Pekanbaru – D
alam rangka persiapan Evaluasi dan Pemantauan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025, Kementerian Hukum menyelenggarakan Forum Grup Discussion (FGD) secara daring pada Kamis (6/3).
Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Sekretaris Unit Eselon I, Kepala Kantor Wilayah, serta Kepala Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum. Materi yang dibahas dalam FGD ini berfokus pada teknis tata cara pelaksanaan evaluasi dan pemantauan pembangunan ZI di lingkungan Kementerian Hukum, dengan tujuan meningkatkan efektivitas penerapan reformasi birokrasi di setiap satuan kerja. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Riau, Nur Ichwan, turut serta dalam kegiatan ini bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Johan Manurung, serta Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Dina Rasmalita. Mereka didampingi oleh jajaran tim kerja WBBM Kanwil Kemenkum Riau Tahun 2025 dan mengikuti kegiatan ini secara daring dari Aula Ismail Saleh, Kanwil Kemenkum Riau.
Melalui FGD ini, diharapkan satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum semakin siap dalam menjalankan evaluasi dan pemantauan pembangunan ZI secara sistematis dan terstruktur, guna mencapai predikat WBK dan WBBM yang menjadi target utama reformasi birokrasi tahun 2025. Dalam kesempatan ini, Kepala Kanwil Kemenkum Riau, Nur Ichwan, menegaskan komitmennya dalam mewujudkan pembangunan Zona Integritas. "Kanwil Kemenkum Riau berkomitmen penuh dalam pembangunan Zona Integritas sebagai wujud nyata reformasi birokrasi. Kami akan terus meningkatkan kualitas pelayanan serta transparansi dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan guna mencapai predikat WBBM," ujar Nur Ichwan.
