~
Pekanbaru – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, memimpin langsung jajaran mengikuti kegiatan Kick-off Program Pengembangan dan Penilaian Kompetensi ASN Bidang Hukum Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Webinar Sosialisasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kegiatan yang terpusat di Graha Pengayoman Jakarta ini diikuti secara virtual dari Aula Ismail Saleh Kanwil Kemenkum Riau pada Kamis (29/01).
Hadir mendampingi Kakanwil, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Febri Mujiono, Kepala Divisi P3H Yeni Nel Ikhwan, serta seluruh jajaran pegawai di lingkungan Kantor Wilayah. Agenda diawali dengan laporan pelaksanaan kegiatan oleh Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, yang memaparkan peta jalan pengembangan kompetensi ASN di BPSDM Kemenkum guna mendukung akselerasi sumber daya manusia yang profesional dan kompeten.
Acara dilanjutkan dengan keynote speech dari Wakil Menteri Hukum RI, Edward O.S. Hiariej. Dalam arahannya, Wamenkum menekankan bahwa lahirnya UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP merupakan tonggak sejarah baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Sosialisasi ini menjadi krusial agar seluruh aparat penegak hukum, khususnya ASN di lingkungan Kementerian Hukum, memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai prosedur hukum acara yang lebih modern, transparan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Kepala Kanwil Kemenkum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, memberikan penegasan khusus terkait urgensi pemahaman regulasi baru ini bagi seluruh jajarannya di Bumi Lancang Kuning. "Undang-Undang KUHAP yang baru ini adalah kompas bagi kita semua dalam menjalankan sistem penegakan hukum yang lebih berkeadilan dan humanis. Kami berharap kepada seluruh jajaran di Riau untuk benar-benar mendalami setiap poin dalam webinar ini, karena pemahaman terhadap hukum acara yang baru adalah fondasi utama dalam memberikan pelayanan hukum yang tepat. Seiring dengan kick-off program kompetensi ASN hari ini, kami berharap agar ASN Kemenkum Riau terus bertransformasi menjadi aparatur yang unggul. Kompetensi yang mumpuni harus berbanding lurus dengan integritas dalam mengawal implementasi hukum di wilayah, demi memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat," tegas Rudy Hendra Pakpahan.
#SetahunBerdampak #KemenkumRiau #RiauBedelau #KementerianHukum #LayananHukumMakinMudah #RudyHendraPakpahan
