Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau turut berpartisipasi dalam Peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan dan Pembukaan Kegiatan Pelatihan Paralegal se-Provinsi Sulawesi Tengah yang digelar secara nasional melalui Zoom pada Rabu (4/2/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi Asta Cita Presiden dalam memperkuat akses keadilan dan pemberdayaan hukum masyarakat hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, bersama Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum serta Tim Kerja Pembinaan Hukum, mengikuti kegiatan tersebut secara virtual. Keikutsertaan ini menjadi bentuk dukungan dan komitmen Kanwil Kemenkum Riau dalam menyukseskan program nasional penguatan layanan bantuan hukum berbasis masyarakat.
Rangkaian acara diawali dengan laporan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah yang menegaskan bahwa pembentukan Posbankum dan pelatihan paralegal merupakan langkah konkret pemerintah dalam mewujudkan pemerataan akses informasi dan layanan hukum. Program ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan hukum masyarakat akar rumput secara cepat dan tepat.
Gubernur Sulawesi Tengah dalam sambutannya menekankan bahwa Posbankum Desa/Kelurahan menjadi wadah strategis bagi masyarakat untuk memperoleh bantuan hukum secara langsung di lingkungannya. Kehadiran Posbankum dinilai akan memperluas jangkauan layanan hukum, khususnya bagi masyarakat di wilayah pedesaan dan daerah terpencil.
Dukungan lintas sektor juga disampaikan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang menyoroti peran Posbankum dan paralegal desa dalam pencegahan narkotika serta penyelesaian persoalan hukum masyarakat secara nonlitigasi. Sinergi ini memperkuat posisi Posbankum sebagai instrumen strategis dalam pembangunan hukum nasional.
Puncak kegiatan ditandai dengan peresmian Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan se-Provinsi Sulawesi Tengah oleh Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, sekaligus penyerahan penghargaan dan penandatanganan kerja sama dengan pemerintah daerah. Menteri Hukum menegaskan bahwa Posbankum bukan sekadar formalitas, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan akses keadilan yang merata dan efisien.
Melalui partisipasi aktif, meskipun secara daring, Kepala Kanwil Kemenkum Riau Rudy Hendra Pakpahan menegaskan dukungan penuh terhadap penguatan Posbankum dan pelatihan paralegal sebagai fondasi layanan hukum yang inklusif. Kegiatan ini diharapkan menjadi inspirasi dan penguat komitmen seluruh daerah dalam menghadirkan keadilan yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
