Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, mengikuti kegiatan Rapat Analisa dan Evaluasi (Anev) Kinerja Kementerian Hukum B02 Tahun 2026 yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting pada Senin (09/03/2026). Kegiatan ini diikuti oleh seluruh jajaran pimpinan unit utama dan kantor wilayah di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia.
Dalam kegiatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau didampingi oleh jajaran Kepala Divisi serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum. Kehadiran jajaran pimpinan Kantor Wilayah ini merupakan bentuk komitmen dalam mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja serta pelaksanaan program kerja di lingkungan Kementerian Hukum.
Rapat Analisa dan Evaluasi ini dipimpin secara langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dengan tujuan untuk melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja dan capaian kinerja pada periode B02 Tahun 2026. Kegiatan ini juga menjadi forum strategis dalam menyampaikan berbagai arahan kebijakan guna memastikan pelaksanaan program kementerian berjalan secara efektif dan akuntabel.
Dalam rapat tersebut disampaikan sejumlah capaian kinerja Kementerian Hukum pada awal Tahun 2026, di antaranya terkait peningkatan Indeks Perencanaan Pembangunan serta Nilai Perencanaan Anggaran yang menunjukkan tren positif dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Capaian ini menjadi indikator penting dalam mendukung peningkatan kualitas perencanaan serta pelaksanaan program kerja kementerian ke depan.
Selain itu, rapat juga membahas berbagai aspek penguatan tata kelola pemerintahan, antara lain implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian Hukum.
Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan beberapa hal yang menjadi perhatian bagi seluruh satuan kerja, di antaranya penajaman fokus target dan alokasi anggaran Tahun 2026, peningkatan efisiensi penggunaan anggaran, serta optimalisasi pelaksanaan program prioritas yang memberikan dampak langsung terhadap pelayanan publik.
Selain itu, perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi, penguatan manajemen organisasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi bagian penting dalam pembahasan rapat. Hal ini dilakukan guna memastikan seluruh unit kerja mampu mendukung pencapaian target kinerja kementerian secara optimal dan berkelanjutan.
Melalui kegiatan Analisa dan Evaluasi ini diharapkan seluruh unit kerja, termasuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, dapat semakin meningkatkan koordinasi, akuntabilitas, serta efektivitas pelaksanaan program kerja sehingga capaian kinerja organisasi dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
