Rokan Hilir – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau melalui Penyuluh Hukumnya melaksanakan kegiatan sosialisasi pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan layanan bantuan hukum gratis di Kepenghuluan Serusa, Kabupaten Rokan Hilir, Kamis (11/9/2025). Kegiatan ini digelar secara daring melalui aplikasi Zoom dan diikuti oleh perangkat desa, ketua lembaga bantuan hukum (LBH), paralegal, serta kelompok masyarakat kurang mampu.
Dalam sambutannya, Penghulu Serusa menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dengan Kemenkum Riau dalam menyediakan Posbakum bagi masyarakat kurang mampu. Hal ini menjadi wujud nyata upaya menghadirkan akses keadilan hingga ke tingkat desa.
Penyuluh Hukum Kanwil Kementerian Hukum Riau, Ariston Hotman Turnip, menyampaikan bahwa pembentukan Posbakum Desa/Kelurahan merupakan amanat untuk memberikan layanan bantuan hukum yang mudah dijangkau masyarakat. “Posbakum menjadi wadah bagi masyarakat desa dan kelurahan untuk memperoleh layanan bantuan hukum gratis sebagai jaminan akses keadilan yang merata di seluruh Indonesia,” jelasnya.
Saat ini, salah satu kelurahan di Pekanbaru yakni Umban Sari telah memiliki Posbakum, dan dalam waktu dekat akan diagendakan soft launching Posbakum di seluruh desa/kelurahan se-Riau.
Lebih lanjut, Penyuluh Hukum Kementerian Hukum Riau juga memaparkan regulasi, prosedur, dan manfaat Posbakum. Ia menekankan bahwa keberadaan Posbakum merupakan instrumen strategis dalam menjawab kebutuhan masyarakat terhadap bantuan hukum, khususnya bagi masyarakat kurang mampu yang sering terkendala biaya dan akses dalam menyelesaikan persoalan hukum.
Kegiatan ini bertujuan menyamakan persepsi sekaligus membangun komitmen bersama antara perangkat desa, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan terkait. Dengan demikian, implementasi Posbakum diharapkan dapat berjalan efektif di seluruh desa dan kelurahan di Provinsi Riau.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, menyampaikan bahwa pihaknya terus berkomitmen memperluas jaringan Posbakum di tingkat desa sebagai salah satu langkah nyata mewujudkan misi Kementerian Hukum dalam menjamin akses keadilan untuk semua.
