Pekanbaru – Ke pala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, bersama jajaran pegawai Divisi Pelayanan Hukum, mengikuti kegiatan bertema “Membangun Personal Character Berintegritas untuk Penguatan Pelayanan Publik: Strategi Teknis dalam Pendekatan Psikologis” yang diselenggarakan secara daring pada Rabu (29/10).
pala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, bersama jajaran pegawai Divisi Pelayanan Hukum, mengikuti kegiatan bertema “Membangun Personal Character Berintegritas untuk Penguatan Pelayanan Publik: Strategi Teknis dalam Pendekatan Psikologis” yang diselenggarakan secara daring pada Rabu (29/10).
Kegiatan yang dibuka oleh Plt. Inspektur Jenderal Kemenkum RI, Wisnu Nugroho Dewanto, S.E., M.H., ini menghadirkan sejumlah narasumber berkompeten, antara lain Dr. Baroto, S.H., M.H. (Sekretaris Itjen Kemenkum RI), Dr. Fajar Sulaeman Taman, S.Sos., M.Si., M.IPLaw. (Kepala Biro SDM Kemenkum RI), serta Shierlen Octavia, M.Psi., Psikolog (Chief Product & Partnership Officer Nala Mindspace).
Sebagai Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Riau, Rudy Hendra Pakpahan menegaskan bahwa integritas merupakan modal utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap aparatur hukum. Ia menyampaikan pentingnya membentuk karakter pribadi ASN yang berintegritas, profesional, dan beretika, sejalan dengan nilai-nilai BerAKHLAK serta semangat Bangga Melayani Bangsa.
“Pelayanan publik yang unggul hanya dapat diwujudkan jika setiap ASN mampu menjaga integritas dan memiliki kesadaran moral dalam menjalankan tugasnya. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar dari reformasi birokrasi yang berkelanjutan,” ujar Rudy.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kemenkum Riau, Febri Mujiono, menambahkan bahwa kegiatan ini menjadi wadah refleksi bagi seluruh pegawai dalam memperkuat budaya kerja yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan prima.
Melalui kegiatan ini diharapkan tercipta budaya kerja yang semakin kuat berlandaskan integritas, etika, dan tanggung jawab, sehingga pelayanan hukum kepada masyarakat dapat berjalan dengan transparan, profesional, dan berkeadilan.




















