Pekanbaru – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Nur Ichwan, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Dina Rasmalita didampingi Kepala Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah (FPPHD) Efa Susanti, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau pada Rabu (16/01/2025). Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat DPRD Provinsi Riau yang dimulai pukul 10.00 WIB hingga selesai.
Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, H. Ahmad Tarmizi, Lc., M.A., dan dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Ir. M. Taufiq Oesman Hamid, M.T., Danrem 031/Wirabima, perwakilan Kajati Riau, perwakilan Danlanud Rusmin Nurjadin, para kepala OPD Pemerintah Provinsi Riau, serta sejumlah anggota DPRD.
Adapun Pembahasan dari Rapat Paripurna yaitu: 1). Penyampaian Jawaban Gubernur atas pandangan umum Fraksi terhadap Ranperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sekaligus Pembentukan Pansus. Disampaikan oleh PJ.Sekda Provinsi Riau, Ir.M.Taufiq Oesman Hamid, MT. ; 2). Penyampaian jawaban Fraksi atas pendapat Kepala Daerah terhadap Ranperda Penyelenggaraan Perhubungan sekaligus pembentukan Pansus oleh Pimpinan Sidang. ; 3). Pembentukan Panitia Khusus Ranperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Ranperda Penyelenggaraan Perhubungan. ; 4). Pengumuman Keputusan KPU Provinsi Riau tentang Penetapan Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Provinsi Riau (Gubernur: Abdul Wahid & Wakil Gubernur: SF Hariyanto).
Kehadiran Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Dina Rasmalita dalam rapat ini menunjukkan dukungan terhadap agenda legislasi di Provinsi Riau. Kanwil Kemenkum Riau akan terus bersinergi dengan Pemerintah Daerah dan DPRD dalam mewujudkan kebijakan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti penyandang disabilitas.
