Pekanbaru – Upaya memperkuat kualitas kebijakan publik terus dilakukan melalui keikutsertaan dalam kegiatan Policy Talks Forum Komunikasi Kebijakan bertema “Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan Wilayah 2026: Analisis Tajam, Kebijakan Tepat, Dampak Nyata” yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah secara daring melalui Zoom Meeting dan live streaming YouTube, Rabu (6/5/2026). Kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat kompetensi analis kebijakan dalam menghasilkan rekomendasi yang adaptif, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Kegiatan tersebut diikuti oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum Riau, Yeni Nel Ikhwan, bersama Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kualitas analisis kebijakan di wilayah. Keikutsertaan jajaran Kanwil Kemenkum Riau juga menjadi bagian dari penguatan koordinasi antarwilayah dalam mendukung implementasi kebijakan berbasis data dan kebutuhan masyarakat.
Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Hermansyah Siregar, S.H., M.H., didampingi Kepala Divisi P3H Sulawesi Tengah, Sapiano. Dalam sambutannya, Hermansyah mengangkat semangat Nosarara Nosabatutu yang berarti “Kita Semua Bersaudara dan Bersatu” sebagai landasan kolaborasi dalam membangun kebijakan publik yang inklusif dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Pada sesi materi, Dr. Mohammad Irfan Mukti, M.Si., selaku Lektor Kepala Bidang Kebijakan Publik Universitas Tadulako, menegaskan pentingnya ketajaman analisis dalam merumuskan kebijakan yang relevan dengan dinamika sosial di daerah. Menurutnya, analis kebijakan harus mampu membaca persoalan secara komprehensif agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya normatif, tetapi juga aplikatif dan tepat sasaran.
Sementara itu, Analis Kebijakan Ahli Muda LAN Makassar, Satria Eka Tri Laksana, S.IP., M.A.P., memaparkan strategi praktis dalam mengoptimalkan siklus kebijakan di daerah. Ia menyoroti pentingnya evidence-based policy, pemanfaatan teknologi informasi, serta kemampuan analis kebijakan dalam menjembatani sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah agar implementasi kebijakan berjalan efektif.
Diskusi berlangsung interaktif dengan pembahasan berbagai tantangan implementasi kebijakan di lapangan, mulai dari harmonisasi regulasi, pengumpulan data kebijakan, hingga penguatan kapasitas intelektual aparatur. Selain itu, peserta juga mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya teknologi digital dalam mendukung proses analisis kebijakan yang cepat, responsif, dan akurat terhadap perubahan situasi di masyarakat.
Secara terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, menyampaikan dukungan penuh terhadap penguatan kapasitas analis kebijakan di lingkungan wilayah. Meskipun mengikuti dari tempat berbeda melalui keterlibatan aktif jajaran Divisi P3H dan Tim Kerja BSK, dukungan tersebut menjadi bentuk komitmen dalam mendorong lahirnya kebijakan hukum yang lebih kredibel, solutif, dan berdampak nyata bagi masyarakat di Bumi Lancang Kuning.
