Pekanbaru — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau melaksanakan proses seleksi tingkat provinsi dalam rangka Peacemaker Justice Award (PJA) 2025 selama dua hari berturut-turut, pada Selasa dan Rabu, 15–16 Juli 2025. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Biro Hukum Setda Provinsi Riau dan dipimpin langsung oleh Panitia Seleksi Daerah (Panselda) Provinsi Riau.
Seleksi ini dihadiri oleh sejumlah unsur penting dari berbagai instansi, antara lain Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau, Prayitno Imam; Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Riau, Dina Rasmalita; Kabag Perundang-undangan Kabupaten/Kota Biro Hukum Setda Provinsi Riau, Wan Mulkan; Kabid Bina Pemerintahan Desa Dinas PMDDUKCAPIL, Ibnu Sina; serta perwakilan dari Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, dan Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Riau.
Kegiatan seleksi ini bertujuan untuk menilai aktualisasi layanan penyelesaian sengketa secara non-litigasi di tingkat desa dan kelurahan melalui Pos Pelayanan Bantuan Hukum (Posbakum). Dalam dua hari pelaksanaan, Panselda mewawancarai total 14 kepala desa/lurah dari berbagai daerah di Provinsi Riau. Mereka dinilai berdasarkan beberapa indikator utama, seperti ketersediaan sarana dan prasarana layanan Posbakum, pelaksanaan sosialisasi, keterlibatan kepala desa dalam mediasi konflik, dokumen pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum, serta laporan pelaksanaan program prioritas pemerintah.
Desa dan kelurahan yang mengikuti wawancara di antaranya adalah Pinang Sebatang Barat, Temusai, Dayang Suri, Sungai Gondang, Kulim, Teluk Pulau Hulu, Pulau Terap, Sari Galuh, Alam Panjang, Siabu, Bagan Melibur, dan Tobek Godang.
Kegiatan berlangsung tertib dan lancar, serta ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Penilaian Seleksi oleh Panitia Seleksi Daerah sebagai bentuk dokumentasi resmi dan tindak lanjut proses seleksi nasional Peacemaker Justice Award Tahun 2025.
