Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau turut menghadiri Workshop Enumerator Penghitungan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2025 yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Selasa (3/2/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian evaluasi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, khususnya dalam penguatan metodologi dan koordinasi penghitungan IDI sebagai indikator penting kualitas demokrasi di Indonesia.
Keikutsertaan Kanwil Kementerian Hukum Riau dalam kegiatan ini dilaksanakan oleh perwakilan perancang peraturan perundang-undangan, sebagai bentuk dukungan dan komitmen Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, terhadap upaya peningkatan kualitas demokrasi nasional. Meskipun tidak hadir secara langsung, Rudy Hendra Pakpahan menegaskan pentingnya partisipasi aktif jajaran kanwil dalam forum-forum strategis lintas kementerian dan lembaga.
Workshop dibuka oleh Direktur Ideologi, Kebangsaan, Politik, dan Demokrasi BAPPENAS, Nuzula Anggeraini, yang dalam sambutannya menekankan perlunya koordinasi yang kuat antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam proses penghitungan dan evaluasi Indeks Demokrasi Indonesia. IDI dinilai sebagai instrumen penting untuk memotret perkembangan demokrasi secara objektif dan berkelanjutan.
Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan paparan pembuka dari Kelompok Kerja IDI Pusat yang menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. Materi yang disampaikan mencakup kebijakan penghitungan IDI, peran enumerator, serta sinergi data lintas sektor guna menjamin akurasi dan validitas hasil pengukuran.
Paparan teknis mengenai aspek dan indikator IDI disampaikan oleh Ketua Tim IDI dari Direktorat Statistik Ketahanan Sosial BPS RI. Dalam sesi ini, peserta mendapatkan pendalaman terkait indikator demokrasi, metode pengumpulan data, serta standar penilaian yang digunakan dalam penghitungan IDI Tahun 2025.
Melalui partisipasi dalam workshop ini, Kanwil Kementerian Hukum Riau diharapkan dapat berkontribusi aktif dalam mendukung proses evaluasi demokrasi, khususnya dari aspek regulasi dan tata kelola pemerintahan daerah. Kegiatan ini juga menjadi sarana peningkatan kapasitas aparatur dalam memahami indikator demokrasi yang berbasis data dan analisis yang komprehensif.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan penghitungan IDI sebagai bagian dari upaya memperkuat demokrasi yang berlandaskan hukum. Sinergi antar kementerian dan lembaga ini diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang lebih responsif, inklusif, dan berorientasi pada penguatan demokrasi di tingkat nasional maupun daerah.
