalui keikutsertaan dalam kegiatan Pra Penilaian Kompetensi (Pra Penkom) Manajerial dan Sosial Kultural bagi Jabatan Fungsional Analis Hukum dan Penyuluh Hukum Tahun 2026 yang dilaksanakan secara virtual pada Kamis (7/5/2026). Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam mempersiapkan aparatur yang profesional dan kompeten di lingkungan Kementerian Hukum.
Kegiatan diikuti oleh jajaran Subbagian SDM Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau yang dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Bagian SDM, Nurhayati Sitorus, bertempat di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah. Dalam pelaksanaannya, disampaikan bahwa terdapat dua orang pegawai dari Kanwil Kemenkum Riau yang akan mengikuti penilaian kompetensi periode Mei 2026 untuk usulan kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum.
Materi pembekalan disampaikan oleh narasumber dari Pusat Penilaian Kompetensi BPSDM Hukum yang menjelaskan mekanisme pelaksanaan penilaian secara hybrid, baik luring maupun daring. Penilaian akan difokuskan pada aspek kompetensi manajerial seperti integritas, komunikasi, dan kerja sama, serta kompetensi sosial kultural sesuai Standar Kompetensi Jabatan.
Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman terkait kesiapan teknis pelaksanaan ujian, mulai dari jadwal pelaksanaan, penggunaan perangkat pendukung, hingga penerapan sistem pengawasan dengan dua sudut pandang kamera. Penyelenggara menekankan pentingnya menjaga integritas selama proses ujian berlangsung untuk menghindari pelanggaran disiplin.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, turut memberikan arahan kepada para peserta agar mempersiapkan diri secara maksimal, menjaga kesehatan, serta memastikan sarana dan prasarana pendukung dalam kondisi optimal guna menghindari kendala teknis saat pelaksanaan ujian.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh peserta dapat mengikuti penilaian kompetensi dengan baik dan mampu meningkatkan kapasitas profesionalisme dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Hukum.
