Pekanbaru – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau menerima kunjungan audiensi dari Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Rokan Hulu dalam rangka konsultasi dan koordinasi terkait penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Rokan Hulu, Kamis (21 Maret 2025).

Kunjungan yang berlangsung di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Riau ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu, Sumiartini, dan diterima langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkum Riau, Nur Ichwan. Turut mendampingi Kakanwil, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Dina Rasmalita, serta para Perancang Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Kanwil Kemenkum Riau. 

Dalam audiensi ini, Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu menyampaikan maksud dan tujuan konsultasi, yakni untuk mendapatkan arahan mengenai perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Rokan Hulu menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) BPR Rokan Hulu. Perubahan ini dilakukan sesuai dengan amanat Permendagri No. 21 Tahun 2024. Selain itu, juga dibahas perubahan nomenklatur dari Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat Rokan Hulu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2023. 

Menanggapi hal tersebut, Kakanwil Kemenkum Riau, Nur Ichwan, menyatakan kesiapan pihaknya dalam memberikan dukungan dan pendampingan terhadap proses perumusan RANPERDA tersebut. Ia pun menginstruksikan Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum untuk memberikan petunjuk serta arahan teknis guna memastikan perumusan regulasi yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kegiatan audiensi ini berlangsung dengan tertib dan lancar, mencerminkan komitmen bersama dalam mendukung perumusan regulasi yang tepat demi penguatan sektor perbankan daerah di Kabupaten Rokan Hulu.



#KemenkumRiau #NurIchwan #KementerianHukum #layananhukummakinmudah

Pekanbaru – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Riau mengikuti secara virtual Apel Pelepasan Mudik Bersama Hari Raya Idulfitri 1446 H/2025 M yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) pada Jumat (21/3). Kegiatan yang berlangsung di Lapangan Upacara Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, ini dihadiri langsung oleh Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, serta didampingi oleh Wakil Menteri Koordinator Kemenimipas, Otto Hasibuan, Wakil Menteri Hukum, Eddy Hiariej, dan Sekretaris Jenderal Kemenimipas, Asep Kurnia, yang turut melakukan pelepasan peserta mudik bersama.

Dalam sambutannya, Menteri HAM, Natalius Pigai, menekankan bahwa program mudik bersama ini merupakan bentuk nyata kepedulian pemerintah terhadap masyarakat. "Mudik bukan hanya perjalanan pulang ke kampung halaman, tetapi juga perjalanan menuju kebahagiaan, kebersamaan, dan pemulihan sosial. Pemerintah terus berupaya memberikan fasilitas terbaik agar masyarakat dapat menikmati perjalanan dengan aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan," ujar Natalius Pigai.

Di lingkungan Kanwil Kemenkum Riau, jajaran Kanwil Kemenkum Riau mengikuti kegiatan ini bersama Kanwil Ditjen Pemasyarakatan, dan Kanwil Ditjen Imigrasi Riau. Kegiatan ini diikuti secara daring dengan penuh antusias di Aula Ismail Saleh Kanwil Kemenkum Riau. Kepala Kanwil Kemenkum Riau, Nur Ichwan, menyampaikan apresiasinya atas penyelenggaraan mudik bersama yang dikoordinasikan dengan baik oleh pemerintah. "Momentum mudik ini bukan sekadar tradisi tahunan, tetapi juga bagian dari upaya mempererat silaturahmi dan memperkuat nilai kebersamaan. Kami berharap program ini berjalan lancar, aman, dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam memastikan perjalanan yang nyaman dan tertib," ujar Nur Ichwan.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya keselamatan dalam perjalanan serta kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas. "Kami mengimbau seluruh pemudik untuk selalu mengutamakan keselamatan dalam perjalanan, mengikuti arahan petugas, serta menjaga kesehatan agar dapat merayakan Idulfitri dengan penuh kebahagiaan bersama keluarga," tambahnya.

Dengan adanya program mudik bersama ini, diharapkan semakin banyak yang dapat menikmati perjalanan mudik dengan fasilitas yang lebih terjamin, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik bagi rakyat.

Pekanbaru – Kegiatan Pelatihan Penguatan Substansi Pelayanan Hukum, Peraturan Perundang-Undangan, dan Pembinaan Hukum di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Tahun Anggaran 2025 resmi berakhir pada Jumat (21/3). Pelatihan ini telah berlangsung selama lima hari dan diikuti oleh pejabat di lingkungan Kanwil Kemenkumham Riau.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Nur Ichwan, mengikuti kegiatan ini secara daring melalui Zoom Meeting, bersama dengan Kepala Divisi Pelayanan Hukum Johan Manurung dan Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Dina Rasmalita.

Pada hari terakhir pelatihan, para peserta menerima materi dari Kepala BSK Hukum, Andry Indrady, yang menyampaikan pengantar mengenai BSK Hukum. Selain itu, narasumber JF Analis Kebijakan Ahli Madya memberikan materi terkait Penguatan Substansi BSK Hukum di Wilayah. Sebagai bagian dari penutupan pelatihan, tim Widyaiswara memberikan pengarahan terkait penyusunan Action Plan yang harus diselesaikan oleh peserta dan akan dipaparkan pada 10 April 2025.

Selama lima hari pelatihan, para peserta mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terkait aspek substansi pelayanan hukum serta pembinaan hukum di lingkungan Kanwil Kemenkumham. Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan profesionalisme para peserta dalam menjalankan tugas dan fungsinya di daerah.

Dengan berakhirnya pelatihan ini, diharapkan setiap peserta dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh dalam meningkatkan kualitas pelayanan hukum di wilayahnya masing-masing. Kegiatan ini berlangsung dengan tertib dan lancar, serta mendapat apresiasi dari para peserta.

#KemenkumRiau #NurIchwan #RiauBedelau #LayananHukumSemakinMudah

Pekanbaru – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Riau terus berkomitmen dalam mendukung pertumbuhan Usaha Mikro Kecil (UMK) di Indonesia. Salah satu upaya nyata tersebut diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Layanan AHU Lainnya yang mengangkat tema “Legalitas Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Perseroan Perorangan dan PT Social Enterprise”, yang diselenggarakan pada Jumat (21/3) di Aula Ismail Saleh Kanwil Kemenkum Riau.

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkum Riau, Nur Ichwan, dan menghadirkan narasumber dari berbagai institusi, di antaranya Ika Desy dan Agus Suyanto dari Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Riau, serta Rosydi Hamzah dari Universitas Islam Riau. Dalam sambutannya, Kakanwil Kemenkum Riau, Nur Ichwan, menegaskan pentingnya legalitas usaha bagi pelaku UMK agar dapat berkembang dan bersaing secara sehat di dunia usaha. "Pemerintah terus berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan menyediakan berbagai kemudahan bagi para pelaku usaha UMKM, termasuk perseroan perorangan dan saat ini yang menjadi program unggulan dari layanan AHU adalah social enterprise," ungkapnya.

Lebih lanjut, Nur Ichwan berharap sosialisasi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai manfaat serta prosedur pendirian perseroan perorangan dan social enterprise. "Kami berharap kegiatan ini dapat membuka wawasan dan memberikan manfaat nyata bagi para pelaku UMK, sehingga mereka dapat memanfaatkan fasilitas hukum yang tersedia untuk mengembangkan usaha mereka secara lebih profesional dan berdaya saing," ujarnya.

Setelah secara resmi dibuka oleh Kakanwil, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh narasumber dengan moderator Dwi Maya selaku penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Riau. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan semakin banyak pelaku UMK di Riau yang memanfaatkan skema perseroan perorangan dan social enterprise untuk meningkatkan skala usaha mereka, sekaligus memperkuat legalitas dan kredibilitas bisnis mereka di mata publik dan dunia usaha.

Turut hadir dalam acara ini Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan, Maizar, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Johan Manurung, Kepala Divisi PPPH, Dina Rasmalita dan perwakilan Kanwil Ditjen Imigrasi Riau, serta para peserta dan undangan lainnya.

Pekanbaru – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap sesama dengan menggelar kegiatan berbagi takjil dan bakti sosial pada Kamis (20/03/2025). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Nur Ichwan, yang didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Johan Manurung, serta Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Dina Rasmalita. Turut serta dalam kegiatan ini para pegawai dari Kanwil Kemenkum Riau.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat sekitar, kegiatan berbagi takjil dilaksanakan di depan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau. Momentum ini tidak hanya menjadi ajang untuk menebar kebaikan di bulan suci Ramadhan, tetapi juga mempererat silaturahmi dengan masyarakat. Para petugas dengan penuh antusias membagikan takjil kepada para pengguna jalan yang melintas.

Selain berbagi takjil, Kanwil Kemenkum Riau juga melaksanakan bakti sosial di Panti Asuhan Darul Ilmi. Dalam kesempatan tersebut, Kakanwil Kemenkum Riau, Nur Ichwan dan jajaran menyerahkan sejumlah bantuan berupa sembako serta kebutuhan lainnya bagi anak-anak di panti asuhan tersebut. Tidak hanya memberikan bantuan materiil, Kakanwil Nur Ichwan juga memberikan motivasi kepada anak-anak panti agar tetap semangat dalam menuntut ilmu dan meraih cita-cita mereka.

Kegiatan ini berlangsung dengan lancar dan tertib serta mendapat sambutan positif dari masyarakat dan pengurus Panti Asuhan Darul Ilmi. Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Riau berharap dapat terus menebarkan nilai-nilai kepedulian dan kebersamaan, terutama di bulan yang penuh berkah ini.

#KemenkumRiau #NurIchwan #KementerianHukum #layananhukummakinmudah