Pekanbaru — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau menjadi tuan rumah dalam kegiatan konsultasi publik yang diselenggarakan oleh Komisi XIII DPR RI terkait Rancangan Undang-Undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU LPSK). Kegiatan ini merupakan bagian dari penyusunan regulasi prioritas nasional yang tengah dalam proses pembahasan oleh DPR RI.
Sebagai perpanjangan tangan Kementerian Hukum di tingkat wilayah, Kanwil Kementerian Hukum Riau berperan aktif dalam memfasilitasi jalannya kegiatan. Kehadiran para pemangku kepentingan dari berbagai unsur hukum dan sosial difasilitasi secara langsung oleh jajaran Kanwil, guna menjaring masukan substantif dari daerah dalam proses penyusunan undang-undang yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Johan Manurung, turut hadir dalam forum tersebut, memastikan seluruh unsur teknis kementerian mendukung penuh penyelenggaraan kegiatan. Fokus pembahasan diarahkan pada penguatan efektivitas pelaksanaan perlindungan saksi dan korban, khususnya dari perspektif hukum yang menjadi bagian dari mandat Kementerian Hukum.
Berbagai usulan disampaikan dalam forum, seperti peningkatan akses layanan hukum, perlunya kelembagaan perlindungan saksi dan korban yang lebih dekat dengan masyarakat daerah, serta pentingnya koordinasi antar-lembaga yang lebih solid. Kanwil Kementerian Hukum Riau juga menyampaikan pandangan teknis sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan naskah RUU.
Melalui kegiatan ini, Kementerian Hukum menunjukkan komitmennya untuk terus mengambil peran strategis dalam proses legislasi yang partisipatif. Kanwil Kementerian Hukum Riau siap menjadi simpul koordinasi kebijakan hukum yang berbasis kebutuhan daerah dan selaras dengan agenda nasional.
