Pekanbaru — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau menerima kunjungan kerja dari Inspektorat Jenderal Wilayah III Kemenkum RI dalam rangka pelaksanaan Audit Ketaatan atas Tugas dan Fungsi Fasilitasi Perancangan Perda dan Perkada serta Harmonisasi Rancangan Perda dan Perkada Tahun Anggaran 2024 dan 2025. Kegiatan ini resmi dimulai pada Senin, 23 Juni 2025 dan akan berlangsung selama lima hari kerja.
Audit ini dilaksanakan sebagai bagian dari Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Itjen Kemenkum RI Tahun 2025, berdasarkan Surat Penugasan Nomor ITJ-PW.02.01-150 tertanggal 10 Juni 2025 dan Surat Tugas Nomor ITJ-PW.02.01-151. Tim auditor dipimpin langsung oleh Inspektur Wilayah III, Elly Yuzar, dengan total tujuh auditor dari berbagai jenjang.
Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Plt. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Riau, Johan Manurung, yang didampingi oleh Kepala Divisi P3H, Dina Rasmalita, serta jajaran teknis terkait. Dalam sambutannya, Johan menyampaikan bahwa pihaknya siap mendukung penuh pelaksanaan audit ini sebagai bentuk evaluasi dan penguatan tata kelola kelembagaan yang akuntabel.
“Kami menyambut baik pelaksanaan audit ini sebagai langkah penting untuk mengukur sejauh mana ketaatan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perancangan dan harmonisasi regulasi daerah. Kami akan memberikan dukungan penuh dan membuka ruang kerja seluas-luasnya untuk tim auditor,” ujar Johan Manurung.
Audit ini secara khusus akan menilai kepatuhan terhadap regulasi dalam proses fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, termasuk penyusunan Perda, Perkada, serta harmonisasi yang dilaksanakan oleh Divisi P3H. Selain memastikan kesesuaian prosedur, audit juga akan mengidentifikasi potensi perbaikan dalam pelaksanaan tugas teknis.
Kegiatan hari pertama diawali dengan entry meeting di Ruang Kepala Kantor Wilayah, yang berlangsung dalam suasana terbuka dan komunikatif. Tim Itjen dijadwalkan akan melakukan pemeriksaan dokumen, klarifikasi data, serta diskusi teknis hingga 26 Juni 2025. Selanjutnya, pelaporan hasil audit akan dirampungkan dalam tahap berikutnya.
Dengan adanya audit ini, diharapkan kualitas layanan hukum di Kemenkum Riau dapat semakin meningkat melalui evaluasi yang objektif dan komprehensif dari lembaga pengawasan internal kementerian.
