Pekanbaru – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau melalui Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Dewi Sri Wahyuni, menghadiri Rapat Koordinasi Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PP TPPO) Provinsi Riau yang diselenggarakan pada Selasa (14/10/2025) di Hotel Furaya Pekanbaru.
Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrizal, yang menegaskan bahwa TPPO merupakan bentuk kejahatan kemanusiaan yang kompleks dan melibatkan berbagai sektor. Ia menyampaikan bahwa perkembangan teknologi dan kondisi sosial ekonomi masyarakat telah mendorong munculnya berbagai modus baru perdagangan orang. Posisi geografis Riau yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura juga menjadikannya wilayah yang rawan terhadap tindak kejahatan tersebut.
Dalam arahannya, Sekda Riau menekankan pentingnya sinergi antarinstansi dalam Gugus Tugas PP TPPO untuk memperkuat upaya pencegahan, penanganan korban, serta penegakan hukum terhadap pelaku.
Sementara itu, Kasubdit IV menyampaikan bahwa fokus penyelidikan TPPO meliputi seluruh rantai kejahatan, mulai dari perekrutan hingga penerimaan korban. Sasaran utama penegakan hukum mencakup perekrut, penyalur tenaga kerja ilegal, oknum aparat pembuat dokumen palsu, hingga perusahaan dan biro jasa tanpa izin resmi.
Dari sisi pengawasan pekerja migran, BP3MI Riau melaporkan telah mencegah keberangkatan 5.063 calon PMI non-prosedural serta memulangkan 2.102 PMI bermasalah dari luar negeri. Disebutkan pula bahwa rekrutmen ilegal dan penempatan non-prosedural menjadi pintu utama terjadinya TPPO, dengan jalur lintas ilegal pekerja migran umumnya melewati Batam, Dumai, Bengkalis, dan Karimun menuju Malaysia, Singapura, Timur Tengah, serta negara-negara Asia lainnya.
Melalui rapat koordinasi ini, Gugus Tugas PP TPPO Provinsi Riau berkomitmen memperkuat koordinasi, sinkronisasi kebijakan, dan efektivitas pelaksanaan program pencegahan kekerasan terhadap perempuan serta perdagangan orang.
Kehadiran perwakilan Kanwil Kemenkum Riau dalam kegiatan ini menjadi bentuk dukungan aktif terhadap upaya pemerintah daerah dalam memperkuat koordinasi lintas sektor guna mewujudkan perlindungan hukum yang lebih optimal bagi masyarakat Riau.
