Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau melaksanakan Penandatanganan Kontrak Bantuan Hukum dan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2026 pada Rabu, 4 Maret 2026, bertempat di Aula Ismail Saleh. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memastikan pelaksanaan bantuan hukum di Provinsi Riau berjalan sesuai ketentuan serta berorientasi pada peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.
Kegiatan dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, didampingi Kepala Divisi Perancangan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Yeni Nel Ikhwan, serta jajaran penyuluh hukum. Turut hadir 22 (dua puluh dua) Direktur Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi dari seluruh wilayah Provinsi Riau sebagai mitra pelaksana bantuan hukum periode 2025–2027.
Dalam laporannya, Kepala Divisi P3H menyampaikan bahwa kontrak bantuan hukum merupakan instrumen administratif untuk menjamin pelaksanaan pemberian bantuan hukum berjalan tepat sasaran, profesional, transparan, dan akuntabel. Kontrak tersebut memuat hak dan kewajiban para pihak serta menjadi dasar kerja sama antara Kantor Wilayah dan OBH dalam memberikan layanan hukum dan akses informasi hukum kepada masyarakat.
Penandatanganan kontrak dilakukan secara langsung oleh Rudy Hendra Pakpahan bersama para pimpinan OBH terakreditasi. Dalam sambutannya, beliau menegaskan bahwa bantuan hukum merupakan amanat konstitusi sekaligus wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum. Peran OBH dinilai sangat strategis sebagai garda terdepan dalam memperluas akses keadilan, khususnya bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan.
Momentum ini juga menjadi penguatan sinergi antarunit kerja, termasuk dengan jajaran keimigrasian di wilayah Riau, dalam mendukung pelayanan hukum yang terintegrasi. Melalui perjanjian kinerja yang ditandatangani, diharapkan seluruh pihak dapat menjalankan tugas secara optimal dan bertanggung jawab sesuai target kinerja Tahun Anggaran 2026.
Kegiatan berlangsung tertib dan lancar serta ditutup dengan sesi foto bersama sebagai simbol komitmen bersama dalam memperkuat layanan bantuan hukum. Kanwil Kementerian Hukum Riau menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan layanan hukum yang inklusif, berkualitas, dan berpihak kepada masyarakat yang membutuhkan.
