Pekanbaru – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik. Hal ini dibuktikan dengan penyerahan Laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2024 kepada Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau pada Senin (25/8/2025).
Penyerahan laporan dilakukan oleh Kepala Bagian Umum, Dean Satria, bersama Ketua Tim Pokja Humas, Ahlan Suryasari, yang mewakili Kanwil Kemenkum Riau. Kedatangan mereka disambut hangat oleh Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, Asril Darma, dan Robby Hidayat selaku penerima dokumen laporan.
Dalam pertemuan tersebut, turut dibahas mengenai transformasi kelembagaan Kementerian Hukum dan HAM yang kini beralih menjadi beberapa kementerian baru, salah satunya adalah Kementerian Hukum. Perubahan ini menegaskan kembali pentingnya sinergi antar lembaga, khususnya dalam memastikan keterbukaan informasi publik yang transparan dan akuntabel.
Dean Satria menyampaikan bahwa penyerahan laporan PPID ini bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga bentuk nyata tanggung jawab Kanwil Kemenkum Riau dalam memberikan layanan informasi publik yang cepat dan tepat. “Laporan ini menjadi cerminan komitmen kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik, sekaligus dukungan penuh terhadap Self Assessment Questionnaire (SAQ) Keterbukaan Informasi Award 2025,” ujarnya.
Sementara itu, Komisioner KI Provinsi Riau, Asril, menjelaskan bahwa tugas dan fungsi Komisi Informasi meliputi penyelesaian sengketa informasi publik serta menerima permohonan informasi dari masyarakat yang tidak terpenuhi oleh badan publik. “Komisi Informasi hadir sebagai penengah sekaligus pengawal keterbukaan informasi agar hak masyarakat mendapatkan informasi dapat benar-benar terlaksana,” jelasnya.
Penyerahan laporan ini sekaligus menegaskan bahwa Kanwil Kemenkum Riau berkomitmen untuk menjadi badan publik yang informatif, transparan, dan mendukung penuh agenda keterbukaan informasi di Provinsi Riau.
