Pekanbaru – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau berpartisipasi dalam Diskusi Strategi Kebijakan yang diselenggarakan oleh Kanwil Kementerian Hukum Jawa Barat secara virtual pada Rabu (10/9/2025). Kegiatan ini mengangkat tema “Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Royalti Lagu dan Musik sebagai Upaya Kantor Wilayah Menguatkan Tata Kelola dan Memberdayakan Pelaku Ekonomi Kreatif”.
Turut hadir mewakili Kanwil Kemenkum Riau, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Analis Kebijakan, serta Tim Pelaksana BSK. Diskusi ini berfokus pada implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Royalti Lagu dan/atau Musik.
Dalam pembahasan, isu utama yang diangkat adalah perlunya akuntabilitas dan transparansi dalam distribusi royalti kepada pencipta, pemegang hak terkait, serta pelaku industri. Distribusi royalti dinilai harus dikelola dengan sistem yang jelas, dapat diaudit, serta dilaporkan secara berkala agar tidak menimbulkan potensi penyalahgunaan dan meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.
Selain itu, diskusi juga menyoroti pentingnya memperkuat peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai wadah koordinasi dan pengawasan terhadap LMK yang ada. LMKN diharapkan mampu menyusun regulasi internal, standar distribusi, serta mekanisme pengawasan yang konsisten, disertai dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data penggunaan karya.
Melalui forum ini, semakin ditekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan terhadap implementasi Permenkumham Nomor 9 Tahun 2022. Hal ini bertujuan untuk memperkuat peran Kantor Wilayah dalam menjalankan fungsi pengawasan dan fasilitasi di bidang kekayaan intelektual, sekaligus mendukung tata kelola royalti yang lebih adil, transparan, dan berdaya guna bagi pelaku ekonomi kreatif.
Kegiatan berjalan tertib dan lancar serta menjadi momentum penguatan koordinasi antar-Kantor Wilayah dengan unit utama di pusat, agar masukan dari daerah dapat diakomodasi dalam penyempurnaan kebijakan nasional.
