Jakarta – Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun Kementerian Hukum Tahun 2025 memasuki hari kedua pada Selasa (16/12) di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta. Agenda utama hari ini adalah Evaluasi Kinerja Kantor Wilayah melalui sesi wawancara (komunikasi kinerja) serta mendengarkan arahan dari pimpinan unit utama non-eselon dan narasumber eksternal.
Kegiatan hari kedua diawali dengan arahan dari Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum, dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum (BPSDM Hukum). Arahan ini berfokus pada strategi pengembangan kapasitas SDM, kebijakan hukum strategis, dan sinkronisasi produk hukum di daerah.
Selanjutnya, Kakanwil Rudy Hendra Pakpahan, bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Febri Mujiono, Kepala Divisi P3H, Yeni Nel Ikhwan, Kabag TU dan Umum, Dean Satria menyampaikan paparan evaluasi dan capaian kinerja Kemenkum Riau dalam sesi wawancara yang berlangsung ballroom tulip Hotel Grand Mercure Jakarta. Wawancara kinerja ini bertujuan menilai kelengkapan dan akuntabilitas bahan paparan Capaian Kinerja Kanwil yang telah disusun.
Kegiatan pada hari kedua ini juga diperkaya dengan pandangan strategis dari narasumber eksternal, yaitu perwakilan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RB), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Arahan dari KEMENPAN RB dan BAPPENAS fokus pada keselarasan program Kemenkum dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Reformasi Birokrasi, sementara BPKP memberikan penekanan pada aspek akuntabilitas dan efisiensi anggaran.
Kakanwil Kemenkum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, menyatakan optimisme atas kinerja yang telah dipaparkan: "Kami telah memaparkan capaian kinerja Kemenkum Riau secara transparan dan terperinci, didukung data yang valid dan terukur—mulai dari penyerapan anggaran, keberhasilan dalam pembentukan Posbankum dan Koperasi Merah Putih di Riau hingga keberhasilan dalam penguatan Sentra KI dan pendampingan Indeks Reformasi Hukum daerah. Proses wawancara kinerja ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap program di Riau selaras dengan visi nasional dan efektif dalam memberikan 'Layanan Hukum Makin Mudah' kepada masyarakat. Kami siap menjalankan rekomendasi yang muncul dari evaluasi ini demi peningkatan kinerja di tahun 2026," tegas Rudy Hendra Pakpahan setelah menyelesaikan sesi wawancara kinerjanya.
Rangkaian acara ditutup dengan lanjutan pembahasan komisi dalam merumuskan rekomendasi strategis sebagai refleksi akhir tahun. Dimana para pimti pratama dibagi kedalam beberapa komisi yakni, Kepala Kantor Wilayah, Rudy Hendra Pakpahan, menjadi anggota Komisi 2 yang secara spesifik membahas isu-isu Administrasi Hukum Umum (AHU), Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Febri Mujiono, bergabung di Komisi 3, membahas sektor Kekayaan Intelektual (KI), Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Yeni Nel Ikhwan, terlibat dalam Komisi 4 yang mengupas Peraturan Perundang-undangan, dan Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Dean Satria, menjadi anggota Komisi 1, membahas Dukungan Manajemen dan anggaran. Pembahasan komisi ini merupakan sesi krusial di mana para pimpinan Kanwil berinteraksi langsung dengan pimpinan unit utama terkait untuk mengidentifikasi tantangan, berbagi praktik terbaik (best practice), dan menyusun langkah strategis perbaikan kinerja.
#SetahunBerdampak
#KemenkumRiau
#LayananHukumMakinMudah
#RudyHendraPakpahan
#SetahunBerdampak
#KemenkumRiau
#RiauBedelau
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#RudyHendraPakpahan
