Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau turut berpartisipasi dalam Diskusi Interaktif Ekosistem Usaha dan Bimbingan Teknis Layanan Perseroan Perorangan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Rabu, 4 Maret 2026 di Hotel Gran Melia Jakarta. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari 33 Kantor Wilayah Kementerian Hukum di seluruh Indonesia.
Acara ini digelar dalam rangka percepatan pendaftaran Perseroan Perorangan (PP) sebagai bagian dari program prioritas Ditjen AHU tahun 2026. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Widodo, menyampaikan target nasional sebanyak 80.000 pendaftaran PP, dengan target awal 8.000 pendaftaran pada April 2026. Program ini diharapkan mendorong formalitas usaha mikro dan kecil untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Salah satu fokus utama kegiatan adalah transformasi digital layanan melalui pengembangan aplikasi AHU Link yang direncanakan diluncurkan secara resmi pada tahun 2026. Aplikasi ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan integrasi layanan administrasi hukum umum di seluruh Indonesia.
Dalam sesi diskusi interaktif, para narasumber dari Kementerian Sosial, Kementerian Koperasi dan UKM, Direktorat Jenderal Pajak, dan Bank BNI menyampaikan berbagai materi terkait penguatan ekosistem usaha nasional. Materi mencakup integrasi data sosial ekonomi untuk meningkatkan ketepatan program bantuan sosial, kebijakan perpajakan UMKM dengan PPh final 0,5%, serta dukungan perbankan berupa pembukaan rekening usaha dan akses pembiayaan bagi pelaku usaha yang telah memiliki legalitas Perseroan Perorangan.
Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi Kanwil Kemenkum Riau untuk memperkuat peran aktif dalam sosialisasi dan pendampingan pendaftaran PP di wilayah Provinsi Riau. Melalui koordinasi ini, diharapkan ekosistem usaha di Riau semakin kuat, terintegrasi, dan berkelanjutan, serta mendukung pencapaian target nasional 2026.
Atensi strategis dari kegiatan ini menekankan pentingnya sinergi antara Ditjen AHU, kementerian/lembaga lain, dan sektor perbankan untuk memperkuat ekosistem usaha nasional. Penerapan aplikasi AHU Link akan memperkuat peran Kantor Wilayah sebagai ujung tombak layanan hukum di daerah, sekaligus meningkatkan responsivitas terhadap kebutuhan pelaku usaha mikro dan kecil.
Dengan partisipasi aktif dalam kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Riau kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung percepatan layanan Perseroan Perorangan dan transformasi digital administrasi hukum umum di Indonesia, sekaligus menjadi penggerak utama dalam mendorong formalitas dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha di Provinsi Riau.
