Pekanbaru – Kementerian Hukum menyelenggarakan kegiatan Analisis dan Evaluasi (Anev) Kinerja B04 Tahun 2026 sebagai langkah strategis dalam memantau capaian kinerja serta mempercepat pelaksanaan program prioritas di seluruh satuan kerja. Kegiatan yang dilaksanakan pada Rabu (29/4/2026) ini membahas berbagai agenda penting, mulai dari capaian Perjanjian Kinerja, isu-isu aktual percepatan layanan, hingga tindak lanjut hasil pemeriksaan dan penguatan tata kelola organisasi.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, mengikuti kegiatan ini secara langsung melalui Zoom Meeting bersama Kepala Divisi P3H, pejabat administrator, serta pejabat fungsional sebagai bentuk komitmen dalam mendukung peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan.
Dalam kegiatan tersebut, dipaparkan capaian reformasi birokrasi yang menunjukkan tren positif dengan indeks sementara tahun 2025 mencapai 91,77, serta penekanan terhadap pentingnya pemenuhan data dukung kinerja, percepatan realisasi anggaran, dan optimalisasi capaian output.
Selain itu, Anev juga menyoroti berbagai isu strategis, seperti peningkatan kualitas layanan Pos Bantuan Hukum, penguatan indikasi geografis, pelaksanaan pemeriksaan notaris, harmonisasi peraturan daerah, hingga tindak lanjut temuan BPK dan Inspektorat Jenderal sebagai bagian dari penguatan akuntabilitas dan pengawasan internal.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh satuan kerja, termasuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, dapat semakin meningkatkan sinergi, ketepatan pelaporan kinerja, serta konsistensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berintegritas.
