Pekanbaru – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau menunjukkan komitmennya dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah melalui partisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) RKPD Provinsi Riau Tahun 2027. Kegiatan strategis ini digelar di Balai Serindit, Selasa (28/4/2026), dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dari tingkat pusat hingga daerah.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut melalui perwakilan Penyuluh Hukum. Partisipasi ini menjadi bentuk dukungan aktif Kanwil Kemenkum Riau dalam menyelaraskan kebijakan hukum dengan arah pembangunan daerah, sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor.
Musrenbang dibuka dengan laporan dari Kepala Bappeda Provinsi Riau, Purnama Irwansyah, yang memaparkan capaian pembangunan daerah. Kegiatan kemudian secara resmi dibuka oleh Plt. Gubernur Riau, S.F. Haryanto, yang menegaskan pentingnya kolaborasi semua pihak dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.
Dalam pemaparannya, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menyampaikan sejumlah indikator penting, di antaranya pertumbuhan ekonomi Riau tahun 2025 sebesar 4,79 persen serta peningkatan indeks pembangunan manusia yang terus menunjukkan tren positif. Ia juga menegaskan visi pembangunan Riau “Riau Bedelau” dengan tema pembangunan tahun 2027, yakni pemantapan pembangunan untuk penguatan daya saing dan ekonomi inklusif.
Lebih lanjut, terdapat lima prioritas pembangunan yang menjadi fokus, yaitu pengembangan kapasitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi inklusif, pembangunan infrastruktur, pelestarian lingkungan hidup berkelanjutan, serta peningkatan tata kelola pemerintahan. Hal ini menjadi dasar penting dalam menyusun kebijakan pembangunan yang terarah dan berdampak luas.
Penguatan arah kebijakan juga disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Akmal Malik, yang menekankan pentingnya sinkronisasi antara perencanaan pusat dan daerah. Sementara itu, perwakilan Bappenas turut menggarisbawahi dukungan pemerintah pusat dalam mendorong penguatan ekonomi yang produktif dan inklusif di Provinsi Riau.
Kegiatan dilanjutkan dengan paparan Ketua DPRD Provinsi Riau terkait isu strategis pembangunan daerah, serta sesi diskusi interaktif yang melibatkan seluruh peserta. Forum ini menjadi wadah penting dalam menyerap aspirasi serta memperkuat koordinasi lintas sektor dalam perencanaan pembangunan.
Melalui keterlibatan ini, Kepala Kanwil Kemenkum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kebijakan pembangunan daerah, khususnya dalam aspek hukum dan regulasi. Meskipun diwakili, keikutsertaan Kanwil Kemenkum Riau mencerminkan peran aktif dalam memastikan bahwa setiap arah pembangunan berjalan selaras dengan kerangka hukum yang kuat dan berkelanjutan.
