Pekanbaru – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau melaksanakan Sosialisasi Implementasi Verifikasi Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership/BO) pada Rabu (17/9/2025) bertempat di Ruang Rapat Divisi Pelayanan Hukum. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Febri Mujiono, yang mewakili Kepala Kantor Wilayah, serta didampingi Kepala Bidang Pelayanan AHU, Dewi Sri Wahyuni.
Sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman badan usaha dan masyarakat mengenai kewajiban pelaporan dan verifikasi BO, sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 serta peraturan pelaksanaannya. Dalam paparannya, Direktur Badan Usaha, Andi Taletting Langi, menegaskan bahwa Kementerian Hukum akan menerapkan mekanisme verifikasi untuk memastikan identitas pemilik manfaat dari suatu korporasi sebelum tahun 2025. Notaris akan dilibatkan dalam proses penyampaian data kepemilikan manfaat, termasuk verifikasi keanggotaan dasar, struktur kepengurusan, dan kepemilikan perseroan.
Lebih lanjut, dijelaskan bahwa dokumen perseroan tidak akan diterbitkan sebelum mendapat persetujuan dari Ditjen AHU pusat. Kanwil akan berperan aktif membantu proses verifikasi data di wilayah masing-masing, serta melakukan pemantauan perkembangan data badan usaha dan pemilik manfaat. Mulai 1 Juli 2025, aplikasi Pemilik Manfaat ditargetkan beroperasi optimal sehingga dapat meningkatkan transparansi kepemilikan korporasi dan mengidentifikasi pihak-pihak yang terindikasi melakukan tindak pidana, khususnya pencucian uang dan kejahatan terorganisir lainnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan implementasi verifikasi BO dapat menjadi instrumen penting dalam mencegah tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan penyalahgunaan korporasi. Selain itu, kebijakan ini diharapkan mendorong terciptanya iklim investasi yang sehat, tata kelola perusahaan yang transparan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap dunia usaha.
\
