Pekanbaru — Upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan tata kelola hukum yang efisien dan berkeadilan terus digencarkan. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, mendampingi Deputi Bidang Koordinasi Hukum Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) dalam agenda Audiensi dan Koordinasi Terkait Reformasi Regulasi di Daerah bersama Gubernur Riau, bertempat di Ruang Melati Kantor Gubernur Provinsi Riau, Jumat (31/10).
Audiensi tersebut turut dihadiri oleh Staf Khusus Menko, Asisten Deputi Bidang Koordinasi Hukum, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Riau, perwakilan Ditjen Pemasyarakatan dan Ditjen Imigrasi wilayah Riau, serta jajaran pejabat Kanwil Kemenkum Riau.
Dalam sambutannya, Gubernur Provinsi Riau menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan perhatian Kemenko Kumham Imipas terhadap dinamika hukum di daerah. Ia menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Riau dalam mendukung langkah reformasi regulasi nasional, serta memaparkan sejumlah isu krusial yang menjadi perhatian, seperti konflik pertanahan di kawasan konservasi, kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), tenaga kerja ilegal lintas wilayah, dan peredaran narkotika di daerah perbatasan.
Deputi Bidang Koordinasi Hukum Kemenko Kumham Imipas dalam paparannya menekankan bahwa reformasi regulasi merupakan fondasi menuju pemerintahan yang bersih dan efisien. Upaya tersebut dilakukan melalui harmonisasi regulasi lintas sektor, penyederhanaan peraturan agar tidak tumpang tindih, serta penguatan mekanisme pemantauan terpadu pelaksanaan kebijakan hukum di daerah.
“Reformasi regulasi bukan sekadar penyusunan ulang norma hukum, melainkan proses berkelanjutan untuk membangun sistem hukum yang terintegrasi, transparan, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Hukum.
Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau menambahkan bahwa pihaknya saat ini tengah melakukan inventarisasi terhadap sejumlah produk hukum daerah yang memerlukan harmonisasi, khususnya terkait pertanahan, investasi, dan lingkungan hidup.
Kegiatan yang berlangsung dalam suasana interaktif ini ditutup dengan sesi diskusi dan tanya jawab, yang membahas strategi penguatan koordinasi lintas instansi serta peran Kanwil Kemenkum Riau sebagai simpul harmonisasi kebijakan hukum pusat dan daerah.
