Pekanbaru — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, beserta jajaran mengikuti Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) yang diselenggarakan oleh Kanwil Kemenkum Sumatera Utara secara virtual pada Selasa (26/8/2025).
Kegiatan ini mengangkat topik “Implementasi Kebijakan Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Disharmonisasi Peraturan Perundang-undangan Melalui Mediasi”, dan diikuti oleh berbagai pihak, mulai dari Kepala Badan Strategi Kebijakan Kemenkum RI, Kepala Kanwil Kemenkum Sumatera Utara, Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kemenkum, Ditjen Imigrasi, Ditjen Pemasyarakatan, Kemenko, Plt. Direktur Litigasi dan Non Litigasi Peraturan Perundang-undangan, akademisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hingga peserta daring dari unsur pemerintah daerah dan mahasiswa.
Dalam laporannya, Kepala Kanwil Kemenkum Sumatera Utara menyoroti tantangan besar sistem hukum nasional terkait disharmoni regulasi, di mana masih banyak aturan yang tumpang tindih, tidak sinkron, dan menimbulkan ketidakpastian hukum.
Kepala Badan Strategi Kebijakan Kemenkum RI dalam sambutannya mengapresiasi pelaksanaan DSK yang melibatkan banyak pemangku kepentingan. Ia menegaskan bahwa forum ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang berkualitas, aplikatif, dan berdampak nyata bagi masyarakat, sekaligus akan dinilai oleh UK-1 Pusat sebagai bagian dari evaluasi nasional.
Paparan materi disampaikan oleh berbagai narasumber, yakni Plt. Direktur Litigasi dan Non Litigasi Peraturan Perundang-undangan, yang menjelaskan latar belakang dan prosedur penyelesaian disharmoni regulasi melalui mekanisme mediasi. Akademisi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang menekankan pentingnya pembelajaran komparatif dari praktik penyelesaian konflik norma di berbagai negara. Koordinator Perancang Peraturan Perundang-undangan, yang menyoroti aspek konstitusionalitas dan tantangan dalam implementasi mekanisme mediasi regulasi.
Diskusi berlangsung interaktif, dengan peserta aktif memberikan masukan dan pertanyaan. Kegiatan kemudian ditutup oleh Kepala Kanwil Kemenkum Sumatera Utara, yang berharap rekomendasi dari forum ini dapat menjadi masukan penting dalam penyempurnaan kebijakan ke depan.
#KemenkumRiau #RiauBedelau #KementerianHukum #LayananHukumMakinMudah
