Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau menyelenggarakan Rapat Kinerja Kekayaan Intelektual Tahun 2026 pada Rabu (14/1/2026) bertempat di Ruang Rapat Divisi Pelayanan Hukum. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai langkah evaluasi sekaligus penguatan tata kelola kinerja pelayanan Kekayaan Intelektual (KI) di lingkungan Kanwil Kemenkum Riau.
Rapat dipimpin oleh Yuliana Manullang, selaku Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Riau, dan diikuti oleh jajaran Bidang Kekayaan Intelektual serta peserta magang dari Kementerian Ketenagakerjaan. Kegiatan berlangsung secara tertib dan lancar dengan fokus pada evaluasi capaian kinerja serta identifikasi tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan layanan KI.
Dalam rapat tersebut disampaikan beberapa isu strategis, di antaranya Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang belum sepenuhnya memadai karena belum mencakup seluruh layanan serta keterbatasan ketersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP). Selain itu, penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Perjanjian Kinerja dinilai masih perlu penyempurnaan agar memenuhi kriteria yang ditetapkan.
Aspek manajemen risiko juga menjadi perhatian, khususnya terkait penyelenggaraan dokumen dan pelaksanaan mitigasi risiko yang belum berjalan secara optimal. Kondisi ini berdampak pada efektivitas kinerja, yang ditunjukkan dengan adanya deviasi negatif antara capaian permohonan Kekayaan Intelektual dengan realisasi anggaran yang telah relatif tinggi.
Sebagai langkah perbaikan, rapat merumuskan beberapa upaya penguatan, antara lain penyusunan SOP yang belum tersedia, pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala, serta pengusulan pelatihan manajemen risiko bagi pegawai. Selain itu, diperlukan koordinasi lebih intensif dengan Unit Utama guna penyesuaian target kinerja yang lebih realistis serta penguatan pengendalian internal agar pelaksanaan program berjalan tepat sasaran.
Melalui kegiatan ini, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau Rudy Hendra Pakpahan memberikan dukungan penuh terhadap upaya pembenahan dan peningkatan kinerja pelayanan Kekayaan Intelektual. Diharapkan hasil rapat ini dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan strategis dalam mewujudkan layanan KI yang akuntabel, efektif, dan berorientasi pada kualitas pelayanan publik di Provinsi Riau.
