Bangkinang — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, melakukan audiensi dengan Bupati Kampar, Ahmad Yuzar, pada Selasa (12/8) di Kantor Bupati Kampar. Pertemuan ini membahas sejumlah agenda strategis, termasuk percepatan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum), harmonisasi produk hukum daerah, dan fasilitasi pendaftaran merek untuk pelaku UMKM di Kabupaten Kampar.
Dalam paparannya, Rudy menegaskan pentingnya dukungan penuh Pemkab Kampar dalam memperluas akses bantuan hukum gratis bagi masyarakat desa. Ia juga menyoroti bahwa saat ini di Kampar baru terbentuk 10 Posbakum. "Posbakum bukan hanya tempat konsultasi, tetapi benteng awal masyarakat dalam mendapatkan keadilan tanpa biaya. Kami berharap Pemkab Kampar dapat memfasilitasi percepatan pembentukan Posbakum di seluruh desa dalam waktu dekat," ujar Rudy.
Selain itu, Rudy juga menyampaikan pentingnya harmonisasi rancangan peraturan daerah sesuai ketentuan Permenkumham Nomor 15 Tahun 2015, serta mendorong pendaftaran merek sebagai upaya peningkatan nilai jual produk UMKM. "Pendaftaran merek bukan sekadar perlindungan hukum, tetapi juga investasi jangka panjang yang membuka pasar lebih luas dan meningkatkan daya saing," tambahnya.
Bupati Kampar, Ahmad Yuzar, menyambut positif inisiatif tersebut dan langsung menginstruksikan jajaran terkait untuk menindaklanjuti. "Kami akan segera memanggil camat dan kepala desa untuk mempercepat pembentukan Posbakum di seluruh desa, dengan target penyelesaian dalam satu minggu. Pemkab Kampar siap berkolaborasi dengan Kemenkum Riau dalam memperkuat layanan hukum dan mendorong pendaftaran merek bagi pelaku UMKM," tegas Ahmad Yuzar.
Kegiatan turut dihadiri Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Yeni Nel Ikhwan, Wakil Bupati Kampar, Misharti, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Kampar. Pertemuan yang berlangsung dalam suasana formal namun penuh keakraban ini menghasilkan kesepahaman untuk segera merealisasikan seluruh agenda pembahasan, demi terciptanya layanan hukum yang merata dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kampar.
