Pekanbaru – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau terus memperkuat kualitas pelayanan publik dengan menerima pendampingan Survey SPAK–SPKP dari Tim Verifikator Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kementerian Hukum. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah pada Selasa (16/9/2025) dan dihadiri langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, beserta jajaran.
Pendampingan ini bertujuan memberikan asistensi teknis, verifikasi awal, serta memastikan tata cara pengisian, validasi data, dan pemenuhan indikator pada instrumen survey SPAK–SPKP berjalan sesuai ketentuan. Fokus kegiatan diarahkan pada evaluasi kesiapan unit kerja yang mencakup aspek pelayanan publik, inovasi, dan tata kelola, yang menjadi komponen penting dalam mendukung pembangunan Zona Integritas menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Tim Verifikator BSK memberikan arahan mengenai pentingnya konsistensi data, objektivitas jawaban, dan keakuratan dokumen pendukung. Selain itu, dilakukan diskusi interaktif untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi sekaligus menyusun langkah perbaikan yang dapat segera ditindaklanjuti oleh seluruh tim kerja.
Kepala Kanwil Kemenkum Riau menyampaikan apresiasi atas pendampingan ini, karena hasil survey yang kredibel dan transparan akan menjadi dasar penguatan kebijakan serta peningkatan kualitas layanan publik. “Pendampingan ini adalah momentum penting untuk memperbaiki dan menyempurnakan kinerja organisasi, sehingga Kanwil Kemenkum Riau dapat semakin siap meraih predikat WBBM,” ujarnya.
Kegiatan berlangsung dengan tertib, lancar, dan sesuai agenda yang telah dijadwalkan, sekaligus menegaskan komitmen Kanwil Kemenkum Riau dalam menjaga integritas, meningkatkan kualitas pelayanan, dan memperkuat akuntabilitas kepada masyarakat.
