Pekanbaru – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Nur Ichwan, menghadiri secara virtual Entry Meeting Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024, Jumat (31/01/2025). Kegiatan ini diselenggarakan melalui platform Zoom Meeting dan diikuti oleh jajaran pimpinan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
Dalam kesempatan tersebut, Kakanwil didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Johan Manurung beserta jajaran. Entry Meeting ini menjadi momen penting dalam proses pemeriksaan yang bertujuan untuk memastikan laporan keuangan kementerian telah sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, membuka kegiatan entry meeting dengan menekankan pentingnya sinergi antara lembaga dalam proses pemeriksaan keuangan. Ia juga menegaskan bahwa audit ini bukan sekadar kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga langkah strategis untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan negara.
“Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi, serta dilakukan secara efektif dan efisien berdasarkan regulasi yang berlaku,” jelas Supratman.
Supratman Andi Agtas, juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim pemeriksa BPK RI atas dedikasi dan komitmennya dalam melaksanakan fungsi pengawasan keuangan negara. Beliau menekankan bahwa peran BPK RI sangat strategis dalam memastikan pengelolaan keuangan negara dilakukan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, menegaskan bahwa pemeriksaan ini selaras dengan harapan Presiden RI terkait belanja yang efektif berbasis Risk Based Audit, Pandangan Komprehensif, serta Solution Based Thinking. Hal ini bertujuan untuk menilai kesesuaian laporan keuangan, kecukupan pengungkapan informasi keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian internal.
Melalui kegiatan ini, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara diharapkan semakin meningkat. Audit yang dilakukan oleh BPK RI bukan hanya sebagai mekanisme pengawasan, tetapi juga sebagai upaya untuk memperbaiki dan memperkuat sistem keuangan di lingkungan Kemenkum. Hal ini sejalan dengan visi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih profesional dan berintegritas.
Turut menghadiri kegiatan, Kepala Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Riau, Maizar, Perwakilan Kementerian HAM Riau, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkum Riau, Dean Satria serta Pejabat Fungsional dan Pengelola Keuangan Bagian TU dan Umum Kanwil Kemenkum Riau.
#KemenkumRI #KemenkumRiau #RiauBedelau #NurIchwan
