Depok — Memasuki hari kedua pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Hukum RI Tahun 2025, seluruh peserta Rakor, termasuk jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, mulai terlibat aktif dalam diskusi komisi yang terbagi ke dalam tiga bidang pembahasan utama.
Agenda utama Rakor hari ini, Rabu (30/07/2025), adalah penyusunan dan pembahasan rencana aksi percepatan pelaksanaan kinerja untuk semester kedua tahun 2025. Seluruh peserta Rakor dikelompokkan ke dalam tiga komisi utama, yaitu:
• Komisi I (A dan B): Pembahasan Dukungan Manajemen yakni Perencanaan, Barang Milik Negara (BMN), dan Keuangan serta Sumber Daya Manusia (SDM), Hukum dan Kerja Sama (Hukerma), Umum, dan Pusdatin
• Komisi 2 (A dan B): Pembahasan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum
• Komisi 3 (A dan B): Pembahasan Pelayanan Hukum (Administrasi Hukum Umum dan Kekayaan Intelektual)
Dari jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Kepala Kantor Wilayah, Rudy Hendra Pakpahan, tergabung dalam Komisi 1A yang membahas isu-isu strategis seputar perencanaan, keuangan, serta pengelolaan BMN.
Sementara itu, Kabag Tata Usaha dan Umum, Dean Satria, berperan aktif dalam Komisi 1B yang membahas aspek SDM, hukum dan kerja sama, serta pelayanan umum dan digitalisasi data. Di sisi lain, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Yeni Nel Ikhwan, bergabung dalam Komisi 2A yang secara khusus mendalami strategi optimalisasi pembentukan produk hukum. Begitu juga dengan Febri Mujiono selaku Kadiv Pelayanan Hukum Kemenkum Riau turut hadir dalam kegiatan ini.
Kakanwil Kemenkum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, dalam diskusi komisi menyampaikan pentingnya percepatan pada aspek dukungan manajemen, karena menjadi fondasi dari seluruh penyelenggaraan layanan Kemenkum RI di daerah. “Arah kebijakan pusat sudah jelas, maka langkah kita di daerah harus lebih taktis dan terukur. Penguatan tata kelola anggaran, SDM, dan BMN adalah pondasi untuk memastikan pelayanan hukum berjalan maksimal bagi masyarakat,” ujar Rudy.
Melalui kegiatan ini, diharapkan hasil konkret berupa rencana aksi percepatan semester kedua dapat segera dituangkan dalam laporan dan rekomendasi akhir Rakor.
