Pekanbaru – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau mengikuti Kick Off Meeting Monitoring dan Evaluasi (Monev) Rencana Kerja Tahunan (RKT) Reformasi Birokrasi (RB) B03 Kemenkum Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kemenkum. Kegiatan ini berlangsung pada Selasa, 11 Maret 2025, secara daring melalui Zoom Meeting dan diikuti oleh seluruh unit pusat, kantor wilayah, serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kemenkum.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Riau, Nur Ichwan, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Johan Manurung, serta jajaran terkait turut serta dalam pertemuan ini dari Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Riau.
Dalam sambutannya, Inspektur Jenderal Kemenkum, Reynhard Silitonga, menekankan pentingnya peningkatan birokrasi dan pelayanan publik berbasis digital guna mendukung program Asta Cita Presiden nomor 7. Ia mengingatkan seluruh unit kerja untuk berkomitmen dalam memberikan layanan yang maksimal, responsif, dan tidak menghambat masyarakat.
Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Rahmi Widhiyanti, memberikan arahan yang mencakup beberapa poin utama, antara lain: Konsistensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi demi peningkatan indeks RB di tahun mendatang, Internalisasi serta monitoring berkala terhadap pelaksanaan RB di lingkungan kerja masing-masing dan UPT terkait, Peningkatan capaian rencana aksi RB melalui monev RKT setiap triwulan, Penanggung jawab indeks meso agar melakukan pengecekan dan konfirmasi nilai meso kepada instansi pembina selama masa sanggah.
Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian teknis Monev RKT RB B03 oleh Inspektur Wilayah II, Ignatius Purwanto, serta arahan dari Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Penguatan Reformasi Birokrasi, Sucipto. Acara juga diisi dengan sesi tanya jawab yang memberikan kesempatan bagi peserta untuk berdiskusi lebih lanjut mengenai implementasi reformasi birokrasi di masing-masing unit kerja.
