Pekanbaru – Upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya perlindungan keluarga terus digalakkan melalui kegiatan sosialisasi tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perlindungan hukum keluarga yang dilaksanakan di Aula Kantor Lurah Tangkerang Labuai, Jumat (17/4/2026). Kegiatan ini menjadi langkah konkret dalam memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat, khususnya kelompok ibu-ibu PKK sebagai garda terdepan dalam lingkungan keluarga.
Sosialisasi tersebut dilaksanakan oleh jajaran Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) melalui Penyuluh Hukum Ahli Pertama. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bentuk-bentuk KDRT, hak-hak korban, serta langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga.
Materi disampaikan oleh Elva Yenti, S.H., M.H., yang mengulas secara komprehensif mengenai definisi KDRT, jenis-jenis kekerasan, hingga dasar hukum yang mengatur perlindungan terhadap korban. Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman praktis terkait mekanisme pelaporan serta upaya perlindungan hukum yang dapat diakses oleh masyarakat.
Suasana kegiatan berlangsung interaktif, ditandai dengan antusiasme peserta dalam sesi tanya jawab. Para peserta aktif menyampaikan pertanyaan serta berbagi pengalaman yang terjadi di lingkungan sekitar, sehingga diskusi menjadi lebih kontekstual dan relevan dengan kondisi nyata di masyarakat.
Kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana edukasi, tetapi juga ruang dialog yang membangun kesadaran kolektif akan pentingnya menciptakan lingkungan keluarga yang aman, harmonis, dan bebas dari kekerasan. Peran aktif masyarakat, khususnya ibu-ibu PKK, diharapkan mampu menjadi agen perubahan dalam mencegah terjadinya KDRT di lingkungan masing-masing.
Secara terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan kegiatan ini. Meskipun tidak hadir secara langsung, beliau menegaskan bahwa penyuluhan hukum kepada masyarakat merupakan bagian penting dalam membangun budaya hukum yang kuat dan berkelanjutan.
Melalui kegiatan ini, diharapkan pemahaman masyarakat terhadap perlindungan hukum keluarga semakin meningkat, sehingga mampu mendorong terciptanya kehidupan sosial yang lebih aman, adil, dan berkeadilan di tengah masyarakat.
