PEKANBARU — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau melalui Divisi Pelayanan Hukum mengikuti kegiatan Sosialisasi Surat Edaran terkait Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Notaris (Simpalnot) yang digelar oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Senin (1/9/2025).
Dalam kesempatan ini, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, diwakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Febri Mujiono, didampingi oleh Kepala Bidang Pelayanan AHU, Dewi Sri Wahyuni, serta Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual.
Simpalnot hadir sebagai salah satu inovasi Ditjen AHU dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan publik melalui pemanfaatan teknologi digital. Aplikasi ini memiliki sejumlah fitur penting, di antaranya manajemen permohonan konduite, permohonan cuti, hingga pelaporan notaris. Dengan sistem ini, Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Pusat (MPP) dapat melakukan pengawasan terhadap notaris secara lebih efektif dan terintegrasi.
Kegiatan sosialisasi menekankan pentingnya peran aktif MPD, MPW, dan MPP untuk menyampaikan informasi serta melakukan sosialisasi lanjutan kepada para notaris di wilayah masing-masing. Hal ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola jabatan notaris agar semakin transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan hadirnya Simpalnot, diharapkan pengawasan dan pelayanan terkait notaris di seluruh wilayah, termasuk Riau, dapat berjalan lebih cepat, akurat, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan hukum bagi masyarakat.
