Depok — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Hukum Tahun 2025 yang digelar oleh Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum RI pada Selasa 39 Juli 2025. Kegiatan ini merupakan agenda strategis untuk mengevaluasi capaian kinerja hingga semester I tahun berjalan, serta memastikan optimalisasi pelaksanaan program pada semester berikutnya.
Rakor yang dilaksanakan di BPSDM Hukum di Depok ini dibuka langsung oleh Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas dengan dihadiri oleh Wamenkum RI, Edward OS Hiariej, bersama seluruh pimpinan tinggi madya di Kementerian Hukum RI serta dengan melibatkan seluruh unit utama pusat dan kantor wilayah. Rakor ini dilaksanakan dengan fokus pada penajaman isu strategis, sinkronisasi kegiatan, serta akselerasi realisasi anggaran dan kinerja organisasi.
Menteri Hukum dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas tercapainya target-target kinerja di seluruh jajaran di Kementerian Hukum. “Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Kementerian Hukum, baik di pusat maupun daerah, atas capaian kinerja selama semester pertama tahun ini. Capaian ini bukan hanya terlihat dari angka, tapi dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat, termasuk terlaksananya Kopdes Merah Putih, pembentukan Pos Bantuan Hukum di berbagai daerah, serta penguatan layanan hukum yang makin inklusif dan mudah diakses. Ini semua menunjukkan semangat kita untuk terus hadir di tengah rakyat, bekerja dengan hati dan integritas.”, ujar Supratman.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, turut hadir bersama Kadiv Pelayanan Hukum, Febri Mujiono, Kadiv P3H, Yeni Nel Ikhwan, dan Kabag TU dan Umum, Dean Satria. Dalam kesempatan tersebut, Rudy menyampaikan bahwa rakor ini menjadi momentum penting untuk menyamakan langkah seluruh jajaran Kementerian Hukum di pusat dan daerah.
“Kami menyambut baik forum koordinasi ini sebagai ruang konsolidasi bersama. Kemenkum Riau berkomitmen terus mendorong kinerja secara terukur dan akuntabel, termasuk dalam pelaksanaan program prioritas nasional, evaluasi anggaran, dan pencapaian output yang memberi dampak langsung bagi masyarakat,” ujar Rudy.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa hasil Rakor ini akan dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan strategi pelaksanaan kegiatan di semester II, termasuk memastikan tidak adanya deviasi signifikan dari target yang telah ditetapkan.
Dengan tema “Kementerian Hukum Semakin PASTI dan BerAkhlak dengan Sinergi yang Kuat sebagai Pilar Keberhasilan Kinerja”, kegiatan Rakor tahun ini juga menyoroti pentingnya peran sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP), reformasi birokrasi tematik, serta penguatan budaya kinerja berbasis hasil (result-based management).
Kantor Wilayah Kemenkum Riau optimis bahwa sinergi pusat dan daerah melalui forum seperti ini akan memperkuat tata kelola kelembagaan dan pelayanan hukum yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
•
•
•
"𝙄𝙣𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖𝙨𝙞 𝙎𝙚𝙡𝙚𝙣𝙜𝙠𝙖𝙥𝙣𝙮𝙖 𝙠𝙡𝙞𝙠 𝙡𝙖𝙢𝙖𝙣 :
𝙝𝙩𝙩𝙥𝙨://𝙧𝙞𝙖𝙪.𝙠𝙚𝙢𝙚𝙣𝙠𝙪𝙢.𝙜𝙤.𝙞𝙙/
