Pekanbaru – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, melalui Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Febri Mujiono, mengikuti Uji Publik Rancangan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenpanRB) tentang Jabatan Fungsional di Bidang Hukum yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Senin (3/11/2025), bertempat di Ruang Rapat Divisi Pelayanan Hukum.
Kegiatan yang digelar oleh Kementerian Hukum RI ini dihadiri oleh para Jabatan Fungsional (JF) Analis Kekayaan Intelektual, Pemeriksa Merek, Pemeriksa Paten, Pemeriksa Desain Industri, serta Kurator Keperdataan dari berbagai unit kerja, termasuk Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Balai Harta Peninggalan, dan seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum di Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, DJKI dan Ditjen AHU selaku unit pembina teknis memberikan paparan substansial terkait rancangan regulasi baru yang akan menjadi dasar pembinaan, pengembangan, dan penyederhanaan jabatan fungsional di bidang hukum.
Agenda utama pada hari pertama uji publik mencakup pembahasan rancangan PermenpanRB untuk jabatan:
- Pemeriksa Merek,
- Pemeriksa Paten,
- Analis Kekayaan Intelektual,
- Pemeriksa Desain Industri, dan
- Kurator Keperdataan
Kegiatan dibuka oleh Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kemenkum RI, yang menyampaikan pengantar mengenai tugas dan fungsi Kemenkum dan Kanwil, latar belakang penyusunan Rancangan PermenpanRB, serta rencana penyelarasan dan simplifikasi jabatan fungsional di bidang hukum sesuai amanat PermenpanRB Nomor 1 Tahun 2023.
Tujuan utama dari uji publik ini adalah menghimpun masukan dan saran dari seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat efektivitas pembinaan jabatan fungsional hukum, baik dari sisi nomenklatur, ruang lingkup tugas, maupun mekanisme pembinaan.
Kegiatan berjalan interaktif dan konstruktif, dengan partisipasi aktif dari seluruh peserta, termasuk perwakilan Kanwil Kemenkum Riau, yang turut menyampaikan pandangan dan usulan demi penyempurnaan Rancangan PermenpanRB tersebut.
