Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau melalui jajaran bidang teknis melaksanakan koordinasi strategis dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) terkait langkah-langkah akhir tahun anggaran 2025. Pertemuan yang berlangsung pada Senin, 1 Desember 2025, di Ruang Kepala Bidang Keuangan DJKI ini menjadi forum penting untuk menyelaraskan kebijakan dan memastikan pelaksanaan anggaran berjalan tertib serta sesuai ketentuan.
Kegiatan ini dilaksanakan atas arahan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, yang menugaskan Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Febri Mujiono, mewakili Kanwil Riau dalam agenda koordinasi tersebut. Kehadiran jajaran teknis—Ani Zamzani, Rehmamana Yuslely Sembiring, Muhammad Agung Franata, dan Abdul Aziz Syar—mengukuhkan komitmen Kanwil Riau dalam memastikan pengelolaan anggaran tahun 2025 berjalan akuntabel dan tepat waktu.
Pertemuan dipimpin oleh Kepala Bagian Keuangan DJKI, Rian Advin, didampingi Analis Anggaran DJKI. Pembahasan difokuskan pada mekanisme relaksasi anggaran, proses revisi, serta pembukaan alokasi blokir efisiensi sebagai bagian dari percepatan realisasi anggaran menjelang penutupan tahun 2025. Koordinasi MP (Maksimum Pencairan) juga menjadi agenda utama untuk memastikan seluruh satuan kerja dapat melaksanakan kegiatan tanpa hambatan administratif.
Dalam pertemuan tersebut, DJKI mengingatkan pentingnya disiplin waktu dalam pengajuan pembayaran dan penyampaian pertanggungjawaban anggaran. Kanwil Kemenkum Riau menegaskan bahwa seluruh prosedur akan dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku serta mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Tim Kanwil Kemenkum Riau juga menyampaikan bahwa satuan kerja saat ini masih menunggu surat persetujuan MP sesuai pagu DIPA masing-masing unit kerja. Kejelasan MP sangat menentukan efektivitas pelaksanaan anggaran dalam periode akhir tahun. Seluruh proses dipastikan berjalan terkendali dan terpantau langsung melalui mekanisme monitoring dan evaluasi rutin.
Penegasan dari Kanwil Riau bahwa seluruh langkah teknis di lapangan dilaksanakan atas arahan Kakanwil Rudy Hendra Pakpahan, memastikan koordinasi berjalan searah dengan kebijakan pimpinan dan mendukung tata kelola anggaran yang profesional. Meskipun tidak hadir secara langsung, arahan beliau memastikan seluruh tahapan koordinasi terlaksana optimal melalui perwakilan yang ditugaskan.
Kegiatan koordinasi berjalan tertib, lancar, dan produktif, serta menghasilkan kesepahaman teknis antara DJKI dan Kanwil Kemenkum Riau. Sinergi ini diharapkan memperkuat efektivitas pelaksanaan anggaran tahun 2025 sekaligus memastikan seluruh proses berjalan sesuai prinsip good governance.
