Indragiri Hulu — Dalam rangka memastikan efektivitas pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) ke Kabupaten Indragiri Hulu pada Selasa, 29 Juli 2025. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
Kegiatan monev dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Daerah (PANWASDA), yang terdiri dari Ariston Hotman Turnip dan Hanjani, mewakili Kepala Kantor Wilayah. Tim melakukan kunjungan ke dua lembaga bantuan hukum, yakni LBH Batas Indragiri dan LBH Almizan, serta Rutan Kelas II B Rengat.
Di LBH Batas Indragiri, tim disambut oleh Direktur Rahman Ardian Maulana bersama jajaran advokat dan paralegal. PANWASDA memastikan dokumentasi administrasi perkara telah dilakukan dengan tertib serta mendorong peningkatan kapasitas paralegal melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh BPHN. LBH Batas Indragiri sendiri telah menangani sejumlah perkara pidana sepanjang tahun 2025.
Selanjutnya, kunjungan dilanjutkan ke LBH Almizan yang diterima oleh Direktur Romiadi. LBH ini dinilai aktif dalam pendampingan hukum dari tahap penyidikan hingga pengadilan, serta aktif melaksanakan penyuluhan hukum. PANWASDA mengapresiasi kontribusi LBH Almizan dan mendorong peningkatan partisipasi dalam pelatihan paralegal demi memperluas akses keadilan.
Tidak hanya pada tataran lembaga, PANWASDA juga menyambangi para penerima layanan bantuan hukum yang merupakan warga binaan di Rutan Kelas II B Rengat. Dalam kunjungan ini, PANWASDA berdialog langsung dengan pihak rutan dan para penerima bantuan hukum untuk memastikan layanan yang diberikan telah memenuhi standar kualitas dan tepat sasaran.
"Kerja sama antara rutan dan lembaga bantuan hukum sangat penting untuk menjamin pemenuhan hak atas keadilan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu," ujar Ariston dalam kegiatan tersebut.
Kegiatan monitoring ini menjadi bagian dari komitmen Kanwil Kemenkum Riau untuk terus mendorong ketersediaan layanan hukum yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan di seluruh wilayah, termasuk di wilayah terpencil sekalipun.
