Pekanbaru – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Riau, Rudy Hendra Pakpahan, melakukan audiensi dengan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Riau pada Rabu (24/9). Pertemuan ini berlangsung di Kantor OJK Provinsi Riau dan menjadi langkah strategis dalam membangun sinergi antara dua institusi.
Audiensi tersebut dihadiri oleh jajaran Kanwil Kemenkum Riau, antara lain Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum, Kepala Bidang Kekayaan Intelektual, serta pejabat fungsional dari Bidang AHU dan KI. Pertemuan ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi dan perkenalan Kakanwil yang baru, tetapi juga forum koordinasi untuk membahas sejumlah agenda penting.
Beberapa isu strategis yang mengemuka antara lain rencana kunjungan Menteri Hukum RI ke Riau pada awal Oktober untuk meresmikan Posbakum 100%, kemudian upaya memperkuat layanan fidusia di Provinsi Riau. Kakanwil menyampaikan perlunya optimalisasi layanan pendaftaran fidusia, termasuk mendorong sinergi data dan mempercepat penyelesaian layanan agar semakin efektif, transparan, dan tepat waktu.
Selain itu, Kakanwil juga memaparkan rencana pembentukan Satgas Pengawas PNBP Wilayah yang akan melibatkan Kanwil Kemenkum Riau, MPD Notaris, OJK, dan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI). Satgas ini diharapkan memperkuat pengawasan, pengendalian, dan optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Isu lain yang menjadi perhatian adalah upaya peningkatan realisasi PNBP layanan AHU di Riau dengan memanfaatkan data APPI agar koordinasi lebih tepat sasaran. Dibahas pula persoalan roya atau penghapusan hak tanggungan yang menjadi isu penting dalam pelayanan hukum dan sektor pembiayaan, guna memastikan kepastian hukum dan kelancaran perekonomian.
Audiensi ini menghasilkan kesepahaman awal untuk memperkuat kerja sama antara Kanwil Kemenkum Riau dan OJK Provinsi Riau. Kegiatan berlangsung dengan tertib dan diharapkan menjadi langkah nyata dalam mendukung optimalisasi layanan hukum dan penguatan sektor keuangan di daerah.
