Pekanbaru – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau mengikuti kegiatan Policy Talks bertajuk “Penguatan Analis Kebijakan dalam Legal Policy Hub” yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum RI, Kamis (9/10/2025) secara virtual melalui Zoom Meeting.
Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, beserta jajaran pejabat struktural dan fungsional analis kebijakan. Forum ini membahas secara mendalam peran strategis analis kebijakan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis bukti (evidence-based policy), sekaligus memperkenalkan Dashboard Legal Policy Hub sebagai wadah digital kolaboratif antarinstansi hukum.
Dalam kegiatan tersebut, dijelaskan bahwa kebijakan publik lahir dari interaksi antara politik, birokrasi, dan administrasi, di mana pejabat politik menetapkan arah kebijakan, sementara pejabat karier dan analis kebijakan memastikan kebijakan dirumuskan secara rasional, efisien, dan selaras dengan norma hukum.
Para narasumber juga menyoroti pentingnya rasionalitas kebijakan sebagaimana dijelaskan oleh Dunn (2018), yang mencakup technical, economic, legal, social, dan substantive rationality. Rasionalitas ini menjadi fondasi dalam menjamin bahwa kebijakan publik tidak hanya efektif secara teknis dan ekonomis, tetapi juga adil secara sosial dan sesuai hukum.
Selain itu, kegiatan juga menekankan peran analis kebijakan sebagai penghubung antara lembaga riset, universitas, dan pembuat kebijakan, baik dalam tahap analisis ex-ante (pra-implementasi) maupun ex-post (pasca-implementasi). Melalui jejaring pengetahuan dan repositori kebijakan (knowledge repository), Legal Policy Hub diharapkan dapat menjadi pusat kolaborasi nasional yang memperkuat ekosistem perumusan kebijakan hukum berbasis data dan riset ilmiah.
Sejalan dengan itu, Dashboard Legal Policy Hub yang diluncurkan pada 15 September 2025 diakses melalui laman fkk.kemenkum.go.id, menyediakan fitur pencarian policy brief, policy paper, dan naskah kebijakan lintas instansi untuk meningkatkan efisiensi, akurasi rekomendasi kebijakan, serta kapasitas para analis.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan ini. “Policy Talks ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat kapasitas dan peran strategis analis kebijakan, agar setiap kebijakan hukum yang dihasilkan benar-benar berbasis bukti, rasional, dan berorientasi pada kemaslahatan publik,” ujarnya.
