Pekanbaru – Upaya memastikan capaian kinerja berjalan optimal terus dilakukan melalui Rapat Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 pada Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Kepala Divisi P3H ini menjadi momentum penting untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja sejak awal tahun.
Rapat tersebut dihadiri oleh jajaran Divisi P3H, termasuk Kepala Divisi P3H, para JFT Analis Hukum, JFT Analis Kebijakan, JFT Penyuluh Hukum, serta JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan. Kehadiran para pemangku fungsi ini mencerminkan komitmen bersama dalam mengawal pelaksanaan tugas dan fungsi secara terintegrasi dan akuntabel.
Dalam pemaparannya, disampaikan capaian kinerja pada bidang peraturan perundang-undangan, khususnya terkait pelaksanaan pengharmonisasian rancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Selain itu, Divisi P3H juga telah melakukan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah selama periode Januari hingga Februari 2026 sebagai bagian dari dukungan terhadap pembentukan regulasi yang berkualitas.
Pada bidang pembinaan hukum, berbagai capaian turut dipaparkan, antara lain pelaksanaan analisis dan evaluasi peraturan daerah, pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), layanan bantuan hukum, penyuluhan hukum, hingga pembinaan Pos Bantuan Hukum di wilayah. Hal ini menunjukkan peran aktif Divisi P3H dalam memperkuat kesadaran hukum dan akses keadilan di masyarakat.
Selain itu, rapat juga mengulas capaian kinerja Badan Strategi Kebijakan, termasuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi SPKP dan SPAK, kegiatan Forum Konsultasi Kinerja (FKK), serta Analisis dan Evaluasi Kebijakan (AIEK). Dari sisi anggaran, disampaikan realisasi penyerapan hingga bulan Maret 2026 beserta rencana penyerapan pada Triwulan I guna memastikan penggunaan anggaran berjalan efektif dan tepat sasaran.
Dalam pembahasan rencana aksi Triwulan I, turut diidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi serta langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan sebagai tindak lanjut. Secara umum, capaian kinerja Divisi P3H menunjukkan progres yang baik, meskipun masih diperlukan peningkatan koordinasi internal dan percepatan pelaksanaan kegiatan agar target kinerja dapat tercapai secara optimal.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, memberikan perhatian dan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan ini. Meskipun tidak terlibat langsung dalam rapat, beliau tetap mengikuti perkembangan dan mendorong jajaran untuk terus meningkatkan kualitas kinerja serta memperkuat sinergi internal sebagai bagian dari komitmen mewujudkan pelayanan hukum yang profesional, akuntabel, dan berdampak bagi masyarakat.
