Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau melaksanakan kegiatan Evaluasi Sosialisasi Perseroan Perorangan pada Senin (29/12/2025) bertempat di Ruang Rapat Divisi Pelayanan Hukum. Kegiatan ini merupakan bagian dari tindak lanjut arahan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, dalam memastikan efektivitas sosialisasi dan peningkatan pemahaman pelaku UMKM terhadap kemudahan pendirian badan usaha berbadan hukum.
Evaluasi kegiatan dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Dewi Sri Wahyuni, dan diikuti oleh jajaran terkait. Pelaksanaan evaluasi ini sejalan dengan kebijakan Perseroan Perorangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksananya, yang bertujuan memberikan kemudahan, perlindungan, dan kepastian hukum bagi usaha mikro dan kecil.
Dalam arahannya, Kepala Kantor Wilayah Rudy Hendra Pakpahan menekankan pentingnya sosialisasi yang terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat. Melalui evaluasi ini, ia mendorong agar setiap kegiatan sosialisasi tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga mampu menghasilkan peningkatan nyata jumlah pendaftaran Perseroan Perorangan di daerah.
Pada forum evaluasi disampaikan bahwa secara nasional, provinsi dengan jumlah Perseroan Perorangan terbanyak pada tahun 2026 adalah Jawa Barat dengan 70.823 pendaftaran. Sementara itu, Kanwil Kemenkum Riau menargetkan penambahan 10 pendirian Perseroan Perorangan pada periode 1 September hingga 1 Desember 2025. Namun dalam realisasinya, capaian pendaftaran di Riau mencapai 386 Perseroan Perorangan, melampaui target yang telah ditetapkan.
Capaian tersebut menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan berjalan efektif. Dalam diskusi evaluasi juga dibahas peran pendamping UMKM, khususnya dalam melakukan penyaringan dan pendataan pelaku usaha di setiap kabupaten/kota agar seluruh UMKM berkesempatan mengikuti kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Kanwil Kemenkum Riau.
Sejumlah masukan turut disampaikan oleh perwakilan PIC daerah, yang menyebutkan bahwa kendala utama pelaku UMKM masih terletak pada keterbatasan pemahaman mengenai Perseroan Perorangan. Beberapa daerah, termasuk Kabupaten Indragiri Hulu, mengusulkan agar sosialisasi dilaksanakan secara langsung untuk meningkatkan efektivitas penyampaian materi.
Melalui evaluasi ini, Kepala Kantor Wilayah Rudy Hendra Pakpahan menegaskan komitmen Kanwil Kemenkum Riau untuk terus memperkuat strategi sosialisasi dan pendampingan Perseroan Perorangan. Upaya ini diharapkan dapat mendorong UMKM naik kelas, memiliki legalitas usaha yang jelas, serta berkontribusi pada penguatan ekosistem usaha yang tertib hukum dan berdaya saing di Provinsi Riau.
